Kasus Kekerasan Anak Mencuat, Pemerintah Didesak Perketat Izin dan Pengawasan Daycare

author A. Mustaqim

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Founder Daycare Athahira Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pri Hastuti. (Dok. Istimewa)
Founder Daycare Athahira Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pri Hastuti. (Dok. Istimewa)

Jurnas.net - Predikat Yogyakarta sebagai kota pendidikan kini tengah diuji menyusul mencuatnya kasus kekerasan anak di salah satu lembaga penitipan anak, Daycare Little Aresha. Kejadian ini memicu desakan kuat bagi pemerintah untuk mengevaluasi total sistem perizinan dan pengawasan operasional PAUD serta daycare.

Founder Daycare Athahira Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pri Hastuti menegaskan bahwa jaminan keamanan dan kualitas pendidikan anak usia dini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan mutlak. Pri Hastuti menyoroti fenomena orang tua yang sering kali terjebak pada dikotomi harga dalam memilih tempat penitipan anak. Menurutnya, biaya tinggi maupun label "sekolah" yang mentereng bukan jaminan anak akan aman jika sistem internalnya rapuh.

"Banyak orang tua mencari yang murah karena keterbatasan, atau menganggap yang mahal pasti aman. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Harga bukan jaminan, fasilitas bukan jaminan," ujar Pri Hastuti pada Minggu, 26 April 2026. 

Selain kewaspadaan orang tua, ia juga menyebut aspek legalitas menjadi sorotan utama. Pri Hastuti mempertanyakan efektivitas pengawasan pemerintah terhadap lembaga-lembaga yang tetap bisa beroperasi meski tidak memenuhi standar atau bahkan tidak mengantongi izin resmi.

Beberapa poin penting yang harus dipastikan oleh orang tua dan pemerintah di antaranya perizinan; rasio pengasuh, dalam hal ini keseimbangan jumlah staf dengan jumlah anak yang dititipkan; sistem pengawasan; hingga komunikasi terbuka berupa laporan harian mengenai perkembangan dan pendampingan anak secara transparan.

"Perlu adanya mekanisme kontrol internal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh oknum pendidik. Laporan harian mengenai perkembangan dan pendampingan anak secara transparan juga penting dilakukan," kata dosen di Universitas Al Irsyad Cilacap ini.

Pri Hastuti mengajak seluruh pihak, baik lembaga, orang tua, maupun Dinas Pendidikan, untuk membangun kembali komitmen bersama. Evaluasi serius terhadap proses perizinan diharapkan dapat menyaring lembaga-lembaga yang tidak berkompeten sebelum mereka mulai beroperasi.

"Anak-anak bukan sekadar peserta didik, melainkan amanah yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Kerja sama lembaga dan orang tua menjadi kunci, disertai sikap saling percaya dan menghargai," pungkasnya.

Berita Terbaru

SIER dan Pemkot Surabaya Teken MoU Perkuat Riset dan Inovasi, Dorong Industri Berkelanjutan Berbasis Lingkungan

SIER dan Pemkot Surabaya Teken MoU Perkuat Riset dan Inovasi, Dorong Industri Berkelanjutan Berbasis Lingkungan

Sabtu, 25 Jul 2026 17:24 WIB

Sabtu, 25 Jul 2026 17:24 WIB

Jurnas.net – PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mendorong pembangunan industri yang …

Rembug Anak Banyuwangi, Gen Z dan Gen Alpha Usulkan Green Ranger hingga Edukasi Sampah untuk PKK

Rembug Anak Banyuwangi, Gen Z dan Gen Alpha Usulkan Green Ranger hingga Edukasi Sampah untuk PKK

Sabtu, 25 Jul 2026 10:06 WIB

Sabtu, 25 Jul 2026 10:06 WIB

Jurnas.net – Puluhan pelajar dari berbagai sekolah di Banyuwangi memanfaatkan forum Rembug Anak 2026 untuk menyampaikan beragam gagasan tentang pelestarian l…

Dari Aspirasi ke Aksi, Golkar Jatim Mulai Realisasikan Bantuan untuk Warga Bawean

Dari Aspirasi ke Aksi, Golkar Jatim Mulai Realisasikan Bantuan untuk Warga Bawean

Sabtu, 25 Jul 2026 09:17 WIB

Sabtu, 25 Jul 2026 09:17 WIB

Jurnas.net – Komitmen DPD Partai Golkar Jawa Timur untuk mengawal aspirasi masyarakat Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, mulai diwujudkan. Hanya berselang dua p…

Pemkot Surabaya Temukan 169.000 KK Tak Sesuai Domisili, Warga Diminta Segera Perbarui Data Adminduk

Pemkot Surabaya Temukan 169.000 KK Tak Sesuai Domisili, Warga Diminta Segera Perbarui Data Adminduk

Sabtu, 25 Jul 2026 07:26 WIB

Sabtu, 25 Jul 2026 07:26 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat penertiban data administrasi kependudukan (Adminduk) setelah menemukan ratusan ribu data kepala k…

PLN Dorong Ekonomi Sirkular di Banyuwangi, Sampah Ditargetkan Jadi Bahan Bakar PLTU Paiton

PLN Dorong Ekonomi Sirkular di Banyuwangi, Sampah Ditargetkan Jadi Bahan Bakar PLTU Paiton

Jumat, 24 Jul 2026 15:32 WIB

Jumat, 24 Jul 2026 15:32 WIB

Jurnas.net – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) memperkuat komitmennya dalam mendukung transisi energi sekaligus p…

DPRD Jatim Dukung Rencana Kemenag Beri Edukasi Pencegahan LGBT di SD, Tekankan Penguatan Karakter

DPRD Jatim Dukung Rencana Kemenag Beri Edukasi Pencegahan LGBT di SD, Tekankan Penguatan Karakter

Jumat, 24 Jul 2026 13:27 WIB

Jumat, 24 Jul 2026 13:27 WIB

Jurnas.net – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyatakan dukungannya terhadap rencana Kementerian Agama (Kemenag) memasukkan materi e…