Banyuwangi Perkuat Digitalisasi dan Infrastruktur Untuk Efisiensi Anggaran

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani. (Dok: Humas Pemkab Banyuwangi)
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani. (Dok: Humas Pemkab Banyuwangi)

Jurnas.net - Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengklaim telah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai sektors ejak tahun 2023. Bahkan, kata Ipuk, pihaknya telah mengurangi penggunaan ATK (Alat Tulis Kantor) sejak tahun 2024.

"Sebenarnya secara bertahap sudah kami terapkan sejak 2023. Kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat kami eliminasi. Bahkan, mulai 2024, kami secara signifikan mengurangi ATK dan terus menyesuaikan hingga saat ini," kata Ipuk, Rabu, 12 Februari 2025.

Ipuk menjelaskan bahwa langkah efisiensi yang telah diterapkan mencakup penghapusan beberapa kegiatan yang dianggap kurang berdampak bagi masyarakat, serta penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH) untuk pembangunan fisik.

"Bahkan, SSH untuk pembangunan gedung, irigasi, hingga infrastruktur jalan juga kami sesuaikan, tentu dalam batas yang wajar tanpa mengorbankan kualitas. Tujuannya adalah agar lebih banyak infrastruktur yang bisa kami bangun," katanya.

Baca Juga : Bupati Banyuwangi Izinkan Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selain penghematan dalam pembangunan fisik, Pemkab Banyuwangi juga mengoptimalkan digitalisasi administrasi guna mengurangi penggunaan ATK. Ipuk menyebut bahwa para Aparatur Sipil Negara (ASN) kini telah terbiasa menggunakan sistem e-office.

“Kami memiliki aplikasi Sikawan untuk urusan administrasi internal pegawai Pemkab. Dengan adanya kebijakan efisiensi dari Presiden Prabowo, kami akan terus menjalankan langkah-langkah ini. Justru, ini menjadi momentum bagi kami untuk semakin memperkuat digitalisasi perkantoran dan pelayanan publik,” ujarnya.

Menurut Ipuk, kebijakan pemotongan anggaran yang diterapkan pemerintah pusat sudah tepat. Langkah tersebut menjadi acuan bagi Pemkab Banyuwangi untuk semakin mengefisienkan belanja daerah.

“Pada 2025, kami akan melakukan efisiensi yang lebih ketat dengan memilah kegiatan yang benar-benar diperlukan, terutama di tengah kondisi saat ini. Namun, kami pastikan bahwa program-program yang berdampak besar bagi masyarakat tetap akan berjalan,” pungkasnya.

Berita Terbaru

Gus Kikin dan Tantangan Kebangkitan Gelombang Kedua NU

Gus Kikin dan Tantangan Kebangkitan Gelombang Kedua NU

Rabu, 16 Sep 2026 08:32 WIB

Rabu, 16 Sep 2026 08:32 WIB

Oleh : Abdul Khalid Boyan Peneliti LPPM Universitas Arya Wangsa (UAW)    Terpilihnya KH Abdul Hakim Mahfudz, yang akrab disapa Gus Kikin, sebagai Ketua Umum …

Pelayaran ke Bawean Lumpuh Akibat Cuaca Buruk, Jenazah Dipulangkan Pakai Perahu Nelayan

Pelayaran ke Bawean Lumpuh Akibat Cuaca Buruk, Jenazah Dipulangkan Pakai Perahu Nelayan

Selasa, 15 Sep 2026 20:16 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 20:16 WIB

Jurnas.net - Gelombang tinggi kembali mengganggu akses transportasi laut menuju Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sejak Jumat (11/9/2026), dua kapal…

Dengar Masukan Tenant, Direksi SIER Pastikan Kawasan Industri Tetap Aman dan Nyaman

Dengar Masukan Tenant, Direksi SIER Pastikan Kawasan Industri Tetap Aman dan Nyaman

Selasa, 15 Sep 2026 18:26 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 18:26 WIB

Jurnas.net – Jajaran Direksi PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) turun langsung menemui sejumlah tenant melalui program BOD Visit Tenant. Selain m…

Ratusan Anak-anak di Jepara Sulap Serbuk Kayu jadi Lukisan

Ratusan Anak-anak di Jepara Sulap Serbuk Kayu jadi Lukisan

Selasa, 15 Sep 2026 17:56 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 17:56 WIB

Jurnas.net - Sebanyak 150 anak dari seluruh kecamatan di Jepara mengikuti lomba kolase. Mereka menggunakan serbuk kayu sebagai bahan baku berkarya. Ketua…

KTP dan Ijazah Jadi Jaminan Kerja, Pemkot Surabaya Ingatkan Berpotensi Langgar Aturan

KTP dan Ijazah Jadi Jaminan Kerja, Pemkot Surabaya Ingatkan Berpotensi Langgar Aturan

Senin, 14 Sep 2026 14:23 WIB

Senin, 14 Sep 2026 14:23 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meminta masyarakat lebih waspada saat mencari pekerjaan melalui perusahaan penempatan pekerja rumah tangga (…

Pemkot Surabaya Ubah Cara Verifikasi Data Miskin, Warga Diajak Cek Penerima Bansos

Pemkot Surabaya Ubah Cara Verifikasi Data Miskin, Warga Diajak Cek Penerima Bansos

Senin, 14 Sep 2026 13:48 WIB

Senin, 14 Sep 2026 13:48 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai mengubah pola verifikasi data kemiskinan melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel). Forum yang selama ini i…