Jurnas.net - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Jawa Timur, kembali mencatatkan prestasi nasional setelah dinobatkan sebagai daerah dengan tata kelola pemerintahan terbaik oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Jakarta, Senin, 1 Desember 2025.
Menariknya, kemenangan Banyuwangi bukan karena besarnya fiskal, melainkan karena disiplin manajemen, orkestrasi lintas sektor, serta budaya kerja tanpa ego sektoral yang dinilai menjadi kunci reformasi birokrasi di ujung timur Pulau Jawa tersebut.
“Penghargaan ini untuk mendorong daerah menunjukkan kinerja terbaiknya sebagai bentuk ibadah melayani masyarakat,” kata Tito.
Menurut Tito, penghargaan ini bukan semata-mata pengakuan, tetapi juga instrumen untuk memacu daerah berinovasi sekaligus dasar pembagian berbagai insentif kinerja. “Daerah harus berlomba-lomba menunjukkan kinerja terbaiknya,” tegasnya.
Dalam penilaian Kemendagri, Banyuwangi memperoleh skor 82,92, jauh di atas nilai terendah nasional yang hanya 23,24, serta melampaui rata-rata nasional 65,15.
Penilaian tersebut mencakup seluruh kategori pemerintah kabupaten, baik yang memiliki fiskal kecil maupun besar, menunjukkan bahwa keberhasilan Banyuwangi bukan karena besarnya anggaran, tetapi karena efektivitas pengelolaannya.
GM Pusat Data Tempo, Khairul Anam, yang menjadi perwakilan dewan juri, menjelaskan ada empat parameter utama yang mengukur tata kelola daerah, yaitu Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IPSPM), dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KPPD).
Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK
Data diperoleh dari lima indeks Kemendagri, serta indeks BPS dan Kementerian Kesehatan sepanjang 2024–2025. “Secara keseluruhan, Banyuwangi menunjukkan pemerintahan yang inovatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik,” tegas Anam.
Kunci Keberhasilan: Weekly Meeting, Orkestrasi Lintas Sektor, dan Pemangkasan Ego Sektoral
Bupati Ipuk Fiestiandani menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen Pemkab Banyuwangi.
Salah satu terobosan yang menjadi fondasi keberhasilan adalah Weekly Meeting, rapat rutin mingguan antara bupati, OPD, hingga camat untuk memecah persoalan satu per satu secara cepat dan terukur.
“Dari pertemuan ini kami urai persoalan, kami bagi habis tanggung jawab OPD. Tidak ada lagi ego sektoral yang membuat masalah mandek,” jelas Ipuk.
Program Banyuwangi Melayani juga memperkuat perubahan kultur birokrasi. Setiap OPD memberikan kontak penanggung jawab langsung kepada masyarakat sehingga urusan publik dapat selesai cepat, tanpa calo, tanpa pungli. "Ini memastikan pelayanan publik bebas dari makelar maupun pungutan liar,” tegas Ipuk.
Dorong Semangat dan Kultur Pelayanan Bersih
Ipuk berharap penghargaan ini menjadi pemacu jajaran birokrasi untuk terus meningkatkan pelayanan. “Ini penyemangat bagi kami untuk bekerja lebih baik setiap hari,” pungkasnya.
Editor : Prabu Narashan
