Perkuat Kepatuhan Pajak, GP Ansor Jatim Kolaborasi dengan DJP Edukasi Kader dan UMKM

author Insani

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
GP Ansor Jatim Kolaborasi dengan DJP untuk edukasi kader dan UMKM. (istimewa)
GP Ansor Jatim Kolaborasi dengan DJP untuk edukasi kader dan UMKM. (istimewa)

Jurnas.net – Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur resmi menjalin kemitraan strategis dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I dalam upaya meningkatkan literasi dan kepatuhan perpajakan masyarakat.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Edukasi dan Pendampingan Administrasi Perpajakan dalam Rangka Peningkatan Kepatuhan Perpajakan yang berlangsung di Kantor Kanwil DJP Jawa Timur I, Jalan Jagir Wonokromo Nomor 104, Surabaya, Selasa, 14 Juli 2026.

Dokumen kerja sama ditandatangani Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I, Max Darmawan, bersama Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, Musaffa Safril. Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak berkomitmen membangun budaya sadar pajak melalui pendekatan edukatif.

Program yang disiapkan tidak hanya menyasar kader GP Ansor, tetapi juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta badan usaha yang berada di lingkungan organisasi. Ruang lingkup kerja sama mencakup penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi perpajakan, pendampingan administrasi perpajakan, hingga berbagai kegiatan kolaboratif yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban perpajakan.

Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, Musaffa Safril, mengatakan bahwa literasi perpajakan merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang sadar hukum sekaligus memiliki tanggung jawab sebagai warga negara. "Kesadaran membayar pajak tidak lahir karena adanya sanksi, tetapi tumbuh dari pemahaman. Karena itu, literasi perpajakan harus menjadi gerakan bersama agar masyarakat memahami bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan merupakan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa," kata Safril.

Menurut dia, jaringan GP Ansor yang tersebar hingga tingkat desa menjadi modal penting untuk memperluas edukasi perpajakan kepada masyarakat. "Kami ingin kader Ansor menjadi bagian dari solusi. Mereka tidak hanya menjadi warga negara yang patuh pajak, tetapi juga mampu menjadi penggerak literasi perpajakan di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, kepatuhan perpajakan dapat tumbuh sebagai budaya, bukan sekadar kewajiban administratif," katanya.

Musaffa menambahkan, kerja sama tersebut juga akan memberikan manfaat langsung bagi kader yang bergerak di sektor usaha, khususnya UMKM. Melalui edukasi dan pendampingan administrasi perpajakan, pelaku usaha diharapkan mampu menerapkan tata kelola yang lebih baik, meningkatkan kredibilitas usaha, sekaligus memperkuat daya saing.

Dalam implementasinya, Kanwil DJP Jawa Timur I akan memberikan dukungan berupa edukasi, sosialisasi, konsultasi, serta pendampingan administrasi perpajakan. Sementara itu, PW GP Ansor Jawa Timur akan mengoptimalkan jaringan organisasi hingga tingkat cabang, anak cabang, dan ranting agar program menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Bagi GP Ansor Jawa Timur, penguatan literasi perpajakan menjadi bagian dari upaya membangun kader yang adaptif terhadap perkembangan zaman, memiliki kapasitas tata kelola yang baik, serta mampu berkontribusi terhadap penguatan ekonomi nasional. Melalui kolaborasi tersebut, kedua institusi berharap dapat mendorong lahirnya ekosistem masyarakat yang semakin sadar pajak, tertib administrasi, serta memiliki semangat gotong royong dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Berita Terbaru

Basarnas Surabaya Sisir Area Baru Sejauh 157 Mil Laut, KMN Entok Masih Belum Ditemukan

Basarnas Surabaya Sisir Area Baru Sejauh 157 Mil Laut, KMN Entok Masih Belum Ditemukan

Selasa, 14 Jul 2026 17:18 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 17:18 WIB

Jurnas.net – Kantor SAR Kelas A Surabaya terus mengintensifkan pencarian terhadap KMN Entok yang dilaporkan belum kembali setelah berangkat mencari ikan dari P…

DPRD Surabaya Edukasi Gen Z, Budi Leksono: Politik Bukan Sekadar Perebutan Kekuasaan

DPRD Surabaya Edukasi Gen Z, Budi Leksono: Politik Bukan Sekadar Perebutan Kekuasaan

Selasa, 14 Jul 2026 16:19 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 16:19 WIB

Jurnas.net – Upaya meningkatkan literasi politik di kalangan generasi muda terus didorong DPRD Surabaya. Salah satunya melalui kunjungan Komunitas Gelora Juang …

Pemkot Surabaya Beri Bantuan Pendidikan untuk 7.380 Siswa SMA/SMK/MA Sederajat

Pemkot Surabaya Beri Bantuan Pendidikan untuk 7.380 Siswa SMA/SMK/MA Sederajat

Selasa, 14 Jul 2026 15:05 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 15:05 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi.…

PKS: APBD Jatim Jangan Hanya Rapi di Laporan, Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

PKS: APBD Jatim Jangan Hanya Rapi di Laporan, Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Selasa, 14 Jul 2026 14:28 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 14:28 WIB

Jurnas.net – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur melontarkan kritik sekaligus peringatan keras kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar t…

Perekaman KTP-el Surabaya Capai 98,82 Persen, Sebanyak 809.057 Warga Sudah Aktifkan IKD

Perekaman KTP-el Surabaya Capai 98,82 Persen, Sebanyak 809.057 Warga Sudah Aktifkan IKD

Selasa, 14 Jul 2026 13:12 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 13:12 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mempercepat transformasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital. Upaya tersebut ditandai d…

Bupati Ponorogo Nonaktif Dituntut 7 Tahun Penjara, Terima Suap Rp 900 Juta dalam Kasus Jual Beli Jabatan dan Proyek RSUD

Bupati Ponorogo Nonaktif Dituntut 7 Tahun Penjara, Terima Suap Rp 900 Juta dalam Kasus Jual Beli Jabatan dan Proyek RSUD

Selasa, 14 Jul 2026 12:41 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 12:41 WIB

Jurnas.net – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko dengan pidana penjara selama tujuh t…