Jurnas.net - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadikan pembangunan jembatan gantung sebagai prioritas lanjutan pascapelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126, khususnya untuk menjamin akses aman anak-anak menuju sekolah di wilayah terpencil Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sulteng).
Komandan Kodim 1412/Kolaka, Letkol Inf. Choky Gunawan, menegaskan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian serius pada keterisolasian wilayah dan keselamatan pelajar di daerah pedalaman.
“Baru-baru ini ada program jembatan gantung untuk anak sekolah di Kolaka Timur. Ada beberapa sungai yang harus segera kita atasi karena menjadi hambatan utama anak-anak menuju sekolah,” kata Choky, Senin, 15 Desember 2025.
Menurut Choky, jembatan gantung menjadi solusi paling realistis di wilayah dengan bentang sungai lebar, kontur curam, serta rawan banjir—kondisi yang selama ini memaksa warga, termasuk pelajar, mempertaruhkan keselamatan saat menyeberang.
TMMD ke-126 yang berlangsung selama satu bulan telah menorehkan capaian signifikan. Kodim 1412 Kolaka berhasil menuntaskan pengerasan jalan sepanjang 10,5 kilometer, pembangunan 12 deker, rehabilitasi jembatan, pembuatan lima sumur bor, serta perbaikan rumah tidak layak huni.
Atas capaian tersebut, Kodim 1412 Kolaka meraih tiga penghargaan sekaligus, yakni Dansatgas Terbaik, Lomba Karya Jurnalistik (LKJ) Terbaik, dan Wartawan Elektronik Terbaik.
Namun, Choky menegaskan bahwa keberhasilan TMMD bukanlah garis akhir. Justru, tantangan terbesar berada pada wilayah pedalaman yang jaraknya lebih dari 100 kilometer dari pusat kota dengan kondisi jalan rusak dan medan ekstrem.
“Wilayahnya jauh, jalannya rusak, naik turun, sehingga harga kebutuhan pokok di desa menjadi sangat mahal,” katanya.
Kondisi infrastruktur yang buruk berdampak langsung pada ekonomi warga. Choky mencontohkan, harga beras di kota Kolaka Timur berkisar Rp600 ribu, namun di desa terpencil bisa melonjak hingga Rp1 juta. Biaya transportasi pun menjadi beban berat bagi masyarakat.
“Satu kali jalan dari desa ke kota bisa Rp100 ribu sampai Rp150 ribu. Akhirnya mereka bertani hanya untuk makan sendiri karena distribusi sangat mahal,” ungkapnya.
Situasi tersebut semakin menegaskan urgensi pembangunan jembatan gantung dan perbaikan akses desa sebagai langkah strategis, bukan hanya untuk pendidikan, tetapi juga untuk menekan disparitas harga dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Dalam setiap proses pembangunan, Choky menyebut keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama. Warga ikut bergotong royong membangun jembatan dan jalan, mencerminkan kemanunggalan TNI dan rakyat yang masih kuat di wilayah pedesaan.
Ke depan, ia berharap dukungan lintas kementerian dan pemangku kepentingan lainnya dapat mempercepat perbaikan infrastruktur jalan secara menyeluruh, sehingga jembatan gantung tidak lagi menjadi satu-satunya jalur harapan bagi anak-anak menuju sekolah.
Editor : Prabu Narashan
