Jurnas.net – Transformasi digital berbasis data kependudukan yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai menunjukkan hasil nyata. Melalui implementasi Satu Data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), berbagai layanan publik menjadi lebih akurat, penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran, sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, hingga meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
Atas capaian tersebut, Kota Surabaya berhasil memborong dua penghargaan nasional dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2026 yang digelar di Jakarta pada 3–4 Agustus 2026. Surabaya menerima Dukcapil Prima Award dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kategori kabupaten/kota berpenduduk besar.
Baca juga: Polisi Usut Penyalahgunaan Ambulans untuk Mencuri Kursi Taman Milik Pemkot Surabaya
Tak hanya itu, Kota Pahlawan juga meraih Peringkat Pertama Nasional Capaian Face Recognition (FR) Perlindungan Sosial (Perlinsos) pada Perlinsos Dukcapil Prima Award 2026, sekaligus masuk dalam 10 besar nasional capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Penghargaan Dukcapil Prima Award diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada Senin (3/8/2026). Sementara penghargaan Peringkat I Face Recognition Perlinsos diterima Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya Anna Fajrihatin dari Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi pada Selasa (4/8/2026).
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan digitalisasi administrasi kependudukan bukan sekadar modernisasi layanan, melainkan fondasi utama dalam memastikan seluruh kebijakan pemerintah berjalan tepat sasaran melalui konsep One Data, One Map, One Policy.
"Data kependudukan adalah pintu pertama bagi pemerintah untuk mengetahui siapa warganya, bagaimana kondisinya, serta intervensi apa yang harus diberikan. IKD harus berkembang menjadi pintu masuk pelayanan publik yang aman, mulai dari layanan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga perizinan," kata Eri.
Menurut dia, Pemkot Surabaya terus memperluas akses layanan administrasi kependudukan berbasis digital hingga tingkat Balai RW. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat lebih mudah melakukan perekaman KTP elektronik maupun aktivasi IKD tanpa terkendala jarak maupun waktu. Implementasi Satu Data berbasis NIK tersebut juga dinilai berdampak terhadap berbagai indikator pembangunan daerah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, pertumbuhan ekonomi Surabaya meningkat dari 5,76 persen pada 2024 menjadi 5,87 persen pada 2025. Pada saat yang sama, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 3,96 persen menjadi 3,56 persen, jauh lebih rendah dibanding rata-rata Jawa Timur sebesar 9,50 persen maupun angka nasional 8,47 persen.
Tak hanya itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 4,91 persen menjadi 4,84 persen, sedangkan ketimpangan pendapatan yang tercermin melalui Gini Ratio membaik dari 0,380 menjadi 0,369. Di sisi lain, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 70,49 persen menjadi 70,59 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 84,69 menjadi 85,65, melampaui rata-rata Jawa Timur sebesar 76,13 maupun nasional 75,90.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, mengatakan penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas keseriusan Pemkot Surabaya membangun ekosistem layanan publik berbasis NIK dan IKD. Menurut Irvan, NIK kini tidak lagi hanya berfungsi sebagai identitas penduduk, tetapi menjadi basis integrasi berbagai layanan pemerintahan, mulai dari perizinan, pendapatan daerah, retribusi, pelayanan pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga program perlindungan sosial Kementerian Sosial.
Baca juga: Surabaya Great Expo 2026 Dibuka, UMKM Didorong Naik Kelas lewat Konsep One Stop Shopping
"Bagi kami, penghargaan IKD Award dari Kemendagri menjadi motivasi untuk terus meningkatkan jumlah aktivasi IKD dari total penduduk wajib KTP," ujarnya.
Data per 3 Agustus 2026 menunjukkan aktivasi IKD di Surabaya telah mencapai 37,24 persen dari total penduduk wajib KTP dan hampir menyentuh 38 persen. Sementara apabila dihitung dari warga yang memiliki telepon pintar, tingkat implementasi IKD telah mencapai sekitar 76 persen.
Irvan mengakui percepatan aktivasi IKD masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan perangkat telepon pintar, kualitas jaringan internet di beberapa wilayah, hingga kekhawatiran masyarakat mengenai keamanan data pribadi. "Kami pastikan keamanan data tetap terjamin karena proses aktivasi IKD hanya dapat dilakukan melalui verifikasi langsung oleh pemilik NIK yang bersangkutan," tegasnya.
Ke depan, Disdukcapil akan memperluas integrasi IKD dengan berbagai institusi pelayanan publik serta menghadirkan lebih banyak layanan administrasi kependudukan secara mandiri melalui aplikasi IKD.
"Sesuai arahan Bapak Wali Kota, dalam satu bulan ke depan kami menargetkan seluruh warga yang memiliki perangkat telepon pintar dapat mengaktifkan IKD," katanya.
Baca juga: Kasus Dugaan Penelantaran Anak di Surabaya Belum Terbukti, Eri Cahyadi: Tunggu Putusan Pengadilan
Keberhasilan Surabaya juga tercermin dalam pelaksanaan uji coba nasional sistem Perlindungan Sosial berbasis biometrik. Selama pertengahan Juni hingga Juli 2026, sebanyak 1.215.768 pemohon atau kepala keluarga memanfaatkan teknologi Face Recognition (FR) dan pendaftaran Perlinsos melalui IKD guna meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan sistem Perlinsos telah terintegrasi dengan 14 kementerian dan lembaga, sehingga proses penentuan penerima bantuan menjadi lebih objektif dan transparan.
"Melalui interoperabilitas data tersebut akan terlihat secara otomatis apakah seseorang layak atau tidak menerima bantuan. Hal ini membantu kecamatan dan kelurahan menentukan penerima secara objektif tanpa unsur kekerabatan, korupsi, kolusi, maupun nepotisme," kata Eddy.
Saat ini data Perlinsos telah digunakan sebagai dasar penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Ke depan, basis data yang sama juga akan menjadi rujukan berbagai program pemerintah lainnya, seperti bantuan pendidikan, BPJS Ketenagakerjaan, subsidi listrik, hingga program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), dengan prioritas masyarakat pada Desil 1 hingga 4.
Kata Eddy, keberhasilan Surabaya mencapai 100 persen target pendaftaran Perlinsos pada awal Agustus 2026 didukung oleh keterlibatan seluruh perangkat daerah, aparatur sipil negara (ASN), RT/RW, pemanfaatan media massa dan media sosial, kolaborasi dengan influencer lokal, serta pengawasan langsung secara berkala oleh Wali Kota Surabaya. "Seluruh strategi itu menjadi kunci keberhasilan Surabaya menghadirkan sistem perlindungan sosial yang lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat," pungkasnya. (ADV)
Editor : Rahmat Fajar