Jurnas.net — Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Bawean terus diperkuat, melalui sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, aparat keamanan, tenaga kesehatan, tokoh agama, hingga organisasi kepemudaan dan perempuan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan bertema “Penguatan Lintas Sektor dan Case Conference Pencegahan, Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Wilayah Bawean” yang digelar di Pendopo Kecamatan Tambak, Senin, 11 Mei 2026.
Forum tersebut menjadi ruang koordinasi strategis untuk memperkuat langkah bersama dalam mencegah sekaligus menangani kasus kekerasan yang masih menjadi persoalan serius di lingkungan masyarakat.
Berbagai unsur hadir dalam kegiatan itu, mulai Camat Tambak, Camat Sangkapura, Kapolsek Tambak, Kapolsek Sangkapura, Koramil Tambak, Koramil Sangkapura, Ketua TP PKK Kecamatan Tambak dan Sangkapura, RSUD Umar Mas’ud Bawean, Pengadilan Agama Bawean, Puskesmas Tambak, Puskesmas Sangkapura, UPT PPA Wilayah Bawean, UPT PPA Kabupaten Gresik, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah Bawean, hingga organisasi kepemudaan dan badan otonom Nahdlatul Ulama.
Organisasi NU yang turut hadir antara lain PCNU Bawean, PC GP Ansor Bawean, PC Fatayat NU Bawean, PC Muslimat NU Bawean, PC IPNU Bawean, serta PC IPPNU Bawean.
Ketua PC GP Ansor Bawean, Nanang Qosim, menegaskan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa dianggap sebagai masalah pribadi semata, melainkan persoalan sosial yang harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, keterlibatan tokoh agama, organisasi masyarakat, aparat, hingga keluarga sangat penting untuk membangun lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak.
“Kekerasan terhadap perempuan dan anak sering kali terjadi di lingkungan terdekat korban. Karena itu pencegahan harus dimulai dari keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, dan penguatan nilai keagamaan,” kata Nanang.
Ia menilai penguatan edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting agar masyarakat semakin berani melapor apabila menemukan tindakan kekerasan, sekaligus menghilangkan stigma terhadap korban.
“Jangan sampai korban merasa sendirian atau takut bicara. Semua pihak harus hadir memberi perlindungan dan pendampingan. Ini tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pemerintah atau aparat,” katanya.
Nanang juga menekankan pentingnya membangun sistem deteksi dini di lingkungan masyarakat melalui kolaborasi RT/RW, tokoh agama, sekolah, hingga organisasi kepemudaan agar potensi kekerasan dapat dicegah sejak awal. Menurutnya, organisasi kepemudaan seperti GP Ansor memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga ketahanan sosial masyarakat, termasuk dalam isu perlindungan perempuan dan anak.
“Kalau generasi muda diam terhadap kekerasan, maka kita sedang membiarkan masa depan rusak. Karena itu Ansor harus hadir menjadi bagian dari solusi sosial di tengah masyarakat,” tegasnya.
Selain membahas langkah pencegahan, forum tersebut juga menjadi sarana evaluasi penanganan kasus melalui pendekatan case conference atau pembahasan kasus lintas lembaga. Pendekatan itu dinilai penting agar penanganan korban dapat dilakukan secara terpadu, mulai aspek hukum, kesehatan, perlindungan sosial, hingga pendampingan psikologis.
Para peserta forum juga menyoroti pentingnya memperkuat koordinasi antarinstansi agar penanganan kasus tidak berjalan parsial dan korban mendapatkan perlindungan secara maksimal. Melalui penguatan sinergi lintas sektor tersebut, seluruh elemen di Bawean berharap dapat membangun sistem perlindungan perempuan dan anak yang lebih kuat, sekaligus menciptakan lingkungan sosial yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan.
Editor : Andi Setiawan
