Jurnas.net - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan sejumlah langkah antisipatif untuk menghadapi tantangan arus mudik Idul Fitri 1447 Hijriah. Di mana tahun ini beririsan dengan perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 pada 19 Maret 2026.
Irisan dua momentum besar tersebut berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas, khususnya di jalur penyeberangan menuju Bali. Saat Nyepi berlangsung, seluruh aktivitas di Pulau Bali dihentikan sementara, termasuk akses keluar masuk pulau.
Baca juga: Inflasi Surabaya Naik, Pemkot Siapkan Pasar Murah hingga Beras SPHP untuk Jaga Daya Beli
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan kondisi tersebut harus diantisipasi secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan karena bertepatan dengan periode puncak arus mudik Lebaran.
Kata dia, potensi kepadatan diperkirakan terjadi di sekitar Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, yang selama ini menjadi pintu utama penyeberangan menuju Bali.
“Momentum ini harus menjadi perhatian bersama karena pada saat Nyepi pemudik tidak dapat menuju atau meninggalkan Pulau Bali,” kata Khofifah, Rabu, 11 Maret 2026.
Baca juga: Jelang Lebaran, Harga Daging Sapi di Banyuwangi Tembus Rp150 Ribu per Kg
Untuk mengurangi potensi penumpukan kendaraan, Pemprov Jatim melakukan penguatan infrastruktur di Pelabuhan Jangkar di Situbondo. Pelabuhan tersebut disiapkan sebagai jalur alternatif penyeberangan yang diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan kendaraan di Pelabuhan Ketapang saat musim mudik Lebaran maupun periode libur panjang lainnya.
Menurut Khofifah, pengembangan kapasitas dermaga di Pelabuhan Jangkar merupakan bagian dari strategi jangka menengah untuk memperkuat konektivitas transportasi laut di wilayah tapal kuda Jawa Timur. “Harapannya mampu mengurai kepadatan di Pelabuhan Ketapang sehingga arus penyeberangan menjadi lebih lancar, terutama saat periode peak season seperti mudik Lebaran,” ujarnya.
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menyiagakan ribuan tenaga kesehatan yang terdiri dari 343 dokter, 5.172 perawat, 44 tenaga kesehatan tradisional, dan 2.852 pengemudi ambulans. "Kami juga akan mengoptimalkan layanan Public Safety Center (PSC) 119, untuk membantu masyarakat yang membutuhkan layanan darurat selama perjalanan mudik," ujarnya.
Baca juga: Pemkot Surabaya Larang Mobil Dinas Dipakai Mudik Lebaran, ASN Bandel Terancam Sanksi
Pemprov Jatim, kata dia, juga menggandeng sejumlah lembaga strategis untuk memastikan kelancaran mudik, di antaranya BMKG, PVMBG, Pertamina, serta Jasa Raharja. Koordinasi tersebut mencakup penyediaan informasi cuaca, pemantauan potensi aktivitas Gunung Semeru, hingga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bagi masyarakat selama masa mudik.
Khofifah menegaskan seluruh pelayanan selama arus mudik harus dilakukan secara humanis, responsif, dan profesional agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara dalam memberikan rasa aman selama perjalanan pulang kampung. “Saya berharap seluruh jajaran mempersiapkan langkah-langkah strategis secara matang sehingga pelaksanaan Operasi Ketupat Semeru 2026 dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya.
Editor : Rahmat Fajar