Jurnas.net – Pemerintah Kota Surabaya mulai mengubah cara menyusun kebijakan dari sekadar berbasis program menjadi berbasis data presisi. Bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Pemkot resmi menggelar Kick Off Kelurahan Cinta Statistik (Cantik) 2026, sebagai langkah strategis menajamkan intervensi pembangunan, terutama dalam menekan kemiskinan.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya, Syamsul Hariadi, menegaskan bahwa kualitas data kini menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan kota. Tanpa data yang valid, kebijakan berisiko meleset dari sasaran.
“Selama ini pendataan cenderung berhenti di tahap input. Validasi belum maksimal, sehingga muncul anomali. Melalui program ini, agen statistik akan memastikan data yang masuk benar-benar akurat sebelum digunakan sebagai dasar kebijakan,” kata Syamsul, Junat, 24 April 2026.
Program Kelurahan Cantik sendiri bukan hal baru. Sejak diluncurkan pada 2023, inisiatif ini terus diperkuat. Namun pada 2026, arah kebijakannya dibuat lebih tajam: menjadikan data sebagai instrumen utama intervensi sosial-ekonomi.
Dari total 153 kelurahan di Surabaya, tahun ini baru empat wilayah yang dijadikan proyek percontohan, yakni Kelurahan Tambak Wedi, Tanah Kali Kedinding, Bulak Banteng, dan Sidotopo Wetan di Kecamatan Kenjeran. Meski demikian, Pemkot menargetkan model ini segera direplikasi ke seluruh wilayah.
“Kalau sistemnya sudah terbentuk, tidak perlu menunggu lama untuk diterapkan di semua kelurahan,” kata Syamsul.
Kepala BPS Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, menambahkan bahwa program ini selaras dengan arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029, terutama dalam mendorong pemerataan ekonomi dari tingkat bawah.
Menurutnya, integrasi data menjadi kunci penting, khususnya melalui pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akan dirilis pada awal Mei 2026. Data tersebut akan mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat secara detail berbasis desil.
“Dengan data yang terintegrasi dan tervalidasi, intervensi pemerintah bisa lebih terukur, mulai dari penanganan kemiskinan, pengangguran, hingga peningkatan layanan dasar,” jelasnya.
Program ini juga tidak hanya berhenti pada pengumpulan data. Aparatur kelurahan didorong mampu mengolah dan menganalisis data secara mandiri, sehingga tidak lagi sekadar menjadi pengirim data mentah.
Untuk memperkuat kapasitas tersebut, Pemkot menggandeng akademisi, termasuk Telkom University Surabaya, dalam pendampingan teknis dan standardisasi pengelolaan statistik di tingkat kelurahan.
Selain itu, pembentukan agen statistik di tiap kelurahan menjadi elemen kunci dalam menjaga kualitas data sekaligus mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilakukan secara masif.
Ke depan, hasil pendataan akan dituangkan dalam buku monografi kelurahan dan diintegrasikan ke dalam sistem digital, sehingga dapat diakses sebagai dasar pengambilan kebijakan lintas sektor.
Perangkat daerah juga akan memainkan peran strategis melalui intervensi berbasis data. Mulai dari penanganan pengangguran oleh Disperinaker, perbaikan sanitasi dan rumah layak huni oleh DLH, hingga validasi layanan pendidikan dan kesehatan oleh Dispendik dan Dinkes.
“Empat kelurahan ini menjadi prioritas karena berdasarkan data DTSEN masih membutuhkan intervensi di sektor perumahan, sanitasi, pendidikan, dan ketenagakerjaan,” pungkas Arrief.
Editor : Andi Setiawan
