Jurnas.net - Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Timur, Blegur Prijanggono, mengingatkan pentingnya kewaspadaan nasional, khususnya di Jawa Timur, menyusul peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi badai siklon yang membayangi sejumlah wilayah di Pulau Jawa.
Menurut Blegur, informasi dari BMKG harus menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan, bukan untuk menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.
Baca juga: BPBD Jatim Cetak Siswa Jadi Agen Mitigasi Bencana Lewat SPAB
“BMKG sudah menyampaikan bahwa ada beberapa titik di Pulau Jawa yang dibayangi badai siklon. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai bentuk kewaspadaan karena kondisi cuaca saat ini memang sulit diprediksi,” kata Blegur, di Surabaya, Jumat, 2 Januari 2025.
Ia menjelaskan bahwa perubahan iklim global membuat pola cuaca tidak lagi bisa dipastikan seperti sebelumnya. Jika dahulu masyarakat masih dapat mengenali musim hujan dan musim kemarau secara jelas, kini dinamika global dan eksploitasi potensi alam di berbagai negara telah memengaruhi stabilitas iklim secara luas, termasuk di Indonesia.
“Era globalisasi dan keterbukaan ini berdampak pada perubahan cuaca dunia. Jawa Timur dan Indonesia hari ini menghadapi situasi cuaca yang tidak menentu, sehingga badai siklon ini harus dimaknai sebagai peringatan dini, bukan ancaman,” ujarnya.
Blegur menekankan pentingnya peran BMKG Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk secara aktif menyosialisasikan potensi cuaca ekstrem kepada daerah-daerah rawan bencana. Wilayah rawan longsor, banjir, serta daerah yang berpotensi dilintasi badai siklon harus mendapatkan perhatian khusus.
Baca juga: BPBD Jatim Perkuat Ketangguhan Bencana dari Rumah, Libatkan 52 Organisasi Perempuan
“Pemerintah provinsi harus berkomunikasi intensif dengan pemerintah kabupaten dan kota, menyampaikan wilayah mana saja yang berpotensi terdampak badai siklon, agar kepala daerah dan masyarakat bisa bersiap,” tegasnya.
Ia menyebutkan, potensi cuaca ekstrem yang perlu diantisipasi antara lain hujan lebat disertai angin kencang hingga puting beliung, yang dapat memicu longsor dan banjir di sejumlah wilayah Jawa Timur.
Blegur juga menyoroti pentingnya optimalisasi early warning system (EWS) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, sistem peringatan dini harus dipastikan aktif dan berfungsi maksimal sebagai bagian dari ikhtiar untuk meminimalkan risiko bencana.
Baca juga: Awal 2026, PLN Mulai Program Desa Siaga Bencana dan Mitigasi di Gresik
“Early warning system itu harus benar-benar dijalankan. Ini bukan soal menakut-nakuti masyarakat, tetapi mempersiapkan masyarakat agar siap dan waspada jika sewaktu-waktu terjadi bencana,” katanya.
Ia membandingkan kesiapsiagaan bencana di Indonesia dengan negara maju seperti Jepang, yang dikenal memiliki sistem peringatan dini yang kuat dan disiplin dalam mitigasi bencana. “Di negara maju seperti Jepang, warning system disampaikan terus kepada masyarakat. Mereka membangun tanggul dan infrastruktur mitigasi karena tahu daerahnya rawan. Di Jawa juga sama, banyak wilayah rawan bergerak, dan konsekuensinya adalah potensi bencana,” jelasnya.
Menurut Blegur, penguatan EWS dan koordinasi lintas pemerintah menjadi kunci untuk menekan jumlah korban jiwa dan kerugian material apabila bencana benar-benar terjadi. “Upaya manusia adalah ikhtiar. Dengan kesiapan dan peringatan dini, kita bisa mencegah atau setidaknya menekan angka korban agar tidak besar,” pungkasnya.
Editor : Amal