Aplikasi CAK BAPOK, Cara Surabaya Kendalikan Inflasi dan Tingkatkan Kelas UMKM

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Pejabat Pemkot Surabaya tunjukkan aplikasi baru bernama CAK BAPOK (Cek Harga Kulak Bahan Pokok). (Dok: Humas Pemkot Surabaya)
Pejabat Pemkot Surabaya tunjukkan aplikasi baru bernama CAK BAPOK (Cek Harga Kulak Bahan Pokok). (Dok: Humas Pemkot Surabaya)

Jurnas.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya terus berinovasi dalam menekan inflasi dan meningkatkan kelas UMKM. Terbaru, Dinkopumdag Surabaya membuat aplikasi baru bernama CAK BAPOK (Cek Harga Kulak Bahan Pokok).

Kepala Dinkopumdag Kota Surabaya Dewi Soeriyawati menjelaskan CAK BAPOK merupakan platform e-Commerce yang mempertemukan antara pedagang dengan penyedia barang untuk semua komoditi, baik dari distributor maupun kelompok tani/peternak dari daerah-daerah penghasil bahan pokok yang sebelumnya telah bekerjasama dengan Pemkot Surabaya. Aplikasi ini akan menjawab semua kebutuhan pedagang untuk mendapatkan informasi komoditi bahan pokok dengan harga terbaik dan paling kompetitif.

“CAK BAPOK kami desain sekali klik, artinya dengan satu kali klik nanti akan muncul semua komoditi kebutuhan bahan pokok, sehingga pedagang mendapatkan pilihan informasi barang dan harga yang paling kompetitif. Jadi, ini akan memutus mata rantai yang terlalu banyak dari tangan ke tangan dan memastikan harganya lebih murah,” kata Dewi, Minggu, 10 Desember 2023.

Menurutnya, dengan memutus mata rantai itu, maka pemkot akan bisa mengendalikan harga pasar dan tentunya juga akan bisa menekan inflasi di Kota Surabaya. Bahkan, hal itu juga akan berdampak pada UMKM di Surabaya. Ketika UMKM kulakan barang dengan harga murah dan dijual dengan harga yang kompetitif, maka pasti transaksinya akan semakin cepat dan semakin banyak omsetnya.

“Alhasil, UMKM Surabaya bisa naik kelas karena perputaran barang yang terjual juga semakin banyak. Jadi, aplikasi ini selain bisa mengendalikan inflasi, juga bisa meningkatkan kelas UMKM Surabaya,” katanya.

Ia juga menjelaskan lebih lanjut isi di dalam aplikasi itu. Di antaranya ada tools untuk pedagang pasar, pedagang toko kelontong, dan tools untuk distributor yang penggunaannya berbeda-beda. Bahkan, di dalam aplikasi ini juga ada tools IKP atau Indeks Kecukupan Pangan di Kota Surabaya.

“Contohnya kalau kita berbicara komoditas beras. Maka, di dalam aplikasi ini kita bisa tahu kebutuhan beras berapa dan ketersediaannya hingga saat ini berapa, sehingga kita bisa bilang ketersediaan pangan beras di Surabaya aman karena kita sudah punya data riil di dalam aplikasi itu,” katanya.

Dewi juga memastikan distributor besar yang sudah tergabung dalam aplikasi ini sementara ini baru ada empat, yaitu RPH, Pasar Induk Sidotopo Surabaya (PISS), Bulog, dan Koperasi Bina Raharja. Namun, ke depan distributor ini akan terus ditambah, termasuk para petani yang merupakan binaan dari DKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian) Kota Surabaya. “Rencana kita ke depan semuanya bisa masuk di sini, bisa mewadahi semua kebutuhan pasar,” tegasnya.

Sedangkan yang bisa memanfaatkan atau yang bisa membeli di aplikasi ini adalah semua pelaku usaha di Kota Surabaya. Namun, ia mengakui ada prioritas yang harus didahulukan, yaitu para pedagang pasar dan juga para pelaku usaha toko kelontong binaan Pemkot Surabaya. “Terutama para pelaku usaha yang berasal dari keluarga miskin, supaya mereka bisa naik kelas,” katanya.

