Walkot Surabaya Bantah 63 ASN Pemkot Surabaya Terima Bansos

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Jurnas.net/Amal)
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Jurnas.net/Amal)

Jurnas.net - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, membantah 63 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Surabaya menerima bantuan sosial (bansos). Bahkan Eri menyebut 63 ASN itu bukan pegawai di Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

"Kemarin di Surabaya ada 63 orang (ASN), tapi itu bukan Pemkot Surabaya. Saya gak tahu dari mana tugasnya 63 itu. Bukan nama ASN di Pemkot," kata Eri, Rabu, 20 September 2023.r

Eri menyebut 63 nama ASN itu merupakan hasil temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan berdomisili di Surabaya. Namun Eri bingung dengan nama-nama 63 ASN itu, karena bukan sebagai ASN Pemkot Surabaya.

"Di Surabaya bukan hanya ASN Pemkot, juga ada ASN dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat. Yang 63 bukan Pemkot Surabaya, karena nama-nama itu tidak ada di Pemkot," katanya.

Eri memastikan ASN Pemkot Surabaya tidak akan menerima bansos. Mengingat sudah memiliki gaji UMR, tunjangan dan lainnya. "Insya Allah tidak ada," ujarnya.

Saat ini, lanjut Eri, pihaknya bersama DPRD Kota Surabaya akan menindaklanjuti data temuan KPK tersebut. "Insya Allah kita dengan DPRD akan mengundang dari kejaksaan dan kepolisian dengan apa yang disampaikan KPK terkait temuan itu," katanya.

Kedepannya, Eri mengatakan akan melakukan verifikasi ulang terkait data bansos di wilayahnya. Tujuannya agar bansos bagi warga tak mampu bisa tepat sasaran, dan dapat mengentaskan kemiskinan.

"Jangan sampai niat baik kita juga disalah gunakan. Karena DPRD dan pemkot berpikirnya bagaimana mengentaskan kemiskinan di Surabaya," ujarnya. (mal/red)

Tag :

Berita Terbaru

Remaja 15 Tahun Jadi Jemaah Haji Termuda Jatim, Ikut Kloter Perdana dari Surabaya

Remaja 15 Tahun Jadi Jemaah Haji Termuda Jatim, Ikut Kloter Perdana dari Surabaya

Rabu, 22 Apr 2026 16:19 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 16:19 WIB

Jurnas.net – Keberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Surabaya tahun 1447 H/2026 M menghadirkan kisah inspiratif. Seorang remaja berusia 15 tahun tercatat s…

Kejagung Bongkar Skema Cuci Uang Zarof Ricar yang Disamarkan Lewat Jaringan Perusahaan Fiktif

Kejagung Bongkar Skema Cuci Uang Zarof Ricar yang Disamarkan Lewat Jaringan Perusahaan Fiktif

Rabu, 22 Apr 2026 15:02 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 15:02 WIB

Jurnas.net – Skema pencucian uang kelas kakap yang melibatkan jaringan perusahaan bayangan akhirnya terkuak. Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung b…

Pemkab Banyuwangi Terima 18 Truk Koperasi Merah Putih, Perkuat Ekonomi Desa

Pemkab Banyuwangi Terima 18 Truk Koperasi Merah Putih, Perkuat Ekonomi Desa

Rabu, 22 Apr 2026 14:07 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 14:07 WIB

Jurnas.net – Upaya memperkuat ekonomi desa di Banyuwangi mulai terlihat konkret. Sebanyak 18 armada truk untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) r…

Gubernur Khofifah Lepas Kloter Pertama Haji dari Surabaya, Ingatkan Jemaah Jaga Kesehatan

Gubernur Khofifah Lepas Kloter Pertama Haji dari Surabaya, Ingatkan Jemaah Jaga Kesehatan

Rabu, 22 Apr 2026 13:24 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 13:24 WIB

Jurnas.net – Gelombang awal keberangkatan jemaah haji tahun 1447 H/2026 M resmi dimulai dari Embarkasi Surabaya. Sebanyak 380 calon jemaah haji kloter pertama d…

Pemkab Gresik dan TNI Kebut Pembangunan Desa Lewat TMMD 2026, Prioritaskan Jalan dan RTLH

Pemkab Gresik dan TNI Kebut Pembangunan Desa Lewat TMMD 2026, Prioritaskan Jalan dan RTLH

Rabu, 22 Apr 2026 12:36 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 12:36 WIB

Jurnas.net - Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 tahun 2026 resmi dimulai di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Program lintas sektoral ini langsung…

Pemkab Banyuwangi Hapus PBB 6.836 Warga Miskin, Demi Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Pemkab Banyuwangi Hapus PBB 6.836 Warga Miskin, Demi Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Rabu, 22 Apr 2026 11:18 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 11:18 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi ribuan warga miskin pada 2026. Kebijakan ini menyasar 6.836 …