Kasus Kekerasan Anak di Daycare Little Aresha, Pemerintah DIY Jamin Pendampingan Korban dan Evaluasi Perizinan

author A. Mustaqim

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, Erlina Hidayati Sumardi. (Dok. Istimewa
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, Erlina Hidayati Sumardi. (Dok. Istimewa

Jurnas.net - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) menyatakan keprihatinan mendalam atas dugaan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di daycare Little Aresha, Kota Yogyakarta. Pemerintah DIY berkomitmen mengawal proses hukum serta menjamin pemulihan total bagi para korban.

DP3AP2 DIY menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran serius hak asasi yang tidak dapat ditoleransi. Pihak dinas mendukung penuh aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini secara transparan dan profesional.

"Kami mendukung sepenuhnya langkah aparat penegak hukum dalam melakukan proses penyelidikan dan akan terus mengawal proses hukum terhadap para pelaku," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, Erlina Hidayati Sumardi pada Minggu, 26 April 2026. 

Erlina menyatakan Pemerintah DIY telah menyiapkan langkah penanganan komprehensif, salah satunya asesmen menyeluruh dengan melakukan pemeriksaan fisik dan psikologis untuk mendeteksi gangguan kesehatan serta hambatan tumbuh kembang anak. Selain itu, juga memberikan trauma healingmelibatkan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di wilayah Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul untuk mendampingi anak serta orang tua yang mengalami trauma.

"Masyarakat dapat mengakses layanan melalui UPT PPA di tingkat Kota maupun Provinsi. Seluruh biaya penanganan kesehatan di rumah sakit yang ditunjuk akan ditanggung oleh pemerintah daerah," kata dia. 

Evaluasi Sistem Pengawasan Daycare

Kasus kekerasan di Daycare Little Aresha menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan lembaga pengasuhan anak. DP3AP2 DIY bersama KPAI Kota Yogyakarta dan instansi terkait akan melakukan evaluasi terhadap beberapa hal, seperti perizinan dan memastikan setiap daycare memenuhi standar perlindungan anak yang ketat.

Selain itu juga memperkuat sistem respons cepat aduan agar dugaan kekerasan dapat segera terdeteksi dan ditangani. Selain itu, Erlina juga menyebut edukasi publik dengan mengimbau para orang tua agar lebih selektif dalam memilih layanan pengasuhan yang terverifikasi.

"Pemerintah mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan di lingkungan sekitar. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan atau mencurigai adanya praktik kekerasan terhadap anak," ujarnya. 

Polresta Yogyakarta mencatat total ada sebanyak 103 anak ernah dititipkan di Daycare Aresha dengan alamat di kawasan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Dari jumlah itu, 53 di antaranya terverifikasi mengalami kekerasan fisik dan verbal. 

Berita Terbaru

Setelah Seleksi Ketat, Pemkot Tunjuk Fauna Land Ancol Pengelola Bandung Zoo

Setelah Seleksi Ketat, Pemkot Tunjuk Fauna Land Ancol Pengelola Bandung Zoo

Rabu, 10 Jun 2026 18:00 WIB

Rabu, 10 Jun 2026 18:00 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi menetapkan PT Fauna Land Ancol sebagai pengelola baru Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) setelah melalui…

Kasus Spa Gion Cederai Predikat Kota Layak Anak, DPRD Surabaya Desak Diusut Hingga Tuntas

Kasus Spa Gion Cederai Predikat Kota Layak Anak, DPRD Surabaya Desak Diusut Hingga Tuntas

Rabu, 10 Jun 2026 17:06 WIB

Rabu, 10 Jun 2026 17:06 WIB

Jurnas.net – Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyeret salah satu usaha spa di Surabaya menjadi sorotan tajam DPRD Kota Surabaya. Tidak …

Sekolah Rakyat Banyuwangi Hampir Rampung, Siap Tampung 1.000 Siswa dari SD hingga SMA

Sekolah Rakyat Banyuwangi Hampir Rampung, Siap Tampung 1.000 Siswa dari SD hingga SMA

Rabu, 10 Jun 2026 16:09 WIB

Rabu, 10 Jun 2026 16:09 WIB

Jurnas.net – Banyuwangi bersiap memiliki salah satu pusat pendidikan terpadu terbesar di Jawa Timur melalui pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah p…

Jelang Muswil KAHMI Jatim 2026, SC Serukan Adu Gagasan dan Tolak Politik Transaksional

Jelang Muswil KAHMI Jatim 2026, SC Serukan Adu Gagasan dan Tolak Politik Transaksional

Rabu, 10 Jun 2026 15:19 WIB

Rabu, 10 Jun 2026 15:19 WIB

Jurnas.net – Dinamika menuju Musyawarah Wilayah (Muswil) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jawa Timur 2026 mulai menghangat. Berbagai rangkaian k…

TPG Rp275 Miliar untuk 35 Ribu Guru Jatim Tak Dibayar, Padahal SiLPA Pemprov Masih Rp600 Miliar

TPG Rp275 Miliar untuk 35 Ribu Guru Jatim Tak Dibayar, Padahal SiLPA Pemprov Masih Rp600 Miliar

Rabu, 10 Jun 2026 14:31 WIB

Rabu, 10 Jun 2026 14:31 WIB

  Jurnas.net – Di tengah berbagai capaian yang kerap dibanggakan dalam sektor pendidikan Jawa Timur, sekitar 35 ribu guru ASN jenjang SMA, SMK, dan SLB masih m…

JMSI Jatim 2025-2030 Resmi Dilantik, Siap Perkuat Media Siber Hadapi Hoaks dan Disrupsi AI

JMSI Jatim 2025-2030 Resmi Dilantik, Siap Perkuat Media Siber Hadapi Hoaks dan Disrupsi AI

Rabu, 10 Jun 2026 13:04 WIB

Rabu, 10 Jun 2026 13:04 WIB

Jurnas.net – Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Jawa Timur periode 2025–2030 resmi dilantik dalam sebuah seremoni yang berlangsung d…