Banyuwangi Perkuat Digitalisasi dan Infrastruktur Untuk Efisiensi Anggaran

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani. (Dok: Humas Pemkab Banyuwangi)
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani. (Dok: Humas Pemkab Banyuwangi)

Jurnas.net - Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengklaim telah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai sektors ejak tahun 2023. Bahkan, kata Ipuk, pihaknya telah mengurangi penggunaan ATK (Alat Tulis Kantor) sejak tahun 2024.

"Sebenarnya secara bertahap sudah kami terapkan sejak 2023. Kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat kami eliminasi. Bahkan, mulai 2024, kami secara signifikan mengurangi ATK dan terus menyesuaikan hingga saat ini," kata Ipuk, Rabu, 12 Februari 2025.

Ipuk menjelaskan bahwa langkah efisiensi yang telah diterapkan mencakup penghapusan beberapa kegiatan yang dianggap kurang berdampak bagi masyarakat, serta penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH) untuk pembangunan fisik.

"Bahkan, SSH untuk pembangunan gedung, irigasi, hingga infrastruktur jalan juga kami sesuaikan, tentu dalam batas yang wajar tanpa mengorbankan kualitas. Tujuannya adalah agar lebih banyak infrastruktur yang bisa kami bangun," katanya.

Baca Juga : Bupati Banyuwangi Izinkan Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selain penghematan dalam pembangunan fisik, Pemkab Banyuwangi juga mengoptimalkan digitalisasi administrasi guna mengurangi penggunaan ATK. Ipuk menyebut bahwa para Aparatur Sipil Negara (ASN) kini telah terbiasa menggunakan sistem e-office.

“Kami memiliki aplikasi Sikawan untuk urusan administrasi internal pegawai Pemkab. Dengan adanya kebijakan efisiensi dari Presiden Prabowo, kami akan terus menjalankan langkah-langkah ini. Justru, ini menjadi momentum bagi kami untuk semakin memperkuat digitalisasi perkantoran dan pelayanan publik,” ujarnya.

Menurut Ipuk, kebijakan pemotongan anggaran yang diterapkan pemerintah pusat sudah tepat. Langkah tersebut menjadi acuan bagi Pemkab Banyuwangi untuk semakin mengefisienkan belanja daerah.

“Pada 2025, kami akan melakukan efisiensi yang lebih ketat dengan memilah kegiatan yang benar-benar diperlukan, terutama di tengah kondisi saat ini. Namun, kami pastikan bahwa program-program yang berdampak besar bagi masyarakat tetap akan berjalan,” pungkasnya.

Berita Terbaru

Pemkot Surabaya Hukum Pelaku Vandalisme, Empat Pemuda Dikerahkan Layani ODGJ di Liponsos

Pemkot Surabaya Hukum Pelaku Vandalisme, Empat Pemuda Dikerahkan Layani ODGJ di Liponsos

Selasa, 14 Apr 2026 15:43 WIB

Selasa, 14 Apr 2026 15:43 WIB

Jurnas.net — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menunjukkan sikap tegas terhadap aksi perusakan estetika kota. Empat pemuda pelaku vandalisme di kawasan Viaduk G…

ASN Anak Buah Khofifah Terancam Dipecat Usai Terbukti Selingkuh, BKD Jatim Tunggu Putusan Inkrah

ASN Anak Buah Khofifah Terancam Dipecat Usai Terbukti Selingkuh, BKD Jatim Tunggu Putusan Inkrah

Selasa, 14 Apr 2026 13:29 WIB

Selasa, 14 Apr 2026 13:29 WIB

Jurnas.net – Skandal moral mengguncang birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan d…

Arkeolog Desak Pemkab Gresik Serius Lestarikan Dhurung Bawean yang Terancam Punah

Arkeolog Desak Pemkab Gresik Serius Lestarikan Dhurung Bawean yang Terancam Punah

Selasa, 14 Apr 2026 11:05 WIB

Selasa, 14 Apr 2026 11:05 WIB

Jurnas.net - Meski telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) pada 2024, eksistensi Dhurung Bawean justru dinilai masih berada di ujung ancaman.…

Berburu Batik Otentik, Pusat Batik Banyuwangi Jadi Etalase Budaya dan Ekonomi Kreatif

Berburu Batik Otentik, Pusat Batik Banyuwangi Jadi Etalase Budaya dan Ekonomi Kreatif

Selasa, 14 Apr 2026 10:04 WIB

Selasa, 14 Apr 2026 10:04 WIB

Jurnas.net – Kain batik bukan sekadar busana bagi masyarakat Banyuwangi, melainkan representasi identitas budaya yang sarat makna. Kini, akses terhadap wastra k…

PN Surabaya Paksakan Eksekusi Tanpa Inkracht, Ahli Waris Sebut Praktik Hukum di Surabaya Cacat Keadilan

PN Surabaya Paksakan Eksekusi Tanpa Inkracht, Ahli Waris Sebut Praktik Hukum di Surabaya Cacat Keadilan

Selasa, 14 Apr 2026 09:53 WIB

Selasa, 14 Apr 2026 09:53 WIB

Jurnas.net - Aroma ketidakadilan menyeruak dari rencana eksekusi paksa sebuah rumah di Jalan Rungkut Asri Barat X No. 16, Surabaya, Selasa, 14 April 2016.…

Perangi Narkoba dari Hulu ke Hilir: Yahya Zaini Perkuat Edukasi, Hukum dan Pengawasan Pelabuhan

Perangi Narkoba dari Hulu ke Hilir: Yahya Zaini Perkuat Edukasi, Hukum dan Pengawasan Pelabuhan

Selasa, 14 Apr 2026 08:46 WIB

Selasa, 14 Apr 2026 08:46 WIB

Jurnas.net – Ancaman peredaran narkoba di wilayah kepulauan seperti Bawean menjadi perhatian serius berbagai pihak. Tokoh Bawean yang juga Wakil Ketua Komisi I…