Banyuwangi Perkuat Digitalisasi dan Infrastruktur Untuk Efisiensi Anggaran

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani. (Dok: Humas Pemkab Banyuwangi)
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani. (Dok: Humas Pemkab Banyuwangi)

Jurnas.net - Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengklaim telah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai sektors ejak tahun 2023. Bahkan, kata Ipuk, pihaknya telah mengurangi penggunaan ATK (Alat Tulis Kantor) sejak tahun 2024.

"Sebenarnya secara bertahap sudah kami terapkan sejak 2023. Kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat kami eliminasi. Bahkan, mulai 2024, kami secara signifikan mengurangi ATK dan terus menyesuaikan hingga saat ini," kata Ipuk, Rabu, 12 Februari 2025.

Ipuk menjelaskan bahwa langkah efisiensi yang telah diterapkan mencakup penghapusan beberapa kegiatan yang dianggap kurang berdampak bagi masyarakat, serta penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH) untuk pembangunan fisik.

"Bahkan, SSH untuk pembangunan gedung, irigasi, hingga infrastruktur jalan juga kami sesuaikan, tentu dalam batas yang wajar tanpa mengorbankan kualitas. Tujuannya adalah agar lebih banyak infrastruktur yang bisa kami bangun," katanya.

Baca Juga : Bupati Banyuwangi Izinkan Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selain penghematan dalam pembangunan fisik, Pemkab Banyuwangi juga mengoptimalkan digitalisasi administrasi guna mengurangi penggunaan ATK. Ipuk menyebut bahwa para Aparatur Sipil Negara (ASN) kini telah terbiasa menggunakan sistem e-office.

“Kami memiliki aplikasi Sikawan untuk urusan administrasi internal pegawai Pemkab. Dengan adanya kebijakan efisiensi dari Presiden Prabowo, kami akan terus menjalankan langkah-langkah ini. Justru, ini menjadi momentum bagi kami untuk semakin memperkuat digitalisasi perkantoran dan pelayanan publik,” ujarnya.

Menurut Ipuk, kebijakan pemotongan anggaran yang diterapkan pemerintah pusat sudah tepat. Langkah tersebut menjadi acuan bagi Pemkab Banyuwangi untuk semakin mengefisienkan belanja daerah.

“Pada 2025, kami akan melakukan efisiensi yang lebih ketat dengan memilah kegiatan yang benar-benar diperlukan, terutama di tengah kondisi saat ini. Namun, kami pastikan bahwa program-program yang berdampak besar bagi masyarakat tetap akan berjalan,” pungkasnya.

Berita Terbaru

Sri Sultan Perintahkan Pemerintah Kabupaten/Kota Siapkan SE Awasi TPA

Sri Sultan Perintahkan Pemerintah Kabupaten/Kota Siapkan SE Awasi TPA

Kamis, 30 Apr 2026 19:15 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 19:15 WIB

Jurnas.net - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengambil langkah tegas menyikapi maraknya kasus kekerasan anak di TPA…

Daycare Little Aresha Diduga Telah Beroperasi Bertahun-tahun

Daycare Little Aresha Diduga Telah Beroperasi Bertahun-tahun

Kamis, 30 Apr 2026 16:32 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 16:32 WIB

Jurnas.net - Daycare Little Aresha yang berlokasi di Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta diduga beroperasi sebelum terjadi pandemi covid-19. Pandem…

Pansus DPRD Kuliti Bobrok BUMD Jatim: Ketergantungan Ekstrem, Aset Terbengkalai dan Kinerja Amburadul

Pansus DPRD Kuliti Bobrok BUMD Jatim: Ketergantungan Ekstrem, Aset Terbengkalai dan Kinerja Amburadul

Kamis, 30 Apr 2026 15:27 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 15:27 WIB

Jurnas.net - kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur terkuak dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim. Alih-alih menjadi mesin penggerak…

InJourney dan BTN Berkolaborasi Kembangkan Pariwisata Candi 

InJourney dan BTN Berkolaborasi Kembangkan Pariwisata Candi 

Kamis, 30 Apr 2026 14:50 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 14:50 WIB

Jurnas.net - InJourney Management dengan Bank Tabungan Negara (BTN) menjalin kerja sama pengembangan destinasi wisata candi. Ada sejumlah aspek yang dikembangka…

Pemulihan Psikologis Anak Korban Kekerasan Daycare Butuh Deteksi Dini dan Peran Aktif Orang Tua

Pemulihan Psikologis Anak Korban Kekerasan Daycare Butuh Deteksi Dini dan Peran Aktif Orang Tua

Kamis, 30 Apr 2026 13:48 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 13:48 WIB

Jurnas.net - Dampak kekerasan yang dialami anak-anak di daycare memerlukan penanganan serius. Bukan hanya penanganan, dampak kekerasan itu perlu deteksi dini pa…

Polda Jatim Bongkar Rantai Gelap BBM dan LPG Subsidi: 66 Kasus Rugikan Negara Rp7,5 Miliar

Polda Jatim Bongkar Rantai Gelap BBM dan LPG Subsidi: 66 Kasus Rugikan Negara Rp7,5 Miliar

Kamis, 30 Apr 2026 10:29 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 10:29 WIB

Jurnas.net – Pengungkapan 66 kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi oleh Polda Jawa Timur tak sekadar menjadi catatan penegakan hukum. Di balik angka k…