Pemprov Jatim Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Mulai Juli Hingga Agustus 2024

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kabid Pajak Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemprov Jatim, Kresna Bimasakti, saat jumpa pers. (Insani/Jurnas.net)
Kabid Pajak Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemprov Jatim, Kresna Bimasakti, saat jumpa pers. (Insani/Jurnas.net)

Jurnas.net - Provinsi Jawa Timur mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor selama 1,5 bulan, yakni 15 Juli-31 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/359/KPTS/013/2024.

Kabid Pajak Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemprov Jatim, Kresna Bimasakti, mengatatakan kebijakan pembebasan pajak daerah meliputi bebas BBN II dan seterusnya, bebas sanksi administratif PKB dan BBNKB serta bebas PKB Progresif.

"Pemberian pembebasan BBN II dan seterusnya, diprediksi akan dimanfaatkan sebanyak 89.500 objek dengan nilai pembebasan sebesar Rp49.469.394.000," kata Kresna, Sabtu, 13 Juli 2024.

Kresna melanjutkan pemberian pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB, diprediksi akan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan jumlah 258.100 objek.

"Sementara pemberian pembebasan PKB Progresif diprediksi akan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan jumlah 4.000 objek dengan nilai pembebasan sebesar Rp4.802.627.000,” ujarnya.

Baca Juga : Pemkot Ancam Sanksi 712 Wajib Pajak di Surabaya “Ogah” Bayar Pajak

Dia menjelaskan adapun objek kendaraan luar provinsi yang didaftarkan masuk ke Jawa Timur diprediksi akan dimanfaatkan sebanyak 6.200 objek dengan nilai pembebasan sebesar Rp8.481.657.000. Total sebanyak 357.800 objek diprediksi akan memanfaatkan kebijakan dengan nilai pembebasan pajak sebesar Rp62.753.678.000.

"Terhadap pemberian kebijakan Pembebasan Pajak Daerah yang dilakukan sampai dengan 31 Agustus 2024 akan diperoleh penerimaan PKB, yakni penerimaan PKB dari bebas BBN II dan seterusnya sebesar Rp77.841.670.000, penerimaan PKB dari bebas sanksi administratif PKB dan BBNKB sebesar Rp130.167.474.000, penerimaan PKB dari bebas PKB Progresif sebesar Rp16.926.846.000," katanya.

Sedangkan, penerimaan PKB dari objek kendaraan luar provinsi yang masuk ke Jawa Timur sebesar Rp13.583.307.000. Dan, diprediksi total sebanyak 357.800 objek PKB akan memanfaatkan kebijakan pembebasan pajak daerah dengan penerimaan PKB sampai akhir periode pembebasan tanggal 31 Agustus 2024.sebesar Rp238.519.297.000.

Tag :

Berita Terbaru

GP Ansor Bawean Bangun Ekonomi Desa Lewat Program 'Ansor Bertani'

GP Ansor Bawean Bangun Ekonomi Desa Lewat Program 'Ansor Bertani'

Kamis, 23 Apr 2026 14:34 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 14:34 WIB

Jurnas.net – Gerakan Pemuda Ansor mulai menggeser peran dari sekadar organisasi sosial-keagamaan menjadi motor penggerak ekonomi berbasis desa. Hal ini t…

Gus Lilur: Muktamar NU Harus Utamakan Pemimpin Bersih dan Berintegritas

Gus Lilur: Muktamar NU Harus Utamakan Pemimpin Bersih dan Berintegritas

Kamis, 23 Apr 2026 12:14 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 12:14 WIB

Jurnas.net — Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) pada Juli–Agustus 2026, wacana arah kepemimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia k…

Hari Bumi, InJourney Tanam 100 Pohon Gayam di Borobudur untuk Perkuat Konservasi Air dan Pelestarian DAS

Hari Bumi, InJourney Tanam 100 Pohon Gayam di Borobudur untuk Perkuat Konservasi Air dan Pelestarian DAS

Kamis, 23 Apr 2026 11:26 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 11:26 WIB

Jurnas.net - InJourney Destination Management bersama PT Taman Wisata Borobudur, di Studio Nawung serta masyarakat Desa Karangrejo, Borobudur, menggelar kegiata…

Fiskal Seret, Pemkot Surabaya Andalkan Skema KPBU agar Infrastruktur Tetap Berjalan

Fiskal Seret, Pemkot Surabaya Andalkan Skema KPBU agar Infrastruktur Tetap Berjalan

Kamis, 23 Apr 2026 10:18 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 10:18 WIB

Jurnas.net — Tekanan fiskal yang kian terasa memaksa Pemerintah Kota Surabaya memutar strategi. Di tengah penurunan pendapatan hingga lebih dari Rp1 triliun, p…

DPP PDIP Tunjuk Syaifudin Zuhri Jadi Ketua DPRD Surabaya, Gantikan Adi Sutarwijono

DPP PDIP Tunjuk Syaifudin Zuhri Jadi Ketua DPRD Surabaya, Gantikan Adi Sutarwijono

Kamis, 23 Apr 2026 09:24 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 09:24 WIB

Jurnas.net — Peta kepemimpinan legislatif Kota Surabaya resmi bergeser. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menetapkan Syaifudin Z…

Ribuan ASN di Kota Yogyakarta Digerakkan Bersihkan Sampah di Kawasan Umum

Ribuan ASN di Kota Yogyakarta Digerakkan Bersihkan Sampah di Kawasan Umum

Kamis, 23 Apr 2026 08:46 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 08:46 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kota Yogyakarta mulai menggerakkan para aparatur sipil negara (ASN) untuk melakukan bersih-bersih di kawasan umum. Bersih-bersih di kawa…