DPRD Jatim Dorong Pengamanan Natal Libatkan Lintas Agama dan Fokus Keselamatan Wisata

Reporter : Kurniawan
Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Sumardi. (Insani/Jurnas.net)

Jurnas.net - Anggota DPRD Jawa Timur Dapil Jombang–Mojokerto, Sumardi, menegaskan bahwa pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) harus dilakukan secara inklusif dan kolaboratif, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat lintas agama serta memberi perhatian khusus pada kawasan wisata yang diprediksi mengalami lonjakan pengunjung.

Menurutnya, pengamanan malam Natal tidak cukup hanya mengandalkan aparat keamanan, tetapi perlu dukungan aktif masyarakat demi menjaga kekhidmatan ibadah umat Kristiani.

Baca juga: DPP PKB Ganti Musyafak Rouf dari Kursi Ketua DPC PKB Surabaya di Tengah Sorotan Korupsi MBG

“Keamanan malam Natal idealnya melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk lintas agama. Kerukunan adalah fondasi utama agar saudara-saudara kita bisa beribadah dengan aman dan khidmat,” kata Sumardi, Minggu, 14 Desember 2025.

Anggota Komisi A DPRD Jatim ini mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu menunjukkan adanya potensi gangguan yang muncul secara tiba-tiba jika pengamanan tidak dilakukan secara terbuka dan menyeluruh.

Baca juga: PKS Desak Pemprov Jatim Stop Reformasi Setengah Hati dalam Tata Kelola BUMD dan Birokrasi

“Hal-hal yang tidak terbuka ini harus diantisipasi. Jangan sampai mengganggu kekhusyukan ibadah Natal,” tegasnya.

Selain aspek kerukunan, politisi Golkar itu juga menyoroti kawasan wisata yang dipastikan akan ramai saat libur akhir tahun. Menurutnya, pengamanan ekstra perlu diterapkan, terutama terkait lalu lintas dan keselamatan pengunjung.

Baca juga: Pansus LKPJ 2025 Sentil Pemprov Jatim: SILPA Rp3,3 Triliun Mengendap Saat Kemiskinan Masih Tinggi

“Wisata pasti ramai. Harus ada pola pengaturan lalu lintas, rekayasa kemacetan, hingga pengawasan di titik-titik rawan longsor di kawasan wisata,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya deteksi dini dan mitigasi bencana di destinasi wisata, agar apabila terjadi situasi darurat dapat ditangani cepat dan tidak menimbulkan korban. "Yang terpenting adalah keselamatan masyarakat. Jangan sampai ada korban akibat kelalaian dalam antisipasi,” pungkasnya.

Editor : Andi Setiawan

Politik & Pemerintahan
Berita Terpopuler
Berita Terbaru