Pemkab Banyuwangi Kendalikan Inflasi Saat Lebaran, Harga Pangan Tetap Stabil

author Wulansari

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, saat sidak ke pasar tradisional di wilayahnya. (Humas Pemkab Banyuwangi)
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, saat sidak ke pasar tradisional di wilayahnya. (Humas Pemkab Banyuwangi)

Jurnas.net – Di tengah lonjakan konsumsi selama Ramadan hingga Idulfitri, Kabupaten Banyuwangi justru mampu menahan laju inflasi tetap rendah. Capaian ini bahkan melampaui kinerja inflasi tingkat provinsi hingga nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi Banyuwangi pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,37 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi Jawa Timur sebesar 0,38 persen dan nasional yang mencapai 0,94 persen pada periode yang sama.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyebut capaian ini sebagai hasil kerja kolaboratif lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga di momen rawan inflasi. “Ini berkat sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, Pertamina, hingga TNI dan Polri, yang bersama-sama menjaga stabilitas harga,” kata Ipuk, Jumat, 10 April 2026.

Meski demikian, tekanan inflasi tetap terjadi. Kepala BPS Banyuwangi, Abdus Salam, mengungkapkan bahwa sejumlah komoditas sempat mengalami kenaikan harga selama Ramadan. Komoditas seperti daging ayam ras, cabai rawit, telur ayam ras, dan daging sapi menjadi penyumbang inflasi, seiring meningkatnya permintaan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi.

Tak hanya itu, lonjakan permintaan LPG hingga akhir Maret juga turut mendorong kenaikan harga di pasaran, dipicu tingginya kebutuhan dan keterbatasan pasokan. “Faktor global juga ikut berpengaruh, termasuk kenaikan harga bahan bakar non-subsidi akibat dinamika geopolitik di Timur Tengah,” jelas Salam.

Meski dihadapkan pada tekanan domestik dan global, inflasi Banyuwangi tetap terkendali. Hal ini tidak lepas dari intervensi aktif pemerintah daerah bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Sejumlah langkah konkret dilakukan, mulai dari pemantauan intensif harga di pasar tradisional dan pusat perbelanjaan oleh satgas pangan, hingga operasi pasar sembako murah di berbagai kecamatan.

Selain itu, Pemkab Banyuwangi juga menggelar operasi pasar khusus LPG 3 kg untuk mengatasi kelangkaan dan memastikan masyarakat tetap mendapatkan gas bersubsidi dengan harga sesuai ketentuan.

Strategi kombinasi antara pengawasan ketat, operasi pasar, dan sinergi lintas lembaga ini menjadi kunci Banyuwangi dalam menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menahan laju inflasi tetap stabil di tengah momentum konsumsi tinggi.

Berita Terbaru

Yahya Zaini Dorong HBH Bawean Internasional Jadi Motor Perjuangan Pembangunan dan Investasi Masa Depan

Yahya Zaini Dorong HBH Bawean Internasional Jadi Motor Perjuangan Pembangunan dan Investasi Masa Depan

Jumat, 10 Apr 2026 09:21 WIB

Jumat, 10 Apr 2026 09:21 WIB

Jurnas.net - Penyelenggaraan Halal Bihalal (HBH) Bawean Internasional di Yogyakarta dinilai bukan sekadar ajang silaturahmi tahunan, tetapi memiliki dimensi…

Kementan Percepat Produksi 380 Ribu Benih Kelapa 2026, Sumenep Jadi Pusat Hilirisasi

Kementan Percepat Produksi 380 Ribu Benih Kelapa 2026, Sumenep Jadi Pusat Hilirisasi

Jumat, 10 Apr 2026 08:24 WIB

Jumat, 10 Apr 2026 08:24 WIB

Jurnas.net - Pemerintah pusat mulai memacu kesiapan sektor perkelapaan nasional dengan memastikan ketersediaan benih unggul untuk 2026. Langkah ini ditegaskan…

Pemkot Surabaya Terpakan WFH Jumat, Kinerja ASN Tetap Dipantau Ketat

Pemkot Surabaya Terpakan WFH Jumat, Kinerja ASN Tetap Dipantau Ketat

Jumat, 10 Apr 2026 07:06 WIB

Jumat, 10 Apr 2026 07:06 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kota Surabaya resmi mengubah pola kerja aparatur sipil negara (ASN) dengan menerapkan skema work from home (WFH) setiap hari Jumat.…

Fraksi PKB Sentil Pemprov Jatim, Indeks Lingkungan Anjlok Meski Raih Penghargaan

Fraksi PKB Sentil Pemprov Jatim, Indeks Lingkungan Anjlok Meski Raih Penghargaan

Kamis, 09 Apr 2026 21:26 WIB

Kamis, 09 Apr 2026 21:26 WIB

Jurnas.net - Fraksi PKB DPRD Jawa Timur melontarkan kritik keras terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepanjang 2025, khususnya di sektor lingkungan…

PSB Perkuat Ekspansi dan Kolaborasi untuk Kembangkan UMKM dan Pertanian Bawean

PSB Perkuat Ekspansi dan Kolaborasi untuk Kembangkan UMKM dan Pertanian Bawean

Kamis, 09 Apr 2026 20:06 WIB

Kamis, 09 Apr 2026 20:06 WIB

Jurnas.net - Persatuan Saudagar Bawean (PSB) terus memperkuat perannya sebagai motor penggerak ekonomi komunitas Bawean. Dalam rapat rutin yang digelar Kamis,…

DPRD Jatim Kebut Perda Disabilitas, Komisi E Targetkan Komisi Disabilitas Berdiri Tahun Ini

DPRD Jatim Kebut Perda Disabilitas, Komisi E Targetkan Komisi Disabilitas Berdiri Tahun Ini

Kamis, 09 Apr 2026 16:18 WIB

Kamis, 09 Apr 2026 16:18 WIB

Jurnas.net — Komisi E DPRD Jawa Timur menargetkan pembentukan Komisi Disabilitas Daerah pada 2026 sebagai bagian dari penguatan Rancangan Peraturan Daerah (…