Jurnas.net – Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa kembali mendapat sorotan tajam dari DPRD Jawa Timur dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Fraksi PKS dan PKB menilai masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan, mulai dari ketimpangan pembangunan, tingginya angka kemiskinan, stagnasi pendidikan, lemahnya kontribusi BUMD, hingga kualitas belanja daerah yang dinilai belum efektif menyentuh kebutuhan rakyat.
Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar dokumen administratif tahunan, melainkan instrumen evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pembangunan daerah selama pemerintahan berjalan.
Menurutnya, rekomendasi DPRD yang lahir dari pembahasan resmi bersama pemerintah daerah bersifat imperatif atau mengikat dan wajib dijalankan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak rekomendasi DPRD tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti secara konkret dan terukur oleh Pemprov Jawa Timur.
“Masih terdapat berbagai persoalan struktural yang membutuhkan perhatian serius. Ketimpangan pembangunan antarwilayah masih tinggi, kemiskinan di Madura dan kawasan tapal kuda belum tertangani maksimal, rata-rata lama sekolah stagnan, pekerja informal masih mendominasi, kontribusi BUMD terhadap PAD rendah, hingga kualitas belanja daerah yang belum optimal,” kata Lilik, saat Rapat Paripurna di DPRD Jatim, Rabu, 2026.
Sorotan tersebut menjadi tamparan keras bagi pemerintahan Khofifah yang selama ini kerap mengklaim keberhasilan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebagai salah satu yang tertinggi secara nasional. Namun di balik capaian makro tersebut, DPRD menilai ketimpangan sosial-ekonomi di tingkat akar rumput masih menjadi persoalan serius.
Fraksi PKS juga mengingatkan ancaman ekonomi global yang diprediksi akan berdampak langsung terhadap Jawa Timur pada 2026 hingga 2027. Memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah, termasuk perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, dinilai berpotensi mengganggu rantai pasok global dan menekan perekonomian daerah.
Lilik mencontohkan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah yang telah menembus Rp17.400, menjadi alarm serius bagi daerah industri dan perdagangan seperti Jawa Timur. “Diperlukan langkah taktis dan strategis dari pemerintah daerah dalam menghadapi pelambatan ekonomi. Jawa Timur sebagai poros ekonomi nasional tidak bisa hanya mengandalkan narasi optimisme tanpa mitigasi konkret,” tegasnya.
Tak hanya sektor ekonomi, Fraksi PKB juga melontarkan kritik keras terhadap sektor pendidikan yang dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan selama kepemimpinan Khofifah.
Juru Bicara Fraksi PKB, Yoyok Mulyadi, menyoroti rapor merah literasi membaca dan numerasi siswa Jawa Timur. Ia menilai jawaban gubernur yang menyebut dominasi penggunaan gadget dan media sosial sebagai penyebab rendahnya literasi justru menjauh dari akar persoalan pendidikan.
“Teknologi seharusnya didayagunakan sebagai alat produksi pengetahuan, bukan diposisikan sebagai ancaman bagi siswa. Surat edaran pembatasan gadget di sekolah hanya solusi permukaan, bukan perbaikan kualitas pembelajaran,” ujar Yoyok.
PKB juga menilai Pemprov gagal menjawab persoalan mendasar terkait kualitas kepemimpinan sekolah. Saat DPRD mempertanyakan kriteria penempatan kepala sekolah untuk memperbaiki mutu pendidikan, jawaban gubernur dinilai hanya berkutat pada aspek administratif birokrasi kepegawaian.
“Masalah pendidikan bukan sekadar urusan administrasi BKD atau pembagian kewenangan dinas. Yang dibutuhkan adalah kepala sekolah yang benar-benar mampu menyelesaikan persoalan kualitas belajar siswa,” kata Yoyok.
Kritik lainnya diarahkan pada ketimpangan akses peningkatan kompetensi guru. PKB menilai program pengembangan kapasitas tenaga pendidik masih terfokus pada ASN dan aparatur desa, sementara guru swasta dan madrasah belum mendapatkan perlakuan setara.
Padahal, menurut Yoyok, guru madrasah dan sekolah swasta memiliki peran besar dalam sistem pendidikan Jawa Timur. Meski mengapresiasi program beasiswa LPPD bagi santri, ustaz, guru madin, hingga dosen pesantren, PKB menilai langkah itu belum cukup untuk menjawab ketimpangan kualitas pendidikan.
“Keberpihakan substantif seharusnya diwujudkan dalam akses program peningkatan kompetensi yang setara antara guru negeri, swasta, dan madrasah,” ujar Yoyok.
Karena itu, PKB mendorong restrukturisasi tata kelola pendidikan di Jawa Timur dengan fokus pada perbaikan strategi pembelajaran berbasis teknologi informasi, penempatan kepala sekolah berbasis kompetensi, serta penyediaan skema penguatan kapasitas guru secara merata.
Kritik bertubi-tubi dari dua fraksi besar tersebut memperlihatkan bahwa di penghujung periode kepemimpinan Khofifah, masih banyak pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan. Di tengah klaim keberhasilan pembangunan dan berbagai penghargaan yang diraih Pemprov Jawa Timur, DPRD justru melihat adanya jurang antara capaian administratif, dengan realitas kesejahteraan masyarakat di lapangan.
Editor : Amal
