Jurnas.net - Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Banyuwangi untuk meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rombongan dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendra Yudha, dan diterima oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kamis, 16 Oktober 2025.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Kapolresta Kombes Pol Rama Samtama Putra, Dandim 0825 Letkol Arm Triyadi Indrawijaya, serta perwakilan dari Lanal dan Kejaksaan Negeri Banyuwangi.
Deputi Dadang menyebut, kunjungan ini bertujuan untuk memastikan dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Banyuwangi beroperasi sesuai standar nasional yang telah ditetapkan BGN.
"Kami ingin memastikan bahwa seluruh dapur pelaksana MBG berjalan sesuai standar operasional. Bila ditemukan kekurangan, kami bantu lakukan perbaikan agar hasilnya seragam, yaitu penyediaan makanan bergizi sesuai ketentuan,” jelas Dadang.
Dadang memaparkan, ada empat standar utama BGN yang wajib diterapkan oleh setiap SPPG, yakni Standar Kecukupan Kalori, Standar Komposisi Kandungan Gizi, Standar Higienitas (Kebersihan), dan Standar Keamanan Pangan.
Ia menegaskan penerapan standar higienitas dan keamanan harus dimulai sejak pemilihan bahan baku hingga proses distribusi dan penyimpanan.
"Empat standar ini wajib dipatuhi oleh seluruh pengelola SPPG agar keamanan dan kualitas makanan benar-benar terjamin,” tegasnya.
Baca Juga : Program MBG Langkah Investasi Masa Depan Menuju Generasi Emas
[caption id="attachment_8691" align="alignnone" width="1280"]
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendra Yudha, bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, rapat koordinasi MBG di Banyuwangi. (Humas Pemkab Banyuwangi)[/caption]
Selain memastikan kepatuhan terhadap standar, BGN juga mendorong daerah untuk berkolaborasi aktif dalam penyelenggaraan program MBG, termasuk membantu dapur SPPG mendapatkan Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi (SLHS).
"Program MBG bukan hanya soal gizi, tapi juga berdampak besar terhadap ekonomi lokal karena membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan rantai pasok pangan daerah,” tambah Dadang.
Saat ini, Banyuwangi menjadi salah satu daerah dengan implementasi MBG terbaik di Indonesia, dengan 38 SPPG dan 111.805 penerima manfaat yang terdiri dari pelajar TK, SD, SMP, SMA, hingga santri pondok pesantren.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program nasional tersebut. Pemerintah daerah, katanya, terus melakukan pelatihan keamanan pangan bagi pengelola dapur MBG.
"Sebanyak 448 petugas penjamah makanan telah dilatih, dan 11 SPPG sudah memperoleh sertifikat SLHS. Kami juga melibatkan puskesmas dalam pendampingan, inspeksi lingkungan, serta pemeriksaan sampel makanan di laboratorium,” ujar Ipuk.
Ia menambahkan, Pemkab Banyuwangi berkomitmen menjadikan program MBG sebagai gerakan bersama untuk meningkatkan kesehatan anak-anak dan generasi muda.
"Kami ingin setiap anak Banyuwangi tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia lewat makanan yang bergizi dan aman,” tandas Ipuk.
Editor : Redaksi
