Jurnas.net – Munculnya narasi yang menyebut adanya konflik antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung mendapat tanggapan dari Penulis buku Prabowo untuk Indonesia Raya, HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy. Menurut dia, polemik yang berkembang di ruang publik tidak sepatutnya dimaknai sebagai pertentangan antarinstitusi penegak hukum.
Gus Lilur, demikian ia disapa, menilai bahwa isu yang beredar lebih merupakan persoalan yang dipicu oleh tindakan oknum dan momentum yang dinilai kurang tepat, bukan mencerminkan hubungan kelembagaan antara Polri dan Kejaksaan Agung secara keseluruhan.
Baca juga: Gus Lilur: Ketua Umum PBNU Harus Dukung Keberlanjutan Prabowo-Gibran Demi Persatuan Bangsa
"Saya melihat yang berkembang bukan perang antarinstitusi. Jangan sampai publik digiring pada kesimpulan bahwa Polri dan Kejaksaan Agung sedang berhadap-hadapan. Yang terjadi lebih kepada persoalan oknum dan komunikasi yang tidak berjalan dengan baik," kata Gus Lilur, dalam keterangannya, Rabu, 8 Juli 2026.
Menurutnya, munculnya penetapan tersangka terhadap seorang perwira tinggi Polri oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada momentum Hari Bhayangkara memunculkan persepsi yang beragam di tengah masyarakat.
Ia berpandangan, pemilihan waktu penyampaian informasi tersebut menjadi perhatian karena bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara yang sebelumnya dihadiri Presiden, Wakil Presiden, serta jajaran pejabat negara. "Kesan yang muncul di ruang publik adalah momentum itu kurang tepat. Karena itu, ke depan koordinasi antarlembaga perlu diperkuat agar penegakan hukum tetap berjalan tanpa menimbulkan persepsi yang dapat mengganggu hubungan antarinstansi," ujarnya.
Meski demikian, Gus Lilur menegaskan proses penegakan hukum harus tetap berjalan sesuai ketentuan tanpa pandang bulu. Setiap dugaan tindak pidana korupsi, kata dia, harus diusut secara profesional dan transparan. Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya menjaga soliditas lembaga penegak hukum karena keduanya memiliki peran strategis dalam menjaga supremasi hukum dan stabilitas nasional.
Baca juga: Jelang Muktamar NU 2026, NBI Dorong Duet Kiai Karismatik dan Intelektual Muda Pimpin PBNU
"Kejaksaan Agung dan Polri adalah dua institusi negara yang memiliki tugas besar dalam penegakan hukum. Sinergi keduanya harus tetap dijaga demi kepentingan bangsa, bukan justru dipersepsikan saling berhadapan," katanya.
Gus Lilur berharap Presiden Prabowo Subianto dapat terus memperkuat koordinasi di antara para pembantunya di kabinet sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik. Menurut dia, pemerintah membutuhkan kerja sama yang solid antarlembaga untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan agenda pembangunan nasional berjalan optimal.
"Saya percaya Presiden akan terus memperkuat sinergi seluruh institusi negara agar tetap bekerja bersama membangun Indonesia. Yang dibutuhkan saat ini adalah kolaborasi, bukan narasi yang memperuncing perbedaan," ujarnya.
Baca juga: Gus Lilur: MBG Pasti Meroket Jika Tanpa Copet
Ia menambahkan, masyarakat juga diharapkan tidak mudah terpancing oleh narasi yang belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya. Menurutnya, berbagai persoalan antarlembaga seharusnya disikapi secara proporsional dan diselesaikan melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.
"Semangat yang harus terus dijaga adalah sinergi membangun negeri. Semua institusi negara memiliki tujuan yang sama, yaitu mengabdi kepada bangsa dan negara serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," pungkas Gus Lilur.
Editor : Rahmat Fajar