Dewi menambahkan, yang paling menarik dari aplikasi ini adalah para pedagang bisa kulakan tanpa harus keluar rumah atau keluar pasar lagi, karena nantinya barang yang sudah dipesan dan dibeli melalui aplikasi itu akan dikirimkan oleh jasa ekspedisi atau kurir yang sudah disiapkan. Bahkan, kurirnya nanti akan diambil dari warga miskin yang telah terdata di internal Pemkot Surabaya.

“Jadi, kita sekalian pemberdayaan masyarakat, sehingga ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga miskin. Kita berharap dengan menjadi kurir di CAK BAPOK, mereka dapat menambah penghasilan lebih dan bahkan kalau bisa terangkis dari garis kemiskinan, dan ini sejalan dengan program pemkot dalam rangka mengentas kemiskinan di Surabaya,” pungkasnya. (Kurniawan)

Berita Terbaru

KAI Daop 8 Surabaya Catat 6,4 Juta Penumpang pada Semester I 2026, Keluhan Pelanggan Diklaim Menurun

KAI Daop 8 Surabaya Catat 6,4 Juta Penumpang pada Semester I 2026, Keluhan Pelanggan Diklaim Menurun

Kamis, 23 Jul 2026 16:18 WIB

Kamis, 23 Jul 2026 16:18 WIB

Jurnas.net – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya mencatat tren positif pada kinerja pelayanan selama Semester I 2026. Di tengah m…

Kasus HIV di Jatim Tertinggi Nasional Tembus 65.238, PKS Mendesak Pemerintah Perkuat Pencegahan

Kasus HIV di Jatim Tertinggi Nasional Tembus 65.238, PKS Mendesak Pemerintah Perkuat Pencegahan

Kamis, 23 Jul 2026 15:02 WIB

Kamis, 23 Jul 2026 15:02 WIB

Jurnas.net – Jawa Timur masih menghadapi tantangan besar dalam pengendalian Human Immunodeficiency Virus (HIV). Berdasarkan data Kementerian Kesehatan dan D…

Lenovo Bidik Pasar Premium Lewat Laptop Edisi FIFA World Cup 2026, Andalkan AI dan Produk Koleksi

Lenovo Bidik Pasar Premium Lewat Laptop Edisi FIFA World Cup 2026, Andalkan AI dan Produk Koleksi

Kamis, 23 Jul 2026 14:23 WIB

Kamis, 23 Jul 2026 14:23 WIB

Jurnas.net – Lenovo semakin agresif memperkuat posisinya di pasar perangkat premium Indonesia dengan menggabungkan inovasi kecerdasan buatan (Artificial I…

Kebun Raya Mangrove Surabaya Disulap Jadi Laboratorium Hidup, Pelajar Bisa Belajar Energi Terbarukan

Kebun Raya Mangrove Surabaya Disulap Jadi Laboratorium Hidup, Pelajar Bisa Belajar Energi Terbarukan

Kamis, 23 Jul 2026 13:16 WIB

Kamis, 23 Jul 2026 13:16 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mengembangkan Kebun Raya Mangrove (KRM) sebagai kawasan konservasi yang tidak hanya berfungsi sebagai d…

PKS dan Demokrat Jatim Perkuat Komunikasi Politik, Bahas Kolaborasi hingga Sistem Pemilu

PKS dan Demokrat Jatim Perkuat Komunikasi Politik, Bahas Kolaborasi hingga Sistem Pemilu

Kamis, 23 Jul 2026 12:01 WIB

Kamis, 23 Jul 2026 12:01 WIB

Jurnas.net – Di tengah menghangatnya dinamika politik nasional pascaputusan Mahkamah Konstitusi mengenai sistem kepemiluan serta tantangan fiskal yang dihadapi …

Komunitas Nelayan Jadi Kunci Ekonomi Biru, Delegasi ASEAN-ID Blue Puji Transformasi Bangsring Banyuwangi

Komunitas Nelayan Jadi Kunci Ekonomi Biru, Delegasi ASEAN-ID Blue Puji Transformasi Bangsring Banyuwangi

Kamis, 23 Jul 2026 11:23 WIB

Kamis, 23 Jul 2026 11:23 WIB

Jurnas.net – Pengelolaan potensi bahari berbasis masyarakat yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali mendapat pengakuan internasional. D…