Jurnas.net – Karier politik Musyafak Rouf di internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Surabaya memasuki babak baru. Di tengah namanya yang terus dikaitkan dengan polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ketua DPRD Jawa Timur itu dipastikan tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPC PKB Surabaya untuk periode 2026-2031.
Posisi strategis yang selama ini dipegang Musyafak kini beralih kepada Muhammad Faridz Afif setelah DPP PKB menetapkan calon Ketua Dewan Tanfidz definitif DPC PKB se-Jawa Timur, Kamis, 11 Juni 2026.
Pergantian tersebut langsung menyita perhatian publik dan memunculkan berbagai tafsir politik. Pasalnya, keputusan itu muncul ketika nama Musyafak sedang menjadi perbincangan setelah disebut-sebut dalam isu dugaan titipan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program MBG.
Meski belum ada bukti maupun proses hukum yang menyatakan keterlibatan Musyafak dalam perkara tersebut, momentum pergantian jabatan itu dinilai sulit dilepaskan dari situasi politik yang sedang berkembang.
Banyak pihak mempertanyakan apakah pergantian ini murni bagian dari regenerasi organisasi, atau justru menjadi langkah PKB melakukan reposisi kekuatan politik di tengah munculnya kontroversi yang berpotensi mengganggu citra partai menjelang agenda politik nasional berikutnya.
Musyafak sendiri menepis keras spekulasi tersebut. Ia memastikan pergantian kepemimpinan DPC PKB Surabaya merupakan bagian dari proses normal yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia. "Ndak, lah lapo? Kan timingnya memang sekarang, seluruh Indonesia," kata Musyafak, saat dikonfirmasi.
Ia juga kembali membantah tuduhan yang selama ini mengaitkan dirinya dengan program MBG maupun dugaan titipan dapur SPPG. "Saya itu gak onok hubungane sama sekali, gak duwe dapur, gak onok urusan. Kalau dikatukkan nama saya itu hoaks. Itu ndak benar sama sekali," tegasnya.
Meski demikian, pergantian kepemimpinan di Surabaya tetap menjadi sorotan paling kuat dibanding daerah lain. Sebab Surabaya bukan hanya ibu kota Jawa Timur, tetapi juga salah satu lumbung suara dan episentrum politik PKB di tingkat regional.
Karena itu, pencopotan figur sekaliber Musyafak dari pucuk kepemimpinan DPC tidak bisa dianggap sebagai pergantian biasa. Terlebih selama ini ia dikenal sebagai salah satu kader senior yang memiliki pengaruh kuat di lingkungan PKB Jawa Timur.
Sementara itu, Sekretaris DPW PKB Jawa Timur, Multazamudz Dzikri, menjelaskan bahwa penetapan 38 calon Ketua Dewan Tanfidz definitif DPC PKB kabupaten/kota merupakan hasil proses panjang mulai Musyawarah Cabang (Muscab) hingga Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK). "Alhamdulillah, 38 calon Ketua Dewan Tanfidz definitif DPC PKB se-Jawa Timur sudah ditetapkan," katanya.
Meski demikian, Multazam menegaskan bahwa status yang diumumkan masih berupa calon ketua definitif karena Surat Keputusan (SK) DPP PKB belum diterbitkan dan pelantikan belum dilaksanakan. "Kenapa masih disebut calon? Karena SK-nya belum turun dan juga belum dilakukan pelantikan," ujarnya.
PKB menyebut pergantian kepemimpinan tersebut sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi dan penguatan mesin partai menuju Pemilu 2029. Namun di ruang publik, narasi yang berkembang tidak sesederhana itu.
Pergantian Musyafak dari kursi Ketua DPC PKB Surabaya terjadi tepat ketika namanya masih menjadi bahan perbincangan dalam pusaran isu MBG yang hingga kini terus dibantahnya.
Situasi tersebut membuat keputusan DPP PKB tak terhindarkan dari berbagai spekulasi politik. Sebab dalam dunia politik, pergantian jabatan bukan hanya soal regenerasi, tetapi juga sering dibaca sebagai pesan, koreksi, atau strategi penyelamatan citra organisasi di tengah tekanan isu yang berkembang.
Editor : Amal
