Jurnas.net – Eksistensi relawan kebencanaan di Jawa Timur kini semakin diperkuat setelah terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana. Regulasi baru tersebut menjadi landasan hukum yang mempertegas peran Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana di daerah.
Sebagai tindak lanjut atas penguatan regulasi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur bersama FPRB Jatim dan program SIAP SIAGA menggelar konsolidasi serta penguatan kelembagaan FPRB kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur.
Kegiatan dilakukan secara maraton di lima wilayah Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), mulai dari Bakorwil Malang, Jember, dan Madiun. Selanjutnya, konsolidasi akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Khusus di Bakorwil Madiun, kegiatan konsolidasi digelar dengan menghadirkan Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim Gatot Soebroto, Kepala Bakorwil Madiun Heru Wahono Santoso, Sekretaris Jenderal FPRB Jatim Catur Sudarmanto, serta perwakilan program SIAP SIAGA.
Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto, menegaskan bahwa keberadaan relawan kebencanaan saat ini memiliki posisi yang semakin strategis sekaligus kuat secara hukum menyusul terbitnya revisi perda penanggulangan bencana tersebut. Menurutnya, keberadaan FPRB yang melibatkan berbagai unsur pentahelix, mulai dari relawan, akademisi, dunia usaha hingga media, menjadi bagian penting dalam memperkuat mitigasi dan pengurangan risiko bencana di daerah.
"Dengan adanya perda baru ini, forum PRB bersama BPBD perlu melakukan konsolidasi dan penguatan kelembagaan di masing-masing daerah. Tujuannya agar upaya pengurangan risiko bencana bisa dilakukan lebih terstruktur dan kolaboratif,” kata Gatot, Kamis, 21 Mei 2026.
Ia menjelaskan, forum konsolidasi menjadi ruang diskusi bersama antar unsur pentahelix untuk memetakan persoalan kebencanaan sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor. “FPRB kabupaten/kota yang terdiri dari relawan, akademisi, dunia usaha, hingga media dapat berdiskusi bersama BPBD guna memperkuat kelembagaan dan mengurangi potensi risiko bencana di daerah masing-masing,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bakorwil Madiun Heru Wahono Santoso, menyambut positif kegiatan konsolidasi tersebut. Ia menilai forum semacam ini penting mengingat sejumlah wilayah di bawah koordinasi Bakorwil Madiun tergolong rawan bencana. Menurutnya, berbagai jenis bencana seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan hingga kebakaran hutan masih menjadi ancaman tahunan di sejumlah daerah.
"Keterlibatan seluruh unsur pentahelix sangat penting, termasuk akademisi. Kami berharap ada kajian-kajian ilmiah terhadap daerah rawan bencana sehingga dampaknya bisa diminimalisasi,” kata Heru.
Di sisi lain, Sekjen FPRB Jatim Catur Sudarmanto mengungkapkan bahwa konsolidasi juga bertujuan memperbarui data kelembagaan FPRB di tingkat kabupaten/kota. Dari total 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, saat ini masih terdapat tiga daerah yang secara administratif belum masuk dalam database FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi.
"Melalui konsolidasi ini, kami ingin memastikan kelembagaan dan kepengurusan FPRB di daerah benar-benar terdata secara riil dan terbaru. Ini penting karena keberadaan FPRB sekarang sudah difasilitasi dalam Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Bencana,” jelas Catur.
Sementara itu, Ketua FPRB Kabupaten Ponorogo Muhamad Kujaeny mengaku forum konsolidasi tersebut sangat bermanfaat bagi daerah. Menurutnya, berbagai persoalan mulai dari kelembagaan, kepengurusan hingga dukungan anggaran dapat dibahas bersama dalam forum tersebut.
Ia mengatakan, selama ini FPRB Ponorogo aktif berkolaborasi dengan BPBD dan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan lembaga di daerah.
“Alhamdulillah di Ponorogo kami selalu berkolaborasi dengan BPBD dan berbagai unsur lainnya. Setiap tahun juga ada kegiatan rutin minimal dua kali. Konsolidasi seperti ini penting untuk terus dilakukan, apalagi menjelang Musyawarah Besar FPRB Jatim,” pungkasnya.
Editor : Amal
