Jurnas.net – Kekompakan Fraksi Partai NasDem DPRD Jawa Timur justru menjadi sorotan dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Rabu, 11 November 2026. Bukan karena menyampaikan sikap politik atau mengkritisi kebijakan anggaran, melainkan karena seluruh anggotanya kompak tidak hadir dalam sidang penting tersebut.
Sebanyak 10 anggota Fraksi NasDem tercatat absen dari rapat paripurna yang salah satu agendanya membahas pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2027.
Baca juga: DPRD dan Pemprov Jatim Sepakati Perubahan APBD 2026, Prioritaskan Target Kinerja dan Pokir
Ironisnya, rapat tersebut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak. Agenda ini juga menjadi salah satu tahapan penting sebelum penetapan APBD 2027 yang akan menentukan arah kebijakan pembangunan dan penggunaan anggaran daerah.
Ketidakhadiran satu fraksi secara penuh tentu memunculkan pertanyaan mengenai komitmen politik para wakil rakyat terhadap mandat yang mereka emban. Apalagi, pembahasan APBD bukan sekadar agenda rutin atau formalitas kelembagaan.
Padahal, di dalamnya terdapat keputusan menyangkut prioritas pembangunan, pelayanan publik, hingga alokasi anggaran yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat Jawa Timur. Namun, berdasarkan keterangan Sekretariat DPRD Jatim, alasan absennya seluruh anggota Fraksi NasDem adalah mengikuti peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) partai.
Baca juga: Reses di Jombang, Gus Athoillah Siap Kawal Aspirasi Petani hingga Perbaikan Infrastruktur Desa
Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Jatim, Syamsiar Aulia Rahman, menyampaikan bahwa dari total 116 anggota DPRD Jatim, sebanyak 79 orang hadir dan 37 lainnya tidak menghadiri rapat paripurna. Ia menyebut seluruh 10 anggota Fraksi NasDem tidak hadir karena mengikuti kegiatan HUT partai.
Alasan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai skala prioritas. Sebab, sebagai wakil rakyat, anggota DPRD tidak hanya membawa kepentingan partai politik, tetapi juga memiliki tanggung jawab kelembagaan dan konstituen yang diwakilinya.
Peringatan HUT partai memang menjadi agenda penting bagi setiap organisasi politik. Namun, ketika waktunya bersamaan dengan pembahasan kebijakan anggaran daerah yang strategis, publik berhak mempertanyakan bagaimana tanggung jawab sebagai wakil rakyat ditempatkan.
Terlebih, absennya seluruh anggota fraksi membuat NasDem kehilangan kesempatan untuk menyampaikan sikap politik, kritik, maupun catatan terhadap rancangan APBD 2027 melalui forum resmi paripurna.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Jatim maupun Ketua Fraksi NasDem DPRD Jatim belum memberikan tanggapan. Keduanya telah dihubungi melalui sambungan telepon seluler, tetapi belum merespons.
Editor : Amal