Jurnas.net - Presiden Joko Widodo menyerahkan secara langsung Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Penghargaan tersebut diberikan di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional 2024. PPD tingkat nasional tersebut diberikan setelah sebelumnya Banyuwangi juga meraih PPD terbaik tingkat Jawa Timur.
PPD merupakan raihan atas segenap perencanaan, pelaksanaan, dan dampak yang dihasilkan dari berbagai program pembangunan. Hal ini selaras dengan arahan Presiden Jokowi untuk menggunakan anggaran berdasarkan prioritas program yang berdampak langsung pada masyarakat.
"Mengelola fiskal dan anggaran betul-betul harus hati-hati. Jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang kita buat. Perhatikan betul-betul skala prioritas," kata Jokowi.
Baca Juga : Banyuwangi Satu-Satunya di Jatim Raih Penghargaan Revitalisasi Bahasa Daerah
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, yang menerima langsung penghargaan tersebut menyampaikan hal tersebut sebagai pelecut semangat bagi daerah untuk menghasilkan program yang memiliki dampak luas.
“Sebagaimana arahan Bapak Presiden, kita tidak bisa lagi hanya sekadar membuat kegiatan yang penting berjalan. Perlu dilakukan berbagai inovasi untuk menghasilkan program yang dampaknya bisa dirasakan langsung masyarakat,” katanya.
Ipuk menambahkan, untuk menghadapi tantangan daerah, Pemkab Banyuwangi menjalankan payung program besar yang disebut sebagai “Banyuwangi Rebound”. Di dalamnya terdapat program yang berfokus pada penguatan sektor ekonomi, yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran sebagai tujuan utama; ditopang oleh sektor infrastruktur, pertanian, pariwisata, dan UMKM sebagai penggeraknya.
Baca Juga : Selain dari Jokowi, Banyuwangi Juga Dapat Penghargaan Sebagai Daerah Terbaik se- Indonesia
Selain itu, ada program sektor kesehatan dan pendidikan yang fokus pada peningkatan akses (pemerataan) dan kualitas layanan, yang ditopang dengan pemenuhan SDM guru dan tenaga kesehatan secara berkelanjutan.
Dampak dari beragam program tersebut, lanjut Ipuk, sudah terukur. Di antaranya, berdasarkan data BPS, kenaikan kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen (dari 8,06% pada 2020 menjadi 8,07% pada 2021), merupakan kenaikan kemiskinan terendah di Jatim (semua daerah mengalami kenaikan kemiskinan akibat pandemi). Per 2022, angka kemiskinan Banyuwangi kembali menurun menjadi 7,5 persen; lalu kembali turun menjadi 7,34 persen pada 2023; merupakan level terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka.
Banyuwangi juga dinilai mampu mengelola inflasi dengan baik; ditetapkan sebagai kabupaten dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik se-Jawa dan Bali empat tahun berturut-turut, yang penghargaannya diserahkan Presiden Joko Widodo.
Salah satu indikator keberhasilan program pembangunan lainnya, papar Ipuk, dapat dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat; dari 71,85 (2020), 72,62 (2021), 73,15 (2022), dan 73,79 (2023). Angka IPM Banyuwangi sudah masuk kategori “tinggi” dan tercatat sebagai yang tertinggi di wilayah timur Pulau Jawa yang kerap disebut “Sekar Kijang” (meliputi Situbondo, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang).
Editor : Redaksi
