Jurnas.net - Di tengah dampak luas banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, satu sektor krusial berhasil dipulihkan lebih cepat: layanan kesehatan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan seluruh rumah sakit (RS) pemerintah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah kembali beroperasi, menjadi penopang utama keselamatan warga pascabencana.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyebut pemulihan layanan kesehatan menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan jiwa dan stabilitas sosial masyarakat terdampak.
“Dari sisi pelayanan kesehatan, seluruh rumah sakit pemerintah di Aceh telah beroperasi,” ujar Abdul, Rabu, 24 Desember 2025.
Di Aceh, tercatat 23 RS pemerintah dan seluruhnya telah memberikan layanan. Meski demikian, pemulihan belum sepenuhnya tuntas. RSUD Aceh Tamiang masih melakukan pembersihan sisa material banjir di ruang rawat inap lantai satu, sembari mengganti alat kesehatan yang rusak.
“Pembersihan dilakukan bertahap dengan dukungan TNI, Polri, dan relawan. Beberapa alat medis yang terdampak banjir sudah mulai diperbaiki dan diganti,” jelas Abdul.
Untuk layanan kesehatan tingkat pertama, 288 puskesmas di Aceh sudah beroperasi, sementara 19 puskesmas lainnya masih belum dapat difungsikan. Dari jumlah tersebut, 30 puskesmas tercatat mengalami kerusakan berat.
Di Sumatera Utara, BNPB mencatat 35 RS pemerintah telah kembali beroperasi normal. Sebanyak 325 puskesmas juga telah melayani masyarakat, meski 36 puskesmas sempat mengalami kerusakan berat akibat bencana.
Sementara di Sumatera Barat, seluruh 29 RS pemerintah telah berfungsi. Dari 233 puskesmas, semuanya kini beroperasi, dengan dua puskesmas yang sebelumnya masuk kategori rusak berat.
BNPB menegaskan pemulihan cepat ini tak lepas dari dukungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang secara rutin mengirimkan alat kesehatan, obat-obatan, logistik medis, serta tambahan tenaga kesehatan ke wilayah terdampak.
“Penguatan tenaga kesehatan difokuskan pada daerah-daerah yang akses daratnya masih terbatas, agar layanan tetap menjangkau masyarakat,” kata Abdul.
Langkah ini memastikan layanan medis dasar, kegawatdaruratan, hingga dukungan kesehatan ibu dan anak tetap berjalan di tengah masa pemulihan.
Selain pemerintah, BNPB juga mengapresiasi peran relawan dan organisasi masyarakat yang membuka layanan kesehatan gratis dan dukungan psikososial bagi warga terdampak bencana, terutama di Aceh dan Sumatera Barat.
“Solidaritas masyarakat sangat luar biasa. Relawan hadir bukan hanya membantu medis, tetapi juga memulihkan kondisi mental dan sosial warga,” pungkas Abdul.
Editor : Prabu Narashan
