Pemprov Jatim Klaim Inflasi Terkendali Meski Harga LPG 3 Kg Naik Jadi Rp18.000

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
LPG 3 Kg. (Dok: Humas Pertamina Jatimbalinus)
LPG 3 Kg. (Dok: Humas Pertamina Jatimbalinus)

Jurnas.net - Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menyesuaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kilogram (kg) mulai 15 Januari 2025, dari Rp16.000 menjadi Rp18.000. Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono, mengklaim kenaikan harga ini mampu mengendalikan inflasi di wilayahnya.

"Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan kelancaran pasokan dan mencegah kelangkaan di masyarakat. Ini adalah upaya stabilisasi yang telah melalui perhitungan matang," kata Adhy, Kamis, 16 Januari 2025.

Ia menegaskan bahwa penyesuaian harga ini merupakan langkah strategis untuk menjaga ketersediaan LPG 3 kg di Jatim. Kata Adhy, HET LPG 3 kg sebesar Rp16.000 telah berlaku sejak 2015 dan tidak mengalami perubahan hingga awal 2025.

Namun, kenaikan harga BBM yang memengaruhi biaya transportasi dan distribusi menjadi faktor utama penyesuaian ini. "Kenaikan ini hanya mencakup biaya distribusi dan margin agen, sementara harga pokok tidak berubah," katanya.

Baca Juga : Pertamina “Cuci Tangan” Soal Harga LPG 3 Kg di Kepulauan Bawean Selangit

Menurutnya, beberapa provinsi seperti Jawa Tengah dan Bali telah lebih dahulu menyesuaikan HET LPG 3 kg. Jika tidak dilakukan penyesuaian, Adhy khawatir akan terjadi pergeseran stok dan kelangkaan di Jawa Timur, yang justru akan memberatkan masyarakat.

Adhy menekankan pentingnya pendataan akurat untuk memastikan subsidi LPG 3 kg benar-benar tepat sasaran. Ia mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat mampu yang ikut memanfaatkan LPG subsidi, sehingga data penerima bansos perlu diperbarui.

"Kami membutuhkan mekanisme pendataan yang lebih akurat agar subsidi ini hanya dimanfaatkan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan," ujarnya.

Adhy mengakui bahwa penyesuaian harga ini diprediksi memengaruhi inflasi Jawa Timur sekitar 0,13–0,2 persen. Namun, ia optimistis dampak tersebut dapat diminimalkan dengan kebijakan diskon tarif listrik 50 persen pada periode Januari hingga Februari 2025.

"Kami harap diskon tarif listrik ini mampu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi. Selama pasokan LPG stabil dan distribusi lancar, inflasi tetap terkendali," pungkasnya.

Berita Terbaru

Karhutla dan Krisis Tanggung Jawab Ekologis Negara

Karhutla dan Krisis Tanggung Jawab Ekologis Negara

Sabtu, 17 Okt 2026 23:23 WIB

Sabtu, 17 Okt 2026 23:23 WIB

Oleh: Saiq Khayran Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Nurul Jadid Di tengah ambisi pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperluas investasi,…

PSIM Yogyakarta Pecat Jean Paul van Gastel dari Kursi Pelatih

PSIM Yogyakarta Pecat Jean Paul van Gastel dari Kursi Pelatih

Sabtu, 17 Okt 2026 18:04 WIB

Sabtu, 17 Okt 2026 18:04 WIB

Jurnas.net – PSIM Yogyakarta mengambil keputusan untuk mengakhiri kerja sama dengan pelatih Jean Paul van Gastel. Keputusan tersebut menjadi langkah penting b…

Kapolri Temui Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, Perkuat Komunikasi Polri dan Ulama

Kapolri Temui Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, Perkuat Komunikasi Polri dan Ulama

Sabtu, 17 Okt 2026 14:29 WIB

Sabtu, 17 Okt 2026 14:29 WIB

Jurnas.net – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersilaturahmi dengan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Akhyar, di Yayasan P…

Keok dari PSM, PSIM Yogyakarta Jalani Lima Laga Super League Tanpa Kemenangan

Keok dari PSM, PSIM Yogyakarta Jalani Lima Laga Super League Tanpa Kemenangan

Sabtu, 17 Okt 2026 07:36 WIB

Sabtu, 17 Okt 2026 07:36 WIB

Jurnas.net - PSIM Yogyakarta gagal memutus tren tanpa kemenangan pada masa awal Super League 2026/2027. Teranyar, PSIM dikalahkan PSM Makassar 1-2 di Stadion…

Duka ke Amal Jariah, Muhammad Suryo Resmikan Masjid Hj Anis Syarifah

Duka ke Amal Jariah, Muhammad Suryo Resmikan Masjid Hj Anis Syarifah

Jumat, 16 Okt 2026 21:14 WIB

Jumat, 16 Okt 2026 21:14 WIB

Jurnas.net – Ratusan warga berbondong-bondong mendatangi Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Mereka hadir me…

Dugaan Politik Uang Muktamar NU: Rp 250 Juta Dikembalikan ke KPK, Begini Kronologinya

Dugaan Politik Uang Muktamar NU: Rp 250 Juta Dikembalikan ke KPK, Begini Kronologinya

Jumat, 16 Okt 2026 18:11 WIB

Jumat, 16 Okt 2026 18:11 WIB

Jurnas.net – HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, warga Nahdlatul Ulama (NU) yang dikenal sebagai kiai kampung, membeberkan dokumen yang disebutnya …