Jurnas.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai menyiapkan langkah antisipatif dan terukur untuk menekan laju inflasi menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2026, meski kondisi ekonomi kota pada awal tahun masih tergolong terkendali.
Berdasarkan data Januari 2026, Kota Surabaya mengalami deflasi sebesar -0,16 persen secara month to month (m-to-m) dan year to date (y-to-d). Sementara itu, tingkat inflasi secara year on year (y-on-y) tercatat berada di angka 3,54 persen.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya, Vykka Anggradevi Kusuma, menjelaskan bahwa tekanan inflasi pada Januari 2026 masih dipicu oleh sejumlah komoditas tertentu, terutama non-pangan dan konsumsi rumah tangga.
“Komoditas penyumbang inflasi terbesar pada Januari 2026 antara lain emas perhiasan sebesar 0,19 persen, nasi dengan lauk 0,03 persen, serta cumi-cumi, laptop atau notebook, dan semangka masing-masing sebesar 0,01 persen,” ujar Vykka, Jumat, 6 Februari 2026.
Di sisi lain, deflasi Surabaya terutama didorong oleh penurunan harga komoditas pangan dan transportasi. Angkutan udara menjadi penyumbang deflasi terbesar dengan andil -0,10 persen, disusul cabai rawit -0,09 persen, daging ayam ras -0,08 persen, bawang merah -0,06 persen, serta cabai merah -0,04 persen.
Vykka menambahkan, kelompok pengeluaran Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi penyumbang inflasi tertinggi dengan andil 0,19 persen, seiring dengan kenaikan harga emas perhiasan. Meski mengalami deflasi, Pemkot Surabaya memilih tidak lengah. Menurut Vykka, kondisi ini justru menjadi momentum strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi, terutama menghadapi potensi lonjakan permintaan bahan pokok saat Ramadan dan Idul Fitri.
“Walaupun Januari tercatat deflasi, Pemkot Surabaya tetap melakukan berbagai langkah strategis untuk menekan inflasi, khususnya menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Surabaya akan menggelar Pasar Murah selama sembilan hari, serta dua kali pelaksanaan serentak pada 25 Februari dan 5 Maret 2026. Selain itu, Gerakan Pangan Murah (GPM) dijadwalkan berlangsung pada 10–13 Februari dan 4–11 Maret 2026.
“Kami berkolaborasi dengan Perum Bulog, BUMD, serta pihak swasta. Komoditas yang disediakan antara lain beras premium, gula pasir, minyak goreng, telur ayam, daging ayam ras dan olahannya, daging sapi dan aneka olahannya, cabai, bawang merah, serta bawang putih,” jelas Vykka.
Tak hanya fokus pada distribusi pangan murah, Pemkot Surabaya juga akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan stok bahan pokok. Sidak dijadwalkan berlangsung mulai 11 Februari hingga 12 Maret 2026, menyasar pasar tradisional, toko swalayan, hingga gudang distributor.
Untuk memperkuat pengendalian inflasi di tingkat akar rumput, Pemkot melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga mengoptimalkan Kios TPID yang tersebar di sejumlah pasar, di antaranya Pasar Genteng Baru, Pasar Tambahrejo, Pasar Karah, Pasar Gubeng Masjid, dan Pasar Balongsari. "Kios TPID menyediakan komoditas strategis seperti beras, gula, dan minyak goreng dengan harga terjangkau,” ujarnya.
Selain intervensi pasar, Pemkot Surabaya juga terus melakukan edukasi dan moralisasi kepada masyarakat untuk mencegah kepanikan belanja yang justru berpotensi memicu inflasi. “Kami mengimbau warga agar berbelanja secara bijak, sesuai kebutuhan, dan tidak melakukan panic buying. Ketersediaan bahan pokok di Surabaya dalam kondisi aman dan mencukupi,” tegas Vykka.
Ia juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan berbagai program pengendalian inflasi yang telah disiapkan Pemkot, termasuk pasar murah, GPM, serta urban farming. “Urban farming bisa dimanfaatkan untuk menanam cabai, tomat, dan sayuran. Selain memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga, ini juga membantu menekan inflasi,” pungkasnya.
Editor : Rahmat Fajar
