Jurnas.net – Kabupaten Banyuwangi dipercaya pemerintah pusat menjadi daerah percontohan dalam pengembangan sistem monitoring pangan nasional. Melalui inisiatif tersebut, Banyuwangi akan mengembangkan Dashboard Rice Journey, sebuah sistem berbasis data yang dirancang untuk mendukung pengambilan kebijakan sektor pangan secara cepat, akurat, dan berbasis kondisi riil di lapangan.
Penunjukan tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Sugeng Santoso, dalam rapat koordinasi bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati Mujiono, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta jajaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Sugeng menjelaskan, pengembangan Dashboard Rice Journey merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mencapai target peningkatan Indeks Ketahanan Pangan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Pemerintah menargetkan indeks tersebut meningkat dari angka 73 pada 2025 menjadi 82 pada 2029.
"Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah mengembangkan Decision Support System (DSS) berupa Dashboard Rice Journey. Dashboard ini akan menjadi bahan masukan bagi pengambil kebijakan, khususnya terkait komoditas beras, secara cepat, tepat, dan berbasis data," kata Sugeng, Selasa, 7 Juli 2026.
Menurut dia, sistem tersebut akan menyajikan data secara real time untuk membantu pemerintah mengidentifikasi berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan. Mulai dari risiko penurunan produksi, lonjakan harga, hingga potensi kelangkaan beras di suatu wilayah.
Tak hanya itu, dashboard juga dirancang mampu memetakan faktor-faktor penyebab, seperti produksi, stok, kapasitas penggilingan padi (Rice Milling Unit/RMU), distribusi, biaya logistik dan BBM, kondisi cuaca, hingga perilaku pasar. Dengan pendekatan system thinking dan system dynamics, sistem ini akan mengevaluasi kualitas data yang tersedia, mensimulasikan berbagai skenario kebijakan, sekaligus memberikan rekomendasi langkah intervensi beserta pihak-pihak yang perlu dilibatkan.
"Dashboard tidak hanya mampu mendeteksi potensi gangguan secara dini, tetapi juga menjelaskan hubungan sebab-akibat, mengevaluasi kualitas bukti, mensimulasikan berbagai skenario kebijakan, serta menghasilkan rekomendasi intervensi yang tepat sasaran," ujarnya.
Sugeng mengatakan Banyuwangi dipilih karena dinilai memiliki ekosistem yang mendukung pengembangan sistem tersebut. Selain menjadi salah satu daerah pemasok beras nasional, Banyuwangi juga dinilai aktif melakukan pengendalian distribusi pangan dan inflasi daerah.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga telah memiliki tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi yang dinilai cukup matang sehingga menjadi modal penting dalam implementasi sistem pemantauan pangan berbasis digital. "Program ini menjadi bentuk kolaborasi dan sinergi antara Kemenko Pangan dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mewujudkan tata kelola pangan yang lebih baik. Model yang dikembangkan di Banyuwangi nantinya akan menjadi acuan bagi daerah lain di Indonesia," ujar Sugeng.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyatakan siap mendukung penuh pengembangan Dashboard Rice Journey bersama pemerintah pusat. Ia menyebut kepercayaan tersebut menjadi peluang bagi Banyuwangi untuk berkontribusi dalam memperkuat sistem ketahanan pangan nasional melalui tata kelola yang lebih modern dan berbasis data.
"Terima kasih atas kepercayaan Kemenko Pangan kepada Banyuwangi. Semoga kolaborasi ini dapat menghasilkan kebijakan tata kelola pangan yang sesuai dengan karakteristik wilayah sehingga mampu memaksimalkan produksi pangan nasional," kata Ipuk.
Editor : Andi Setiawan
