Kasus Kekerasan Anak Mencuat, Pemerintah Didesak Perketat Izin dan Pengawasan Daycare

author A. Mustaqim

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Founder Daycare Athahira Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pri Hastuti. (Dok. Istimewa)
Founder Daycare Athahira Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pri Hastuti. (Dok. Istimewa)

Jurnas.net - Predikat Yogyakarta sebagai kota pendidikan kini tengah diuji menyusul mencuatnya kasus kekerasan anak di salah satu lembaga penitipan anak, Daycare Little Aresha. Kejadian ini memicu desakan kuat bagi pemerintah untuk mengevaluasi total sistem perizinan dan pengawasan operasional PAUD serta daycare.

Founder Daycare Athahira Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pri Hastuti menegaskan bahwa jaminan keamanan dan kualitas pendidikan anak usia dini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan mutlak. Pri Hastuti menyoroti fenomena orang tua yang sering kali terjebak pada dikotomi harga dalam memilih tempat penitipan anak. Menurutnya, biaya tinggi maupun label "sekolah" yang mentereng bukan jaminan anak akan aman jika sistem internalnya rapuh.

"Banyak orang tua mencari yang murah karena keterbatasan, atau menganggap yang mahal pasti aman. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Harga bukan jaminan, fasilitas bukan jaminan," ujar Pri Hastuti pada Minggu, 26 April 2026. 

Selain kewaspadaan orang tua, ia juga menyebut aspek legalitas menjadi sorotan utama. Pri Hastuti mempertanyakan efektivitas pengawasan pemerintah terhadap lembaga-lembaga yang tetap bisa beroperasi meski tidak memenuhi standar atau bahkan tidak mengantongi izin resmi.

Beberapa poin penting yang harus dipastikan oleh orang tua dan pemerintah di antaranya perizinan; rasio pengasuh, dalam hal ini keseimbangan jumlah staf dengan jumlah anak yang dititipkan; sistem pengawasan; hingga komunikasi terbuka berupa laporan harian mengenai perkembangan dan pendampingan anak secara transparan.

"Perlu adanya mekanisme kontrol internal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh oknum pendidik. Laporan harian mengenai perkembangan dan pendampingan anak secara transparan juga penting dilakukan," kata dosen di Universitas Al Irsyad Cilacap ini.

Pri Hastuti mengajak seluruh pihak, baik lembaga, orang tua, maupun Dinas Pendidikan, untuk membangun kembali komitmen bersama. Evaluasi serius terhadap proses perizinan diharapkan dapat menyaring lembaga-lembaga yang tidak berkompeten sebelum mereka mulai beroperasi.

"Anak-anak bukan sekadar peserta didik, melainkan amanah yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Kerja sama lembaga dan orang tua menjadi kunci, disertai sikap saling percaya dan menghargai," pungkasnya.

Berita Terbaru

Setelah Seleksi Ketat, Pemkot Tunjuk Fauna Land Ancol Pengelola Bandung Zoo

Setelah Seleksi Ketat, Pemkot Tunjuk Fauna Land Ancol Pengelola Bandung Zoo

Rabu, 10 Jun 2026 18:00 WIB

Rabu, 10 Jun 2026 18:00 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi menetapkan PT Fauna Land Ancol sebagai pengelola baru Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) setelah melalui…

Kasus Spa Gion Cederai Predikat Kota Layak Anak, DPRD Surabaya Desak Diusut Hingga Tuntas

Kasus Spa Gion Cederai Predikat Kota Layak Anak, DPRD Surabaya Desak Diusut Hingga Tuntas

Rabu, 10 Jun 2026 17:06 WIB

Rabu, 10 Jun 2026 17:06 WIB

Jurnas.net – Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyeret salah satu usaha spa di Surabaya menjadi sorotan tajam DPRD Kota Surabaya. Tidak …

Sekolah Rakyat Banyuwangi Hampir Rampung, Siap Tampung 1.000 Siswa dari SD hingga SMA

Sekolah Rakyat Banyuwangi Hampir Rampung, Siap Tampung 1.000 Siswa dari SD hingga SMA

Rabu, 10 Jun 2026 16:09 WIB

Rabu, 10 Jun 2026 16:09 WIB

Jurnas.net – Banyuwangi bersiap memiliki salah satu pusat pendidikan terpadu terbesar di Jawa Timur melalui pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah p…

Jelang Muswil KAHMI Jatim 2026, SC Serukan Adu Gagasan dan Tolak Politik Transaksional

Jelang Muswil KAHMI Jatim 2026, SC Serukan Adu Gagasan dan Tolak Politik Transaksional

Rabu, 10 Jun 2026 15:19 WIB

Rabu, 10 Jun 2026 15:19 WIB

Jurnas.net – Dinamika menuju Musyawarah Wilayah (Muswil) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jawa Timur 2026 mulai menghangat. Berbagai rangkaian k…

TPG Rp275 Miliar untuk 35 Ribu Guru Jatim Tak Dibayar, Padahal SiLPA Pemprov Masih Rp600 Miliar

TPG Rp275 Miliar untuk 35 Ribu Guru Jatim Tak Dibayar, Padahal SiLPA Pemprov Masih Rp600 Miliar

Rabu, 10 Jun 2026 14:31 WIB

Rabu, 10 Jun 2026 14:31 WIB

  Jurnas.net – Di tengah berbagai capaian yang kerap dibanggakan dalam sektor pendidikan Jawa Timur, sekitar 35 ribu guru ASN jenjang SMA, SMK, dan SLB masih m…

JMSI Jatim 2025-2030 Resmi Dilantik, Siap Perkuat Media Siber Hadapi Hoaks dan Disrupsi AI

JMSI Jatim 2025-2030 Resmi Dilantik, Siap Perkuat Media Siber Hadapi Hoaks dan Disrupsi AI

Rabu, 10 Jun 2026 13:04 WIB

Rabu, 10 Jun 2026 13:04 WIB

Jurnas.net – Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Jawa Timur periode 2025–2030 resmi dilantik dalam sebuah seremoni yang berlangsung d…