Jurnas.net – Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak mendapat sorotan tajam dari Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Jawa Timur Tahun 2025. Pasalnya, sejumlah Indikator Kinerja Daerah (IKD) strategis Tahun 2025, dinilai gagal mencapai target, dengan sektor pendidikan dan kesehatan menjadi penyumbang kegagalan terbanyak.
Juru Bicara Pansus LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun 2025, Khusnul Arif, mengungkapkan bahwa setelah dilakukan pendalaman bersama organisasi perangkat daerah (OPD), ditemukan masih ada 15 IKD yang belum tercapai dari total 166 indikator yang tercantum dalam Buku LKPJ 2025.
“Dari hasil pembahasan dan pendalaman bersama OPD, terdapat 133 IKD yang tercapai, 18 IKD datanya belum dirilis, dan 15 IKD dinyatakan belum tercapai,” kata Khusnul Arif, Selasa, 12 Mei 2026.
Awalnya, Pansus menemukan hanya 86 IKD yang tercapai, 67 IKD belum dirilis, dan 13 IKD belum tercapai. Namun setelah pembahasan lebih mendalam, jumlah indikator yang tercapai memang meningkat. Meski demikian, Pansus menilai masih banyak target strategis yang justru meleset pada sektor-sektor fundamental.
Yang menjadi perhatian adalah urusan pendidikan yang mencatat kegagalan terbanyak, yakni enam indikator. Disusul sektor kesehatan dengan tiga indikator yang tidak memenuhi target.
Pada sektor pendidikan, sejumlah target penting gagal dicapai, mulai dari Harapan Lama Sekolah yang ditargetkan 13,54 persen, namun hanya terealisasi 13,44 persen. Selain itu, capaian standar kompetensi minimum untuk literasi membaca dan numerasi juga berada di bawah target.
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum literasi membaca hanya terealisasi 49,89 persen dari target 59,94 persen. Sementara capaian numerasi hanya mencapai 46,30 persen dari target 54,92 persen.
Tak hanya itu, proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi juga belum memenuhi target. Begitu pula persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja sesuai bidang keahlian mengalami selisih sangat jauh dari target, yakni hanya terealisasi 42,66 persen dari target 67,77 persen.
“Kondisi ini menunjukkan kualitas pendidikan dan keterhubungan dunia pendidikan dengan pasar kerja masih menjadi persoalan serius di Jawa Timur,” tegas Khusnul.
Di sektor kesehatan, capaian penanganan tuberkulosis (TBC) menjadi perhatian besar Pansus. Angka keberhasilan pengobatan TBC hanya mencapai 88,17 persen dari target 89,90 persen. Sedangkan cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC terealisasi 77,29 persen dari target 82,95 persen.
Selain itu, cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) juga gagal mencapai target, hanya terealisasi 30,65 persen dari target 36 persen. Menurut Khusnul, kegagalan sejumlah IKD tersebut menunjukkan bahwa sinergi antara Pemprov Jawa Timur dengan pemerintah kabupaten/kota masih belum optimal, terutama di daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah.
“Ini menjadi catatan serius karena masih ada 23 kabupaten/kota yang IPM-nya berada di bawah rata-rata Jawa Timur. Artinya, pemerataan pembangunan pendidikan dan kesehatan belum berjalan maksimal,” katanya.
Selain pendidikan dan kesehatan, sejumlah indikator lain yang juga gagal tercapai meliputi penurunan emisi gas rumah kaca, cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, rasio elektrifikasi, nilai SAKIP Pemprov Jawa Timur, hingga capaian ekspor barang dan jasa.Untuk indikator lingkungan, target penurunan emisi GRK kumulatif sebesar 5,25 persen hanya terealisasi 0,66 persen. Sedangkan nilai SAKIP Pemprov Jawa Timur hanya mencapai 82,85 dari target 84,39.
Pansus menilai berbagai kegagalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintahan Khofifah-Emil, terutama karena sektor pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di Jawa Timur. “Kami mendorong adanya langkah korektif yang lebih konkret dan terukur, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan yang paling banyak menyumbang IKD belum tercapai,” pungkas politisi NasDem itu.
Editor : Amal
