Jurnas.net – Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama pada Agustus 2026, dinamika internal organisasi terbesar di Indonesia ini tidak hanya menghangat, tetapi juga semakin kompleks. Di balik mekanisme formal, muncul pertarungan yang tak kasat mata antara kalkulasi kekuatan suara dan upaya menjaga kemandirian organisasi dari tarik-menarik kepentingan.
Tokoh muda Nahdliyin, HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, menilai bahwa kontestasi kali ini tak bisa lagi dibaca secara sederhana. Ia bahkan menggunakan istilah “paslon” untuk menggambarkan realitas politik organisasi yang berkembang.
“Secara formal memang tidak ada istilah pasangan calon. Tapi dalam praktiknya, kepemimpinan NU selalu lahir dari konfigurasi dua poros Rais Aam dan Ketua Umum. Itu realitas yang tidak bisa diabaikan,” kata Gus Lilur, Kamis, 30 April 2026.
Secara normatif, Rais Aam dipilih melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Namun menurut Gus Lilur, arena sesungguhnya justru berada pada pembentukan komposisi AHWA itu sendiri. “Pertarungan bukan hanya soal siapa yang dipilih, tapi siapa yang berhak memilih. Di situ letak kunci permainan,” tegasnya.
Ia menyebut, relasi kepentingan antara calon Ketua Umum dan Rais Aam kerap memengaruhi arah AHWA. Artinya, proses yang terlihat normatif sering kali telah melalui konfigurasi politik di tahap awal.
Dari hasil pembacaan Gus Lilur, sedikitnya ada beberapa poros besar yang mulai terbentuk, Yahya Cholil Staquf sebagai petahana Ketua Umum, masih mencari pasangan Rais Aam yang mampu memperluas legitimasi.
Sementara Miftachul Akhyar yang cenderung berada dalam konfigurasi dengan Saifullah Yusuf, sembari mencari figur Ketua Umum. Munculnya nama Nazaruddin Umar yang disebut masuk dalam radar kontestasi Ketua Umum.
Poros berbasis jaringan Partai Kebangkitan Bangsa dan IKA PMII yang mulai mengerucut pada Said Aqil Siradj sebagai calon Rais Aam. Serta poros alternatif dari Jawa Timur seperti Marzuki Mustamar dan Abdul Hakim Mahfuz. “Semua poros ini masih cair. Tapi pola ‘paslon’ sudah mulai terbaca sejak sekarang,” kata Gus Lilur.
Lebih jauh, Gus Lilur memetakan kekuatan suara yang menjadi penentu arah Muktamar.
Ia memperkirakan jaringan PKB–IKA PMII menguasai sekitar 250 suara, jaringan yang beririsan dengan Kementerian Agama sekitar 130 suara, basis petahana Ketua Umum sekitar 20 persen atau ±100 suara, basis Rais Aam dan Sekjen petahana sekitar 100 suara, dan sekitar 70–80 suara masih mengambang.
Jika dua kekuatan besar PKB–IKA PMII dan Kementerian Agama berkoalisi, maka potensi suara bisa menembus angka 400. “Kalau itu terjadi, secara matematis Muktamar bisa ‘selesai sebelum dimulai’. Tapi NU tidak sesederhana hitung-hitungan angka,” ujarnya.
Gus Lilur melihat skenario paling krusial adalah kemungkinan kompromi antara kepentingan politik dan birokrasi. Misalnya, jika poros PKB bersedia melepas posisi Ketua Umum dan memberi ruang bagi Nazaruddin Umar, dengan Rais Aam dipegang Said Aqil Siradj.
Namun di sisi lain, ego politik dan kepentingan jaringan bisa menjadi penghambat. “Pertanyaannya sederhana: siapa yang mau mengalah? Itu yang menentukan,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa kekuatan petahana tidak bisa diremehkan. Figur seperti Yahya Cholil Staquf masih berpeluang membangun poros tandingan dengan tokoh lain seperti Ma'ruf Amin atau Asep Saifuddin Chalim.
Di tengah kompleksitas politik tersebut, Gus Lilur menegaskan satu hal yang tidak boleh dilupakan, yakni menjaga kemandirian NU. Menurutnya, intervensi kekuasaan adalah ancaman nyata yang dapat merusak arah organisasi jika tidak diantisipasi.
“Kita belajar dari pengalaman. Ketika intervensi terlalu kuat, NU bisa kehilangan arah. Muktamar ini harus jadi momentum menjaga marwah organisasi,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa NU bukan sekadar organisasi keagamaan, tetapi pilar moral bangsa yang harus tetap berdiri independen dari kepentingan jangka pendek. "Muktamar ini bukan hanya soal siapa menang, tapi ke mana arah NU akan dibawa,” pungkasnya.
Editor : Andi Setiawan
