Jurnas.net – Rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 di DPRD Jawa Timur berlangsung panas, Rabu, 13 Mei 2026. Setelah mendapat kritik tajam dari sejumlah fraksi terkait rapor pembangunan dan kinerja pemerintah daerah, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tampak emosional saat memberikan sambutan dan jawaban resmi di hadapan anggota dewan.
Nada bicara Khofifah beberapa kali meninggi, ketika menanggapi kritik DPRD yang menyoroti persoalan kemiskinan, lemahnya kinerja BUMD, kualitas pendidikan, inflasi, hingga besarnya belanja operasional pemerintah daerah. Dalam forum itu, Khofifah terlihat berusaha membela capaian pemerintahannya sambil menepis sejumlah kritik yang dinilai tidak proporsional.
Baca juga: DPRD Kritik Rapor Kinerja Khofifah: Literasi Rendah, BUMD Loyo dan Ketimpangan Tinggi
Khofifah menegaskan bahwa berbagai persoalan pembangunan di Jawa Timur tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah provinsi. Menurutnya, pembangunan pendidikan hingga penanganan persoalan sosial merupakan tanggung jawab bersama antara Pemprov Jawa Timur dengan pemerintah kabupaten dan kota.
“SLB, SMA, SMK itu tanggung jawab bersama. Jadi jangan semua seolah-olah hanya dibebankan kepada pemerintah provinsi,” tegas Khofifah dengan nada tinggi, menjawab LKPJ Jatim 2025.
Khofifah juga berkali-kali menonjolkan sederet capaian makro Jawa Timur sebagai bentuk bantahan atas kritik DPRD. Ia menyebut angka kemiskinan Jawa Timur menjadi yang terendah kedua secara nasional setelah Bali. Karena itu, menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di Jawa Timur berjalan cukup baik. “Jawa Timur ini bukan provinsi yang jatuh lalu ditolong. Banyak capaian yang diraih karena kerja keras bersama,” katanya.
Ia menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara eksekutif, DPRD, pemerintah kabupaten/kota, hingga masyarakat. Namun pernyataan itu justru muncul di tengah derasnya kritik fraksi-fraksi DPRD yang sebelumnya menyebut masih tingginya ketimpangan wilayah, stagnasi pendidikan, dan lemahnya kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam pembahasan BUMD, Khofifah terlihat cukup defensif saat menanggapi kritik terhadap kinerja perusahaan daerah. Ia meminta agar Bank Jatim tidak disamakan dengan BUMD lainnya karena dinilai memiliki performa terbaik di antara bank pembangunan daerah seluruh Indonesia.
Menurutnya, laba bersih Bank Jatim menjadi yang tertinggi secara nasional dan RUPS Bank Jatim, baru saja digelar beberapa bulan lalu. Meski demikian, ia mengakui masih ada pekerjaan rumah besar dalam pembenahan BUMD lain yang dinilai belum optimal. “Kita siap melakukan evaluasi dan koreksi, terutama terkait tingginya biaya operasional di sejumlah BUMD,” ujarnya.
Ketegangan juga muncul saat gubernur menjawab kritik terkait sektor pendidikan. Sebelumnya DPRD menyoroti rendahnya literasi membaca dan numerasi siswa Jawa Timur serta ketimpangan perlakuan terhadap guru swasta dan madrasah.
Baca juga: Kinerja BUMD Jatim Dinilai Amburadul, Direksi Nikmati Gaji Fantastis Rp160 Juta per Bulan
Khofifah meminta DPRD memahami keterbatasan fiskal pemerintah daerah. Ia mengatakan tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan tanpa perhitungan anggaran yang detail bersama Badan Anggaran DPRD. “Kalau semuanya harus dipenuhi, mari dihitung bersama kemampuan fiskalnya,” katanya.
Ia juga tampak kesal ketika menjelaskan soal inflasi pangan yang sebelumnya dipersoalkan DPRD. Khofifah meluruskan bahwa angka inflasi 4,19 persen yang disampaikan merupakan inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau secara year-on-year, bukan inflasi umum.
Menurutnya, pasar murah yang dilakukan Pemprov Jawa Timur hanya menjual bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, cabai, dan bawang merah ketika harga mengalami kenaikan. Karena itu, ia membantah tudingan bahwa pemerintah menjual produk tembakau maupun minuman dalam operasi pasar murah. “Itu harus diluruskan supaya publik tidak salah paham,” tegasnya.
Selain itu, Khofifah juga membela struktur belanja operasional Pemprov Jawa Timur yang sebelumnya dikritik terlalu besar. Ia menjelaskan bahwa belanja operasional tidak hanya berkaitan dengan perjalanan dinas pejabat, tetapi juga mencakup pembiayaan pendidikan, kesehatan, bantuan daerah, hingga layanan publik lainnya.
Baca juga: PKS Desak Pemprov Jatim Stop Reformasi Setengah Hati dalam Tata Kelola BUMD dan Birokrasi
Menurut data yang dipaparkannya, komponen belanja pegawai mencapai 28,35 persen, belanja barang dan jasa 33,55 persen, belanja bagi hasil ke kabupaten/kota 15,1 persen, hibah 9,86 persen, dan belanja modal 7,2 persen. “BBOP, BOS kesehatan, pembangunan rumah sakit, layanan kesehatan masyarakat, semuanya masuk belanja operasional. Jadi jangan dimaknai sempit,” katanya.
Di tengah suasana panas sidang paripurna, Khofifah tetap menegaskan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu barometer nasional dengan berbagai capaian strategis. Ia menyebut Jawa Timur selama beberapa tahun terakhir menjadi provinsi dengan produksi padi tertinggi nasional berdasarkan data BPS, populasi sapi potong terbesar, serta produksi jagung tertinggi di Indonesia.
Menurutnya, berbagai penghargaan yang diraih Jawa Timur bukan tujuan utama pemerintah daerah, melainkan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak. Meski sempat beberapa kali meninggi dan emosional dalam menjawab kritik DPRD.
Di akhir penyampaiannya, Khofifah bersama jajaran eksekutif menyampaikan permohonan maaf, apabila dalam laporan kinerja dan LKPJ Jatim 2025 masih terdapat kekurangan, baik dari sisi substansi, data pendukung, maupun penyampaian narasi. "Kami berharap hubungan eksekutif dan legislatif tetap berjalan harmonis demi menjaga pembangunan Jawa Timur ke depan," tandasnya.
Editor : Amal