Jurnas.net – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak seluruh warga Kota Pahlawan mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang jujur dan akurat kepada petugas Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, kualitas data menjadi kunci utama agar kebijakan pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial, benar-benar tepat sasaran.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional tersebut, Eri bahkan menjadi salah satu responden yang didata langsung oleh petugas BPS di rumah dinasnya di Jalan Sedap Malam, Surabaya, Rabu malam, 17 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, tiga petugas sensus didampingi langsung Kepala BPS Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, melakukan pendataan terkait kondisi sosial ekonomi keluarga, aset rumah tangga, hingga berbagai informasi yang menjadi bagian dari Sensus Ekonomi 2026.
Menurut Eri, sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan rutin, melainkan instrumen penting bagi pemerintah untuk membaca kondisi riil perekonomian masyarakat dan menentukan arah kebijakan pembangunan yang lebih tepat.
“Alhamdulillah malam hari ini saya dan keluarga mengikuti Sensus Ekonomi yang dilakukan BPS. Dari pendataan ini pemerintah bisa mengetahui kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat sehingga kebijakan yang dibuat benar-benar berdasarkan data,” kata Eri.
Ia menjelaskan, hasil sensus akan menjadi dasar untuk memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kelompok desil ekonomi. Dengan data yang terus diperbarui, pemerintah dapat mengetahui perubahan kondisi ekonomi warga dan menyusun program intervensi yang lebih efektif.
“Data ini akan menunjukkan posisi ekonomi setiap rumah tangga. Dari situ pemerintah bisa melihat siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan dan siapa yang sudah mengalami peningkatan kesejahteraan,” ujarnya.
Karena itu, Eri meminta masyarakat tidak menolak kedatangan petugas sensus dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan secara terbuka. Ia memahami sebagian warga mungkin merasa jenuh karena sering menjadi objek pendataan, namun proses tersebut diperlukan untuk memastikan data pemerintah tetap akurat dan relevan.
“Updating data harus dilakukan secara berkala. Tujuannya agar program pemerintah tepat sasaran dan bantuan yang diberikan benar-benar diterima oleh warga yang berhak,” tegasnya.
Bahkan, Eri secara khusus menyampaikan permohonan kepada warga Surabaya agar mendukung penuh pelaksanaan sensus tersebut. “Saya atas nama Pemerintah Kota Surabaya memohon kepada seluruh warga untuk menerima dan membantu petugas BPS. Jawaban panjenengan sangat penting untuk mengetahui pergerakan ekonomi Surabaya dan memastikan penyaluran bantuan semakin transparan,” katanya.
Menurut Eri, keberadaan data yang valid tidak hanya membantu pemerintah dalam menyusun program kesejahteraan, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi, investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pengentasan kemiskinan.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Surabaya Arrief Chandra Setiawan menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dan dilakukan setiap 10 tahun sekali. Di Surabaya, pendataan menyasar seluruh pelaku usaha mulai dari usaha besar, usaha menengah, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
BPS mencatat terdapat sekitar 1.402 perusahaan besar dengan omzet di atas Rp50 miliar yang menjadi target sensus. Selain itu, terdapat sekitar 13.000 usaha menengah dan hampir 490.000 UMKM yang juga akan didata selama pelaksanaan sensus. “Kami akan mendata seluruh pelaku usaha di Surabaya, mulai dari usaha besar hingga UMKM. Data ini sangat penting untuk memotret struktur ekonomi daerah secara menyeluruh,” ujar Arrief.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Kota Surabaya menerjunkan sekitar 1.980 petugas dan pengawas. Pendataan telah dimulai sejak 1 Mei 2026, sedangkan metode door to door berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Hingga pertengahan Juni 2026, BPS mencatat sekitar 800 perusahaan besar telah berhasil didata. Sementara dalam dua hari pertama pelaksanaan pendataan lapangan, petugas telah menjangkau sekitar 8.000 unit usaha.
Meski demikian, Arrief mengakui masih terdapat tantangan berupa kejenuhan sebagian responden yang merasa terlalu sering didata oleh berbagai program pemerintah. “Kami menghadapi tantangan respondent burden atau kejenuhan responden. Namun dengan pendekatan persuasif dan dukungan Pemerintah Kota Surabaya, kami optimistis target pendataan dapat tercapai,” ungkapnya.
Ia menegaskan, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Semakin lengkap dan akurat data yang diperoleh, semakin tepat pula kebijakan yang dapat disusun pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, BPS berharap seluruh warga dan pelaku usaha di Surabaya dapat berpartisipasi aktif demi menghadirkan potret ekonomi yang utuh sebagai fondasi pembangunan di masa mendatang.
Editor : Rahmat Fajar
