Strategi Surabaya Cegah Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ilustasi - kekerasan antar pelajar.
Ilustasi - kekerasan antar pelajar.

Jurnas.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Kelompok Kerja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melakukan penguatan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (TPPKS). Ini sebagaimana masuk dalam program kerja Kelompok Kerja PAUD Kota Surabaya di tahun 2024.

Bunda PAUD Kota Surabaya, Rini Indriyani mengatakan bahwa TPPKS sudah terbentuk di setiap satuan pendidikan. Mulai dari PAUD, TK, Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Pahlawan.

"TPPKS sudah dibentuk oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya di tingkat PAUD, SD dan SMP. Karena memang apapun itu kita harus siap, kita harus sedia payung sebelum hujan," kata Rini, Jumat, 2 Februari 2024.

Rini berharap keberadaan TPPKS di setiap satuan pendidikan, dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Maka dari itu, di tahun 2024, penguatan TPPKS masuk dalam program Kelompok Kerja Bunda PAUD Surabaya.

"Semoga Surabaya tidak terjadi kekerasan lagi kepada anak-anak. Jadi memang kita kuatkan, bagaimana TPPKS ini bergerak di masing-masing sekolah satuan PAUD," kata perempuan yang juga menjabat Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya.

Ia menuturkan bahwa anggota TPPKS berasal dari para guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan setempat. Baik itu pada Kelompok Kerja Kepala Pos PAUD Terpadu (K3PPT), Kelompok Kerja Kepala Kelompok Bermain (K3KB) hingga Kelompok Kerja Kepala Taman Kanak-Kanak (K3TK).

"Ada PPT di masing-masing Balai RW, kemudian ada K3PPT, ada K3TK, jadi semua kita libatkan. Karena ini (satuan) PAUD, jadi kita fokus di PAUD, tapi insyaallah itu (TPKS) sudah terbentuk, tinggal bagaimana program itu berjalan dan bila perlu secara masif," ujarnya.

Sementara itu, Direktur PAUD Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Komalasari menjelaskan bahwa TPPKS dibentuk sebagai wujud kepedulian kementerian untuk mencegah dan menangani kekerasan di satuan pendidikan.

"Artinya dengan terbentuknya tim ini menjadi garda terdepan untuk bisa mencegah adanya kekerasan di satuan-satuan pendidikan. Jika ada kekerasan, segera dapat dilaporkan dan ditangani dan juga melakukan pencegahan," kata Komalasari.

Ia juga mengungkapkan bahwa TPPKS tidak hanya dibentuk di tingkat satuan PAUD. Namun dibentuk pula pada satuan SD, SMP hingga SMA sederajat. Sementara pembentukan TPPKS pada satuan PAUD se-Indonesia, saat ini sudah mencapai angka 51 persen.

"Kemudian kita juga mendorong satuan SD, SMP dan SMA, sudah di angka 70 persen pembentukannya. Dan yang terpenting juga kita mendorong agar pemerintah daerah membentuk Satgas ini," katanya.

Pembentukan TPPKS di satuan pendidikan dinilainya sangat penting. Keberadaan tim ini diharapkan dapat menciptakan iklim yang aman di lingkungan sekolah baik secara fisik maupun psikis. Sebab, kata dia, proses pembelajaran itu harus terasa menyenangkan bagi anak-anak.

"Maka kita harus memastikan, selain belajar, selain berinteraksi, tapi juga lingkungannya harus aman. Tidak ada bullying, tidak ada kekerasan seksual, tidak ada kekerasan fisik, anak-anak merasa nyaman di lingkungan sekolah. Dan itu adalah salah satu kunci agar anak-anak senang belajar," pungkasnya.

Berita Terbaru

Golkar Jatim Mulai Panaskan Mesin Politik 2029, Ali Mufthi: Musda Tuntas, Kini Bidik Pemilih Muda

Golkar Jatim Mulai Panaskan Mesin Politik 2029, Ali Mufthi: Musda Tuntas, Kini Bidik Pemilih Muda

Jumat, 31 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 31 Jul 2026 19:43 WIB

Jurnas.net - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur mulai mengakselerasi konsolidasi organisasi sebagai langkah awal menghadapi Pemilu 2029.…

Bupati Gresik Buka MPLS Sekolah Rakyat, Pendidikan Gratis Disiapkan untuk Putus Rantai Kemiskinan

Bupati Gresik Buka MPLS Sekolah Rakyat, Pendidikan Gratis Disiapkan untuk Putus Rantai Kemiskinan

Jumat, 31 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 31 Jul 2026 17:16 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik resmi memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) Permanen di Desa…

Kado HUT Ke-81 RI, Pemprov Jatim Bebaskan Denda Pajak Kendaraan dan Beri Insentif untuk Buruh serta Ojol

Kado HUT Ke-81 RI, Pemprov Jatim Bebaskan Denda Pajak Kendaraan dan Beri Insentif untuk Buruh serta Ojol

Jumat, 31 Jul 2026 15:26 WIB

Jumat, 31 Jul 2026 15:26 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggulirkan program pembebasan pajak kendaraan bermotor sepanjang Agustus 2026, berdasarkan Keputusan…

Kapal Express Bahari 3F Rusak Disenggol Tanker hingga Batal Berlayar, Bagaimana Hak Penumpang atas Kompensasi?

Kapal Express Bahari 3F Rusak Disenggol Tanker hingga Batal Berlayar, Bagaimana Hak Penumpang atas Kompensasi?

Jumat, 31 Jul 2026 14:36 WIB

Jumat, 31 Jul 2026 14:36 WIB

Jurnas.net - Insiden senggolan yang merusak KM Express Bahari 3F kembali memicu terganggunya layanan penyeberangan Gresik–Pulau Bawean. Di tengah keterbatasan a…

Mengukur Keberhasilan Pemerintah: Apakah Survei Kepuasan Sudah Cukup?

Mengukur Keberhasilan Pemerintah: Apakah Survei Kepuasan Sudah Cukup?

Jumat, 31 Jul 2026 13:26 WIB

Jumat, 31 Jul 2026 13:26 WIB

Oleh: Ir. Jailani, S.T., M.M. Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Di negara demokrasi, survei opini publik telah menjadi salah satu…

DPRD Jatim Dukung Putusan MK Pisahkan Anggaran MBG dari Pendidikan, Puguh: Mutu Sekolah Harus Jadi Prioritas

DPRD Jatim Dukung Putusan MK Pisahkan Anggaran MBG dari Pendidikan, Puguh: Mutu Sekolah Harus Jadi Prioritas

Jumat, 31 Jul 2026 09:18 WIB

Jumat, 31 Jul 2026 09:18 WIB

Jurnas.net – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa anggaran Program M…