Pj Gubernur Klaim Ketersediaan Hewan Kurban di Jatim Surplus 1,9 Juta Ekor

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, meninjau salah satu tempat ternak sapi di Kabupaten Lamongan. (Dok: Humas Pemprov Jatim)
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, meninjau salah satu tempat ternak sapi di Kabupaten Lamongan. (Dok: Humas Pemprov Jatim)

Jurnas.net - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, mengklaim ketersediaan hewan kurban di wilayahnya surplus 1,9 juta ekor. Dari 2,4 ekor stok hewan kurban, kebutuhan hewan kurban di Jatim hanya sebanyak 426 ekor pada 2024 ini.

Berdasarkan data Dinas Peternakan Prov. Jatim, dari 2,4 juta hewan kurban yang tersedia, yakni sapi sebanyak 597.943 ekor dengan kebutuhan 79.311 ekor, terdapat surplus 518.632 ekor. Kemudian Kambing, tersedia sebesar 1.310.245 ekor dengan kebutuhan 291.888 ekor, sehingga surplus 1.018.357 ekor.

Lebih ketersediaan Domba sebanyak 519.832 ekor dan kebutuhan 55.431 ekor, sehingga surplus 464.401 ekor. Kerbau ketersediaannya sebanyak 1.981 ekor dan kebutuhan sebesar 17 ekor, terdapat surplus 1.964 ekor.

"Pada tahun 2023 dulu, kebutuhan hewan kurban di Jawa Timur mencapai 349 ribu ekor baik sapi, kerbau atau kambing/domba. Tahun 2024 ini diprediksi kebutuhannya mengalami kenaikan 22 persen atau mencapai 426 ribu ekor," kata Adhy, Sabtu, 8 Juni 2024.

Selain ketersediaan hewan kurban, Adhy juga memastikan bahwa hewan kurban yang ada di Jatim, aman dari penyakit seperti Penyakit Mulut dan Kulit (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD).

"Seluruh hewan ternak yang dikurbankan harus sehat dan bebas dari penyakit, maka seluruh peternakan dan sentra dari masyarakat telah melakukan antisipasi pemeriksaan dan sebagainya," katanya.

"Syarat sah hewan kurban adalah sehat. Tentunya pemerintah harus mempersiapkan. Walaupun sentra hewan ternak ini dari masyarakat kami menyiapkan regulasi terkait kesehatan hewan ternak dan juga surat edaran terkait PMK dan LSD," kata Adhy menambahkan.

Baca Juga : Pemkot Pastikan Hewan Kurban di Surabaya Miliki Rekomendasi DKPP

Adhy juga memastikan tempat pemotongan hewan dan petugas pemeriksa hewan kurban yang memadai. Total ada sebanyak 30.229 lokasi pemotongan hewan yang tersebar di 38 kabupaten/kota.

Rinciannya tempat pemotongan hewan tersebut, sebanyak 131 Rumah Potong Hewan (RPH) dan 30.168 tempat di luar RPH yang telah mendapatkan izin dari pejabat berwenang di kabupaten/kota setempat untuk melakukan penyembelihan hewan. Karena selain RPH, pemotongan hewan kurban juga biasanya dilakukan di sejumlah pesantren dan masjid.

"Dalam persiapan menjelang Idul Adha ini, kita mengecek kembali keberadaan RPH yang resmi, yang telah mendapat izin, dan juga memberikan juru sembelih yang berstandar. Ini bagian dari memastikan bahwa masyarakat yang menerima kurban terjamin keamanannya," katanya.

Guna menjamin keamanan dan kesehatan hewan kurban, lanjut Adhy, pihaknya mengerahkan 153 petugas pemeriksa hewan kurban. Petugas ini terdiri dari pengawas bibit ternak dan pengawas mutu pakan, untuk memeriksa kelayakan ternak kurban di tempat penjualan hewan kurban, dan 1.623 petugas pemeriksa kesehatan.

"Mudah-mudahan dengan upaya seperti ini keterjaminan hewan dan makanan yang sehat terwujud. Semoga daging yang dibagikan bisa dikonsumsi dengan sehat, bahagia, dan nikmat," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Indyah Aryani, memastikan untuk mempersiapkan hewan ternak kurban yang sehat. Ia juga menjelaskan tentang kegiatan regulasi pemeriksaan lalu lintas khusus ternak, bagi Perangkat Daerah di Kabupaten dan Kota.

"Ada beberapa prosedur, salah satunya surat rekomendasi penerimaan baik dari kabupaten pengirim dan penerima. Kemudian selanjutnya diikuti dengan sertifikat veteriner yang dikeluarkan oleh petugas terkait, serta dilengkapi dengan vaksin hewan ternak minimal satu kali,” pungkas Indyah.

Berita Terbaru

Sri Sultan Perintahkan Pemerintah Kabupaten/Kota Siapkan SE Awasi TPA

Sri Sultan Perintahkan Pemerintah Kabupaten/Kota Siapkan SE Awasi TPA

Kamis, 30 Apr 2026 19:15 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 19:15 WIB

Jurnas.net - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengambil langkah tegas menyikapi maraknya kasus kekerasan anak di TPA…

Daycare Little Aresha Diduga Telah Beroperasi Bertahun-tahun

Daycare Little Aresha Diduga Telah Beroperasi Bertahun-tahun

Kamis, 30 Apr 2026 16:32 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 16:32 WIB

Jurnas.net - Daycare Little Aresha yang berlokasi di Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta diduga beroperasi sebelum terjadi pandemi covid-19. Pandem…

Pansus DPRD Kuliti Bobrok BUMD Jatim: Ketergantungan Ekstrem, Aset Terbengkalai dan Kinerja Amburadul

Pansus DPRD Kuliti Bobrok BUMD Jatim: Ketergantungan Ekstrem, Aset Terbengkalai dan Kinerja Amburadul

Kamis, 30 Apr 2026 15:27 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 15:27 WIB

Jurnas.net - kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur terkuak dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim. Alih-alih menjadi mesin penggerak…

InJourney dan BTN Berkolaborasi Kembangkan Pariwisata Candi 

InJourney dan BTN Berkolaborasi Kembangkan Pariwisata Candi 

Kamis, 30 Apr 2026 14:50 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 14:50 WIB

Jurnas.net - InJourney Management dengan Bank Tabungan Negara (BTN) menjalin kerja sama pengembangan destinasi wisata candi. Ada sejumlah aspek yang dikembangka…

Pemulihan Psikologis Anak Korban Kekerasan Daycare Butuh Deteksi Dini dan Peran Aktif Orang Tua

Pemulihan Psikologis Anak Korban Kekerasan Daycare Butuh Deteksi Dini dan Peran Aktif Orang Tua

Kamis, 30 Apr 2026 13:48 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 13:48 WIB

Jurnas.net - Dampak kekerasan yang dialami anak-anak di daycare memerlukan penanganan serius. Bukan hanya penanganan, dampak kekerasan itu perlu deteksi dini pa…

Polda Jatim Bongkar Rantai Gelap BBM dan LPG Subsidi: 66 Kasus Rugikan Negara Rp7,5 Miliar

Polda Jatim Bongkar Rantai Gelap BBM dan LPG Subsidi: 66 Kasus Rugikan Negara Rp7,5 Miliar

Kamis, 30 Apr 2026 10:29 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 10:29 WIB

Jurnas.net – Pengungkapan 66 kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi oleh Polda Jawa Timur tak sekadar menjadi catatan penegakan hukum. Di balik angka k…