Panen Cabai Lokal Jadi Andalan Surabaya Tekan Harga Jelang Ramadan

author Kurniawan

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Petani Surabaya saat panen cabai. (Humas Pemkot Surabaya)
Petani Surabaya saat panen cabai. (Humas Pemkot Surabaya)

Jurnas.net - Upaya menjaga stabilitas harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri terus diperkuat Pemerintah Kota Surabaya. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, pemkot bersama Kelompok Tani (Poktan) Sendang Biru saat panen cabai rawit.

Kegiatan panen ini menjadi salah satu strategi konkret mengendalikan harga komoditas cabai yang kerap bergejolak menjelang bulan puasa. Produksi dari petani lokal diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah sekaligus menahan laju kenaikan harga di pasar.

Kepala DKPP Surabaya, Antiek Sugiharti, menjelaskan cabai yang dipanen merupakan hasil tanam sejak Oktober 2025. Penanaman tersebut memang dirancang untuk mengantisipasi lonjakan harga cabai yang hampir selalu terjadi menjelang Ramadan.

“Panen ini sudah kami siapkan sejak jauh hari. Pola tanam disesuaikan agar hasilnya bisa dipanen menjelang Ramadan, saat kebutuhan masyarakat meningkat,” ujar Antiek, Jumat, 13 Februari 2026.

Antiek mengungkapkan, saat ini harga cabai rawit di pasaran mulai merangkak naik di kisaran Rp70.000 hingga Rp85.000 per kilogram. Namun dengan adanya pasokan dari kelompok tani lokal, tekanan permintaan ke pasar diharapkan dapat berkurang. “Ini merupakan panen ketujuh dari Poktan Sendang Biru. Dengan sekitar 1.300 pohon cabai, potensi produksinya cukup signifikan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga sekitar,” jelasnya.

Jenis cabai yang ditanam adalah varietas Ori, yang dikenal memiliki kualitas baik dan nilai jual tinggi di pasaran. Selain mengandalkan produksi kelompok tani, Pemkot Surabaya juga mendorong partisipasi warga melalui gerakan Satu Rumah Dua Pohon yang disinergikan dengan program Kampung Pancasila.

“Kalau setiap rumah menanam minimal dua pohon cabai, saat harga melonjak warga tidak perlu membeli ke pasar. Dampaknya bisa sangat besar untuk stabilisasi harga secara makro,” kata Antiek.

Menghadapi kenaikan harga sejumlah komoditas lain seperti telur dan daging ayam menjelang Ramadan, pemkot bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah terus melakukan berbagai intervensi. Di antaranya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, serta pengawasan ketersediaan stok bersama kementerian terkait.

Pada kegiatan panen kali ini, DKPP juga melakukan pengendalian hama tikus secara terpadu bekerja sama dengan UPT Proteksi Tanaman milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna menjaga produktivitas lahan pertanian.
Stok Aman, Warga Diimbau Tak Panic Buying
Menjelang Ramadan, Antiek memastikan ketersediaan pangan di Kota Pahlawan dalam kondisi aman dan mencukupi.

Dengan berbagai langkah sinergis tersebut, Pemkot Surabaya optimistis inflasi komoditas cabai dapat dikendalikan selama Ramadan dan Idulfitri 2026. "Hasil pemantauan kami, seluruh komoditas pangan di Surabaya dalam kondisi aman. Kami mengimbau masyarakat berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan, tidak perlu panic buying,” tegasnya.

Di lokasi panen, Suprapto (67), anggota Poktan Sendang Biru, mengaku rutin memanen cabai rawit setiap lima hari sekali. Dalam satu kali panen, hasil yang diperoleh berkisar 6 hingga 8 kilogram. Meski harga di pasar tergolong tinggi, Suprapto memilih menjual cabainya kepada warga sekitar dengan harga lebih terjangkau, yakni Rp70.000 per kilogram.

Ia mengakui sempat menghadapi kendala serangan virus kuning pada tanaman cabai. Namun dukungan bibit dan pendampingan dari Pemkot Surabaya dinilai sangat membantu menjaga keberlanjutan produksi. "Banyak warga yang sudah pesan. Kalau di pasar bisa sampai Rp85.000, saya jual Rp70.000 untuk membantu tetangga,” pungkasnya.

Berita Terbaru

Kinerja Pemprov Jatim Dikritik DPRD, Khofifah Emosional dan Naik Nada Saat Jawab LKPJ 2025

Kinerja Pemprov Jatim Dikritik DPRD, Khofifah Emosional dan Naik Nada Saat Jawab LKPJ 2025

Rabu, 13 Mei 2026 16:48 WIB

Rabu, 13 Mei 2026 16:48 WIB

Jurnas.net – Rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 di DPRD Jawa Timur berlangsung p…

Siswa Surabaya Tumbang Usai Santap MBG, Evaluasi dan Pengawasan SPPG Dipertanyakan

Siswa Surabaya Tumbang Usai Santap MBG, Evaluasi dan Pengawasan SPPG Dipertanyakan

Rabu, 13 Mei 2026 15:03 WIB

Rabu, 13 Mei 2026 15:03 WIB

Jurnas.net - Dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di kawasan Tembok Dukuh, Surabaya, kembali menjadi tamparan keras bagi pelaksanaan Program…

DPRD Kritik Rapor Kinerja Khofifah: Literasi Rendah, BUMD Loyo dan Ketimpangan Tinggi

DPRD Kritik Rapor Kinerja Khofifah: Literasi Rendah, BUMD Loyo dan Ketimpangan Tinggi

Rabu, 13 Mei 2026 14:23 WIB

Rabu, 13 Mei 2026 14:23 WIB

Jurnas.net – Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa kembali mendapat sorotan tajam dari DPRD Jawa Timur dalam p…

Kemenkum RI Resmi Tetapkan 12 Lagu Tradisional Banyuwangi sebagai Kekayaan Intelektual Komunal

Kemenkum RI Resmi Tetapkan 12 Lagu Tradisional Banyuwangi sebagai Kekayaan Intelektual Komunal

Rabu, 13 Mei 2026 13:17 WIB

Rabu, 13 Mei 2026 13:17 WIB

Jurnas.net – Warisan budaya Banyuwangi kini mendapat perlindungan hukum resmi dari negara. Sebanyak 12 lagu dan musik tradisi asli Kabupaten Banyuwangi resmi t…

Program Banyuwangi Hijau Kian Meluas, 73 Desa Kompak Ubah Sampah Bernilai Ekonomi

Program Banyuwangi Hijau Kian Meluas, 73 Desa Kompak Ubah Sampah Bernilai Ekonomi

Rabu, 13 Mei 2026 11:19 WIB

Rabu, 13 Mei 2026 11:19 WIB

Jurnas.net – Program pengelolaan sampah berbasis sirkular bertajuk Banyuwangi Hijau terus menunjukkan perkembangan signifikan. Tidak hanya mengurangi volume s…

Kinerja BUMD Jatim Dinilai Amburadul, Direksi Nikmati Gaji Fantastis Rp160 Juta per Bulan

Kinerja BUMD Jatim Dinilai Amburadul, Direksi Nikmati Gaji Fantastis Rp160 Juta per Bulan

Rabu, 13 Mei 2026 10:02 WIB

Rabu, 13 Mei 2026 10:02 WIB

Jurnas.net — Kinerja mayoritas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) non-keuangan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur disorot tajam DPRD Jatim. Pansus BUMD DPRD J…