Jurnas.net – Komitmen Partai Demokrat untuk terus hadir di tengah masyarakat dan menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan rakyat diwujudkan melalui langkah konkret di Jawa Timur. Menindaklanjuti arahan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur meluncurkan program Jumat Aspirasi Rakyat (JUARA).
Program tersebut digagas Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur, Agung Mulyono, sebagai wadah komunikasi langsung antara masyarakat dengan wakil rakyat. Melalui JUARA, warga dapat menyampaikan berbagai keluhan, usulan, maupun persoalan yang dihadapi untuk kemudian ditindaklanjuti secara terstruktur oleh Fraksi Demokrat.
Program JUARA digelar rutin setiap hari Jumat di Kantor DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Surabaya, sebagai bentuk penguatan politik pelayanan yang menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur, dr. Agung Mulyono, mengatakan bahwa program ini lahir dari semangat Partai Demokrat untuk memperpendek jarak antara masyarakat dengan wakil rakyat. Menurutnya, selama ini masih banyak warga yang kesulitan menyampaikan aspirasi maupun mendapatkan akses komunikasi langsung dengan anggota legislatif. Karena itu, Demokrat berupaya menghadirkan ruang yang terbuka, mudah diakses, dan responsif terhadap berbagai persoalan masyarakat.
“Mas Ketum AHY selalu mengingatkan bahwa kader Demokrat harus hadir di tengah rakyat, mendengar langsung kebutuhan mereka, memahami persoalan yang dihadapi, serta berupaya menghadirkan solusi. Semangat itulah yang kami wujudkan melalui Program Jumat Aspirasi Rakyat atau JUARA,” kata Agung, di Kantor DPD Demokrat Jawa Timur, Jumat, 19 Juni 2026.
Agung menjelaskan, JUARA bukan sekadar forum menerima keluhan masyarakat. Lebih dari itu, program ini dirancang sebagai mekanisme pengawalan aspirasi agar setiap persoalan yang disampaikan tidak berhenti pada tahap pengaduan, melainkan benar-benar diperjuangkan hingga memperoleh solusi.
“Tujuan kami bukan hanya mendengar, tetapi memastikan aspirasi masyarakat mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang jelas. Rakyat harus merasakan bahwa wakilnya hadir dan bekerja untuk mereka,” tegasnya.
Untuk menjamin efektivitas pelayanan, Fraksi Demokrat menerapkan sistem piket bergiliran yang melibatkan dua anggota fraksi setiap pekan. Mereka bertugas menerima aspirasi, melakukan pendalaman masalah, hingga mengawal proses penyelesaiannya melalui komisi maupun perangkat pemerintah terkait.
Beragam persoalan dapat disampaikan masyarakat melalui JUARA, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan, UMKM, bantuan sosial, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, hingga pelayanan publik.
Anggota DPRD Jawa Timur tiga periode itu menilai, model komunikasi politik yang terbuka dan langsung seperti ini sangat dibutuhkan di tengah meningkatnya kompleksitas persoalan yang dihadapi masyarakat. “Fraksi Demokrat ingin membangun politik yang lebih substantif, bukan sekadar hadir saat pemilu. Aspirasi rakyat harus menjadi dasar perjuangan politik dan kebijakan yang kami ambil,” ujarnya.
Selain menghadirkan Program JUARA, lanjut Agung, Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur juga terus mengembangkan forum dialog publik bertajuk Ngobrol Fraksi (Ngofrak). Program yang telah berjalan lebih dari satu tahun itu menjadi ruang diskusi antara anggota fraksi dengan akademisi, komunitas, organisasi profesi, tokoh masyarakat, hingga berbagai elemen publik lainnya.
Ngofrak dilaksanakan secara bergiliran di rumah anggota fraksi untuk menciptakan suasana diskusi yang lebih santai, terbuka, dan produktif. “Ngofrak bukan sekadar forum silaturahmi. Ini adalah ruang dialog untuk menyerap ide, kritik, dan solusi dari berbagai kalangan agar kebijakan yang diperjuangkan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Agung.
Rencananya, Ngofrak berikutnya akan digelar pada Juli 2026 di Kabupaten Ponorogo dengan mengangkat semangat kebersamaan dan kearifan lokal daerah. Tak hanya menjadi ruang dialog, Ngofrak juga berfungsi sebagai instrumen monitoring dan evaluasi (monev) kinerja anggota Fraksi Demokrat di masing-masing komisi DPRD. Melalui forum tersebut, kinerja legislasi, penganggaran, dan pengawasan anggota dewan dapat dipantau secara lebih terukur.
Menurut Agung, JUARA dan Ngofrak merupakan dua instrumen penting dalam memperluas partisipasi publik sekaligus memastikan aspirasi masyarakat benar-benar tersambung dengan proses pengambilan kebijakan di DPRD Jawa Timur. “Kedua program ini merupakan bentuk komitmen Demokrat untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat sekaligus menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi rakyat,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Program JUARA, Rasiyo, menegaskan bahwa kondisi masyarakat saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks sehingga menuntut wakil rakyat untuk lebih aktif turun ke lapangan dan hadir di tengah konstituen. Menurut anggota Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Surabaya tersebut, berbagai aspirasi yang masuk tidak hanya berkaitan dengan persoalan lokal, tetapi juga menyangkut isu-isu nasional yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini sangat beragam, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan hingga berbagai kebijakan pemerintah yang dirasakan langsung oleh rakyat. Karena itu wakil rakyat harus hadir untuk mendengar dan memperjuangkannya,” ujar Rasiyo.
Ia menegaskan bahwa seluruh anggota Fraksi Demokrat telah dijadwalkan secara bergiliran untuk menjalankan Program JUARA. Melalui mekanisme tersebut, setiap anggota dewan dituntut memahami persoalan masyarakat sesuai bidang tugas dan wilayah kerjanya masing-masing. “Jangan sampai masyarakat datang membawa persoalan, tetapi wakil rakyat tidak memahami masalah yang mereka hadapi. Anggota dewan harus peka, memahami kondisi rakyat, dan mampu memberikan solusi maupun penjelasan yang dibutuhkan,” tegasnya.
Rasiyo mengungkapkan, berbagai isu yang paling banyak disampaikan masyarakat saat ini antara lain persoalan ekonomi, daya beli masyarakat, kenaikan harga kebutuhan pokok, pendidikan, hingga bantuan sosial. Ia mencontohkan, belum lama ini sejumlah guru menyampaikan aspirasi terkait persoalan yang mereka hadapi. Aspirasi tersebut langsung diteruskan kepada Komisi E DPRD Jawa Timur untuk ditindaklanjuti.
“Semua aspirasi harus ditampung dan diperjuangkan. Karena itu Program JUARA hadir sebagai jembatan antara rakyat dan wakilnya agar tidak ada persoalan masyarakat yang diabaikan,” pungkas Rasiyo.
Editor : Amal
