Jurnas.net – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan tidak menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, partai berlambang banteng itu menilai pelaksanaan program masih menyisakan persoalan mendasar karena dinilai terlalu terpusat dan belum melibatkan masyarakat secara optimal.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan peningkatan gizi masyarakat merupakan bagian dari agenda perjuangan PDIP. Karena itu, kritik yang disampaikan partainya bukan ditujukan pada tujuan program, melainkan pada pola pelaksanaannya.
"Ide memberikan makan bergizi kepada rakyat itu baik. Yang sejak awal kami kritik adalah metodologi dan pelaksanaannya yang terlalu top down," kata Hasto saat ditemui di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair Surabaya, Senin, 20 Juli 2026.
Menurut Hasto, keberhasilan program pangan dan gizi akan lebih mudah dicapai apabila pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, serta pelaku usaha kecil sebagai bagian dari ekosistem pelaksanaan. Ia mencontohkan penanganan stunting di Banyuwangi yang dinilai berhasil karena melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Sekretaris Daerah hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dengan pembagian tanggung jawab yang jelas.
"Di Banyuwangi ada pembagian tanggung jawab yang jelas, mulai Sekda hingga kepala dinas, dan masyarakat juga ikut berpartisipasi. Model seperti itu lebih efektif dibanding pendekatan yang seluruhnya dikendalikan dari atas," ujarnya.
Selain itu, Hasto menilai pelaksanaan MBG semestinya juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Warung-warung rakyat dan pelaku usaha mikro di sekitar sekolah, kata dia, seharusnya dilibatkan sebagai penyedia makanan bergizi sehingga manfaat ekonomi program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Program untuk rakyat tidak boleh dikomersialisasi. Jangan sampai pelaksanaannya berubah menjadi proyek yang mengabaikan partisipasi masyarakat," katanya.
Hasto menjelaskan, sikap PDIP yang melarang kader terlibat dalam pengelolaan Program MBG bermula dari pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nani Djuhaeni, yang menyebut seluruh partai politik ikut terlibat dalam pengadaan maupun manajemen program tersebut.
Merespons pernyataan itu, DPP PDIP melalui Bidang Kehormatan yang dipimpin Komarudin Watubun mengirim surat kepada seluruh jajaran partai agar kader tidak ikut terlibat dalam pelaksanaan MBG. "Karena ada pernyataan bahwa seluruh partai politik terlibat, kami langsung mengirim surat kepada seluruh kader agar tidak terlibat dalam program tersebut," ujar Hasto.
Baca juga: Resmi Dilantik, Ketua DPRD Surabaya Dorong Optimalisasi Aset dan Penguatan Fiskal Daerah
Menurut dia, langkah tersebut diambil untuk mencegah penyalahgunaan program yang sejatinya ditujukan bagi kepentingan masyarakat. "Jangan sampai program yang memiliki misi baik untuk rakyat disalahgunakan, baik oleh kekuasaan maupun oleh pemburu rente yang mencari keuntungan, sementara rakyat justru menjadi korban," tuturnya.
Hasto juga menilai berbagai kritik yang disampaikan PDIP sejak awal belum mendapat respons yang memadai. Bahkan, menurut dia, belakangan muncul berbagai temuan dari kalangan masyarakat sipil terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program. "Setelah kritik tidak mendapatkan tanggapan, kemudian dari civil society muncul berbagai temuan, termasuk dugaan kasus korupsi pada program yang populis ini. Padahal kita belum berbicara soal manajemen, quality control, maupun tata kelola programnya," katanya.
Ia kembali menekankan bahwa konsep makan bergizi gratis seharusnya tidak mematikan ekonomi rakyat kecil. Sebaliknya, program tersebut harus membuka peluang bagi warung-warung rakyat dan pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi. Hasto menyebut sejumlah daerah telah menerapkan konsep serupa dengan pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat. Di Surabaya, misalnya, model pemberian makanan bergizi pernah dikembangkan pada masa kepemimpinan Tri Rismaharini.
Baca juga: DPP PDIP Tunjuk Syaifudin Zuhri Jadi Ketua DPRD Surabaya, Gantikan Adi Sutarwijono
Sementara di Bantul, mantan Bupati Idham Samawi pernah menjalankan program pemberian tiga ekor ayam kepada keluarga siswa agar hasil telurnya dapat menjadi sumber protein bagi anak-anak. "Model-model seperti itu memberdayakan masyarakat sekaligus meningkatkan gizi anak. Jadi bukan sekadar membangun proyek baru yang seluruhnya dikendalikan dari pusat," ujarnya.
Terkait kemungkinan adanya kader PDIP yang tetap terlibat dalam pelaksanaan MBG, Hasto memastikan partainya akan melakukan klarifikasi apabila menerima laporan adanya dugaan pelanggaran. "Kalau ada laporan, kami langsung undang untuk klarifikasi. Bentuk sanksinya tentu disesuaikan dengan jenis pelanggarannya," katanya.
Hasto juga mengungkapkan bahwa PDIP telah mengirim surat resmi kepada Badan Gizi Nasional untuk meminta penjelasan mengenai berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program MBG. Namun hingga kini surat tersebut belum mendapat balasan. "Kami akan menunggu jawaban dari BGN. Kalau belum juga ada respons, kami akan kembali mengirim surat sebagai bentuk tanggung jawab politik kami dalam mengawal program yang menyangkut kepentingan rakyat," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Hasto turut mengkritisi wacana pemberian kewenangan kepada perguruan tinggi untuk mengelola program tertentu di luar fungsi akademiknya. Menurut dia, kampus semestinya tetap berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi. "Fungsi kampus adalah pengembangan ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi. Karena itu, kebijakan tersebut menurut kami rancu dan tidak tepat sasaran," pungkas Hasto.
Editor : Amal