Jurnas.net - DPD Partai Golkar Jawa Timur menggelar rapat pleno internal dengan agenda refleksi akhir tahun 2025. Rapat ini menjadi momentum evaluasi enam bulan kepengurusan pasca pelantikan, sekaligus merumuskan arah gerak partai menuju tahun politik 2026.
Dalam rapat tersebut, pengurus pleno diminta menyampaikan masukan terkait berbagai agenda strategis yang telah dijalankan, mulai dari pelaksanaan musyawarah daerah (Musda) hingga konsolidasi organisasi di berbagai tingkatan.
“Kita ingin mendapat masukan dari pengurus pleno, apa yang telah kita lakukan selama enam bulan pasca dilantik, baik terkait Musda maupun konsolidasi-konsolidasi lainnya,” kata Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, di Surabaya, 2 Januari 2025.
Ali menegaskan komitmennya untuk memperkuat koalisi kerakyatan pada 2026. Konsep ini dimaknai sebagai keberpihakan nyata terhadap rakyat melalui kerja-kerja politik di sektor ekonomi, sosial, dan kebijakan publik.
“Koalisi kerakyatan itu implementasinya adalah keberpihakan terhadap rakyat. Suara rakyat adalah suara Golkar,” tegasnya.
Ketua DPD Partai Golkar Jatim Ali Mufthi memimpin rapat pleno. (Insani/Jurnas.net)
Menurutnya, langkah politik Golkar ke depan harus selalu seiring dan sejalan dengan kepentingan masyarakat. Refleksi 2025 menjadi catatan penting untuk perbaikan di 2026, sekaligus pijakan menghadapi agenda politik jangka panjang, termasuk Pemilu 2029.
Meski wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung menjadi melalui DPRD mulai mencuat, Golkar Jatim menegaskan saat ini masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat.
“Semua masih sebatas wacana. Kita menunggu undang-undang resminya. Yang jelas, sikap Golkar sudah disampaikan di tingkat nasional dan kita berharap itu yang terbaik untuk Indonesia,” pungkasnya.
Editor : Amal
