58 Ribu Lebih KPM di Banyuwangi Terima Bansos Beras

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Warga KPM di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mulai terima bantuan sosial (bansos). (Dok: Humas Pemkab Banyuwangi)
Warga KPM di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mulai terima bantuan sosial (bansos). (Dok: Humas Pemkab Banyuwangi)

Jurnas.net - Ribuan keluarga di Banyuwangi telah menerima bantuan sosial (bansos) beras 10 Kg. Sebanyak 122.047 keluarga di Banyuwangi tercatat sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) bansos yang berasal dari pemerintah pusat.

Bansos beras ini merupakan program bantuan pangan tahap 2 tahun 2023. Bantuan pangan ini diberikan untuk menekan laju harga beras akibat dampak bencana El Nino.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan bansos tersebut merupakan program pemerintah pusat dalam upaya menghadapi dampak fenomena El Nino yang mengakibatkan musim kemarau lebih panjang dari biasanya.

Di Banyuwangi sendiri, penyalurannya dilakukan oleh PT. Kantor Pos Indonesia dan dimulai sejak 20 September 2023 lalu.

“Pemkab juga akan melengkapinya dengan upaya untuk menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih panjang ini untuk menjaga produksi beras agar tidak terlalu anjlok,” kata Ipuk, Selasa, 26 September 2023.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB (Dinsos PPKB), Henik Setyorini, menjelaskan penyaluran bantuan pangan berupa beras tersebut akan dilakukan selama tiga bulan ke depan (September -November).

"Setiap bulannya masing-masing KPM akan menerima 10 kg beras," ujarnya.

Bansos dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) tersebut didistribusikan melalui Bulog dan PT Pos kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. Untuk Banyuwangi, ada 122.047 KPM yang berhak menerima bansos beras tersebut.

Henik mengatakan penyaluran bansos beras di Banyuwangi sudah dilakukan sejak 20 September lalu. Hingga Minggu kemarin bansos sudah tersalur sebanyak 584.300 kg untuk 58.430 KPM.

"Terus kita distribusikan. Targetnya bisa tuntas 29 September mendatang," kata Henik.

Henik menjelaskan, penyaluran dilakukan berbasis desa/kelurahan. KPM calon penerima bantuan cukup hadir ke balai desa/kelurahan setempat sesuai jadwal yang telah ditentukan. (Din/Mal)

Berita Terbaru

Tekun Nabung Rp10 Ribu Sehari, Nenek Penjual Cilok Akhirnya Berangkat Haji

Tekun Nabung Rp10 Ribu Sehari, Nenek Penjual Cilok Akhirnya Berangkat Haji

Jumat, 24 Apr 2026 18:16 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 18:16 WIB

Jurnas.net – Di tengah derasnya arus kehidupan modern, kisah Muslichah (85) justru menghadirkan pelajaran sederhana namun jarang disadari: kekuatan disiplin d…

Tim PDKB PLN Madiun Perbaiki Jaringan Tegangan Tinggi Tanpa Padamkan Listrik

Tim PDKB PLN Madiun Perbaiki Jaringan Tegangan Tinggi Tanpa Padamkan Listrik

Jumat, 24 Apr 2026 17:07 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 17:07 WIB

Jurnas.net - Komitmen menjaga keandalan pasokan listrik terus dibuktikan PT PLN (Persero) melalui langkah teknis yang presisi dan minim gangguan. Salah satunya…

Pansus DPRD Jatim Kebut Rekomendasi BUMD, Bidik Perombakan Tata Kelola

Pansus DPRD Jatim Kebut Rekomendasi BUMD, Bidik Perombakan Tata Kelola

Jumat, 24 Apr 2026 16:29 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 16:29 WIB

Jurnas.net — Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur kembali menjadi sorotan serius DPRD Jawa Timur. Namun kali ini, fokusnya bukan sekadar k…

Persib Unggul Head to Head, Arema Masih Jadi Lawan Sulit Jelang Duel di GBLA

Persib Unggul Head to Head, Arema Masih Jadi Lawan Sulit Jelang Duel di GBLA

Jumat, 24 Apr 2026 16:09 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 16:09 WIB

Jurnas.net - Persib Bandung memiliki catatan lebih baik atas Arema FC jelang pertemuan kedua tim dalam lanjuta BRI Super League di Stadion Gelora Bandung…

Dari BBM hingga Kinerja, WFH Bandung Klaim Tunjukkan Dampak Positif

Dari BBM hingga Kinerja, WFH Bandung Klaim Tunjukkan Dampak Positif

Jumat, 24 Apr 2026 15:54 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 15:54 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kota Bandung terus mengoptimalkan kebijakan Work From Home (WFH) yang kini memasuki pekan ketiga. Kebijakan ini diarahkan untuk…

DPRD Kabupaten Bandung Dinilai Tak Miliki Kewenganan untuk Awasi BUMD

DPRD Kabupaten Bandung Dinilai Tak Miliki Kewenganan untuk Awasi BUMD

Jumat, 24 Apr 2026 15:30 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 15:30 WIB

Polemik pengawasan PT Bandung Daya Sentosa (BDS) memicu perdebatan soal peran DPRD dan eksekutif.…