Jurnas.net - Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jawa Timur, Ahmad Riyadh, menegaskan bahwa penundaan kongres PSSI di sejumlah daerah bukan sekadar keputusan administratif, melainkan bagian dari agenda besar penyeragaman tata kelola sepak bola nasional. PSSI Pusat disebut sedang merapikan kalender organisasi di seluruh provinsi, agar seluruh masa jabatan dan proses kongres berjalan serentak, sistematis, dan selaras dengan kebijakan nasional.
Menurut Riyadh, penundaan ini menyasar sekitar 16 hingga 17 Asprov yang masa kepengurusannya telah berakhir atau tengah menjalankan tahapan kongres. Sinkronisasi jadwal dianggap penting karena terdapat daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2025, sementara provinsi lain baru akan berganti kepengurusan pada 2026.
“PSSI menilai perlu adanya keseragaman jadwal kongres di seluruh Indonesia. Karena masa jabatan tiap provinsi tidak sama, maka prosesnya perlu diselaraskan,” kata Riyadh, Jumat, 12 Desember 2025.
Riyadh memaparkan bahwa penundaan tidak berdiri sendiri, melainkan beriringan dengan pembahasan revisi kebijakan sepak bola nasional yang sedang digarap pemerintah. Poin-poin koordinasi yang kini menjadi fokus antara lain, pemanfaatan aset daerah, khususnya stadion, setelah pertemuan PSSI dengan Menteri Dalam Negeri.
Kemudian, sosialisasi statuta baru hingga tingkat Askab dan Askot, termasuk mekanisme penunjukan dan tata kelola organisasi daerah. "Jadi, ada statuta baru yang harus dipahami semua tingkatan. Ini bukan soal administratif saja, tapi menyangkut keseragaman cara kerja organisasi dari pusat sampai bawah,” ujarnya.
Sebagai anggota Exco, ia mengaku hadir dalam rapat internal bersama Ketua Umum PSSI pada malam sebelumnya. Mayoritas anggota Exco disebut mendukung penundaan demi memastikan keselarasan kebijakan dan profesionalitas organisasi.
“Dinamika organisasi itu biasa. Tidak semua sepaham, tapi mayoritas melihat penundaan ini penting agar arah organisasi satu jalur, seperti konsep pilkada serentak,” katanya.
Jatim Tunggu Instruksi Pusat, PLT Siap Ditunjuk Jika Diperlukan
Terkait situasi di Jawa Timur, Riyadh menegaskan bahwa Asprov Jatim mematuhi penuh surat instruksi PSSI yang menunda seluruh tahapan kongres. Jika masa jabatan Asprov berakhir sebelum kongres baru digelar, maka PSSI Pusat akan menunjuk Pelaksana Tugas (PLT).
“PLT bisa dari pengurus lama, bisa juga dari PSSI langsung. Kita tunggu saja karena semuanya sudah ada dasar SK,” terangnya.
Riyadh juga membantah anggapan bahwa penundaan terjadi karena faktor banjir di beberapa daerah. "Saya baca ada yang menulis karena banjir. Tapi Jatim banjir atau tidak, penundaan tetap berlaku. Karena suratnya bersifat nasional, bukan kasus per kasus,” tegasnya.
Riyadh menilai keputusan ini tidak akan mengganggu jalannya kompetisi maupun pembinaan. Ia menyebut penundaan hanya berlangsung beberapa bulan. "Kalau untuk kebaikan organisasi dan memperjelas arah kebijakan nasional, saya pikir tidak ada masalah,” tandasnya.
Editor : Risfil Athon
