Jurnas.net – Momentum Halal Bihalal Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Jawa Timur, menjadi ruang strategis bagi para kepala daerah dan legislator untuk menyuarakan tantangan nyata yang dihadapi daerah di tengah tekanan geopolitik global. Dalam forum yang digelar di Pendopo Pemerintah Kota Probolinggo, Minggu, 12 April 2026, isu ketahanan daerah mencuat sebagai fokus utama, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan dinamika global yang kian kompleks.
Hadir sekitar 350 peserta dari unsur eksekutif, legislatif, penyelenggara pemilu, hingga 36 Majelis Daerah KAHMI se- Jawa Timur. Forum ini tak sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi panggung diskusi serius lintas sektor dalam merumuskan arah kebijakan daerah yang adaptif.
Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, menegaskan bahwa kepala daerah saat ini berada dalam posisi yang tidak mudah. Ia menggambarkan situasi yang dihadapi sebagai “ngeri-ngeri sedap”, di mana kepala daerah harus menjalankan kebijakan pusat sekaligus menjaga stabilitas dan aspirasi masyarakat di daerah.
Menurutnya, tantangan tidak hanya datang dari aspek ekonomi dan kebijakan fiskal, tetapi juga dari perubahan lanskap komunikasi publik di era digital. Dalam konteks globalisasi, ia menyebut dunia kini telah menjadi “global village”, di mana setiap kebijakan daerah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh global.
“Kalau dulu kita bicara pembangunan hanya dalam konteks lokal atau nasional, sekarang tidak bisa lagi. Semua terkoneksi. Bahkan narasi kebijakan pun harus kita kelola dengan baik di ruang publik,” kata Adi.
Ia juga menyoroti fenomena era “post-truth”, di mana persepsi publik kerap lebih dipengaruhi oleh konten viral dibanding substansi kebijakan. Kondisi ini, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan publik.
“Kadang yang penting viral, bukan isinya. Ini realitas yang harus kita hadapi. Maka kepala daerah tidak hanya dituntut bekerja, tapi juga mampu mengelola narasi secara partisipatif dan teknokratis,” tegasnya.
Adi menambahkan, setelah menghadapi pandemi COVID-19, kini daerah kembali diuji dengan kebijakan efisiensi anggaran yang bahkan disebutnya memiliki dampak yang tak kalah besar. Dalam situasi tersebut, inovasi dan kreativitas menjadi kunci utama.
Anggota Komisi V DPR RI sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, saat Halal Bihalal MW KAHMI Jatim. (Dok: Jurnas.net)
Senada dengan itu, Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran sempat membuat pemerintah daerah “tertegun”. Ia mencontohkan kondisi awal kepemimpinannya, ketika kebutuhan pembangunan mencapai Rp4,5 triliun, sementara APBD hanya sekitar Rp1 triliun.
“Artinya gap-nya sangat jauh. Tapi kita tidak boleh berhenti di situ. Sebagai kader HMI, kita harus punya banyak akal dan jalan keluar,” ujarnya.
Aminuddin kemudian mendorong pendekatan pentahelix dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, hingga media. Ia juga menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memetakan persoalan secara komprehensif sebagai dasar kebijakan.
Pengalaman internasionalnya saat mempresentasikan Kota Probolinggo di Kuala Lumpur, Malaysia, juga membuka perspektif baru. Ia membandingkan kapasitas anggaran kota di Malaysia yang jauh lebih besar meski dengan jumlah penduduk serupa.
Hasilnya, pada 2025, Kota Probolinggo mampu bangkit di tengah keterbatasan melalui kolaborasi lintas sektor. "Di sana anggarannya bisa sampai Rp5 triliun, sementara kita masih jauh. Tapi justru di situlah kita ditantang untuk inovatif, termasuk melibatkan swasta dan anak muda agar bisa bergerak tanpa bergantung penuh pada APBD,” tandasnya.
FORHATI (Forum Alumni HMI-Wati) foto bersama pada acara Halal Bihalal MW KAHMI Jawa Timur. (Dok: Jurnas.net)
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, menekankan pentingnya refleksi nasional dalam menyikapi kebijakan efisiensi anggaran. Ia menyebut pengurangan anggaran di berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, sebagai langkah strategis yang harus diterima demi keberlanjutan fiskal negara.
Namun, ia juga menyoroti persoalan mendasar dalam pengelolaan keuangan negara, yakni rendahnya tingkat kepercayaan terhadap institusi dalam mengelola anggaran. “Kita harus jujur, problem kita bukan hanya soal besar kecilnya anggaran, tapi juga kepercayaan. Ketika kepercayaan itu rendah, maka kebijakan efisiensi menjadi pilihan,” kata Ali.
Ia menambahkan, meskipun transfer keuangan ke daerah tetap dilakukan, realisasi di lapangan kerap tidak optimal. Banyak program pembangunan, seperti perbaikan infrastruktur jalan, tidak berjalan maksimal meski anggaran telah dialokasikan.
Di sisi lain, struktur APBD di banyak daerah juga dinilai tidak sehat. Dengan belanja pegawai yang bisa mencapai hingga 80 persen, ruang fiskal untuk pembangunan menjadi sangat terbatas. “Kalau APBD hanya Rp2 triliun dan 80 persen habis untuk pegawai, lalu bagaimana kita bisa membangun? Maka satu-satunya jalan adalah inovasi dan kemampuan menarik investasi,” tegasnya.
Forum Halal Bihalal ini pun menjadi cerminan bahwa kolaborasi antara eksekutif dan legislatif sangat krusial dalam memperkuat ketahanan daerah. Di tengah tekanan geopolitik global, mulai dari krisis ekonomi hingga ketidakpastian kebijakan internasional, daerah dituntut untuk lebih adaptif, inovatif, dan kolaboratif.
KAHMI Jawa Timur melalui momentum ini menegaskan perannya sebagai ruang strategis bagi lahirnya gagasan-gagasan kebangsaan, sekaligus jembatan antara kepentingan pusat dan daerah demi menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan.
Editor : Amal
