Jurnas.net – Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, tokoh muda NU HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, menyerukan agar forum tertinggi organisasi Islam terbesar di Indonesia itu tidak berubah menjadi arena pertarungan kepentingan politik dan perebutan kekuasaan.
Menurut kiai asal Situbondo, Jawa Timur tersebut, Muktamar ke-35 harus menjadi momentum pemurnian arah perjuangan NU sebagai organisasi keagamaan dan kebangsaan yang selama ini dikenal sebagai penjaga persatuan Indonesia.
Gus Lilur mengingatkan seluruh peserta muktamar agar belajar dari dinamika yang terjadi pasca Muktamar NU ke-34 di Lampung pada Desember 2021. Ia menilai berbagai gejolak internal yang muncul setelah muktamar tersebut menjadi pelajaran berharga bagi warga nahdliyin untuk lebih cermat dalam menentukan kepemimpinan organisasi.
“Muktamar Lampung harus menjadi pelajaran yang tidak boleh dilupakan. Ketika proses pemilihan lebih banyak dipengaruhi kepentingan politik dan kekuasaan, dampaknya bisa sangat serius bagi organisasi. NU mengalami berbagai gejolak internal yang menguras energi dan mengganggu fokus perjuangan umat,” kata Gus Lilur, Jumat, 19 Juni 2026.
Menurutnya, Muktamar ke-35 tidak hanya menentukan siapa yang akan memimpin PBNU lima tahun ke depan, tetapi juga menentukan arah strategis NU dalam menjaga stabilitas nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, konflik geopolitik internasional, hingga meningkatnya ancaman polarisasi sosial, NU dinilai memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar sebagai organisasi yang menaungi puluhan juta warga Indonesia.
“NU bukan organisasi biasa. NU adalah salah satu pilar utama bangsa yang ikut melahirkan republik ini. Karena itu setiap keputusan penting yang diambil dalam muktamar harus selalu diukur dengan satu pertanyaan besar: apakah keputusan itu memperkuat atau justru melemahkan persatuan bangsa?,” tegasnya.
Gus Lilur kemudian mengaitkan semangat yang seharusnya hadir dalam Muktamar NU ke-35 dengan keteladanan para pendiri bangsa saat menyelesaikan perdebatan Piagam Jakarta pada awal kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, keputusan para tokoh Islam pada 18 Agustus 1945 untuk menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta demi menjaga keutuhan bangsa merupakan contoh tertinggi dari sikap kenegarawanan dan pengorbanan demi kepentingan yang lebih besar.
“Para pendiri bangsa saat itu memilih menjaga persatuan nasional daripada mempertahankan kepentingan golongan. Itu bukan kekalahan, melainkan kemenangan moral yang luar biasa. Semangat seperti itulah yang harus dibawa para peserta muktamar ketika menentukan pemimpin NU,” ujarnya.
Bagi Gus Lilur, pemimpin NU ke depan harus memiliki visi kebangsaan yang kuat, kapasitas keilmuan yang mumpuni, serta mampu menjaga harmoni antara kepentingan umat dan kepentingan negara. Dalam konteks tersebut, ia secara terbuka menyatakan bahwa kepemimpinan NU hasil Muktamar ke-35 perlu mendukung keberlanjutan agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode.
Ia beralasan, pemerintahan Prabowo-Gibran telah menjadi titik temu berbagai kekuatan politik nasional yang sebelumnya terbelah akibat kontestasi politik berkepanjangan. “Kita pernah mengalami polarisasi tajam di masyarakat. Istilah cebong dan kampret pernah membelah bangsa. Bahkan rivalitas antarkelompok dan institusi negara juga sering menjadi sorotan publik. Hari ini Prabowo dan Gibran menjadi simbol penyatuan berbagai kekuatan nasional. Demi menjaga persatuan itu, NU membutuhkan pemimpin yang memiliki pandangan kebangsaan yang sejalan,” katanya.
Atas pertimbangan tersebut, Gus Lilur menyatakan dukungannya kepada Prof Dr H Nasaruddin Umar untuk memimpin PBNU sebagai Ketua Umum dan Prof Dr KH Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam PBNU. Menurutnya, kedua tokoh tersebut memiliki kombinasi lengkap antara kapasitas keilmuan, pengalaman organisasi, rekam jejak kebangsaan, serta pengakuan internasional yang dibutuhkan NU untuk menghadapi tantangan zaman.
“Nasaruddin Umar adalah ulama, akademisi, dan tokoh dialog antaragama yang dikenal dunia internasional. Sementara KH Said Aqil Siradj memiliki pengalaman panjang memimpin NU dan jaringan keulamaan yang kuat. Keduanya adalah figur yang mampu mengangkat marwah NU di tingkat global,” ujar Gus Lilur.
Ia juga menyoroti fenomena munculnya figur-figur yang menurutnya hanya mengandalkan popularitas simbolik pesantren tanpa didukung kapasitas keilmuan yang memadai. Gus Lilur menyebut fenomena tersebut sebagai munculnya “gus-gus nanggung”, yakni tokoh yang menjadikan identitas kesantrian sebagai alat legitimasi politik dan kendaraan untuk mengejar kepentingan pribadi.
“NU harus dipimpin ulama yang benar-benar memiliki kedalaman ilmu, wawasan kebangsaan, dan integritas moral. Jangan sampai organisasi sebesar NU hanya dijadikan batu loncatan untuk karier politik atau kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa Muktamar NU ke-35 merupakan momentum yang akan menentukan wajah organisasi dalam beberapa dekade ke depan. Karena itu, para kiai, ulama, dan peserta muktamar diminta mengedepankan pertimbangan keilmuan, akhlak, dan kepentingan umat di atas kalkulasi politik praktis.
“Ini bukan sekadar pergantian kepengurusan lima tahunan. Ini adalah ujian sejarah bagi NU. Apakah NU akan kembali sepenuhnya menjadi rumah besar para ulama dan penjaga persatuan bangsa, atau justru terus terseret dalam pusaran perebutan kekuasaan. Pilihan itu ada di tangan peserta muktamar,” pungkas Gus Lilur.
Editor : Rahmat Fajar
