Jurnas.net – Menjelang arus mudik Idulfitri 2026, Jembatan Suramadu justru berada dalam sorotan tajam. Bukan karena kesiapan infrastruktur, melainkan akibat munculnya fakta pencurian komponen vital yang memicu kekhawatiran serius terhadap keselamatan publik.
Kasus hilangnya pelindung tiang pancang, baut, hingga komponen penting lainnya bukan sekadar tindak kriminal biasa. Peristiwa ini menjadi sinyal keras adanya celah dalam sistem pengawasan dan pemeliharaan salah satu infrastruktur strategis nasional tersebut.
Baca juga: Geopolitik Memanas, Jatim Tetap Optimistis Kejar Target Investasi Rp147,7 Triliun di 2026
Jika bagian penting dari struktur jembatan bisa hilang tanpa terdeteksi, maka pertanyaan mendasar pun muncul, seberapa aman Suramadu dilintasi ribuan kendaraan setiap hari, terlebih saat lonjakan ekstrem arus mudik?.
Komponen yang hilang memiliki fungsi krusial dalam menjaga ketahanan struktur, terutama melindungi dari korosi yang dapat mempercepat kerusakan. Kehilangan elemen tersebut bukan hanya soal kerugian material negara, tetapi berpotensi membuka jalan menuju risiko kegagalan konstruksi.
Dalam konteks arus mudik, ketika beban jembatan meningkat drastis, kerentanan sekecil apa pun bisa berubah menjadi ancaman besar.
Lebih mengkhawatirkan, hingga kini belum ada penjelasan yang benar-benar transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik mengenai kondisi terkini jembatan.
Ketua KOPRI Cabang Bangkalan, Mufidatul Ulum, secara tegas menyatakan bahwa dalam situasi saat ini, Suramadu tidak dapat begitu saja diklaim aman. “Dalam kondisi seperti ini, Suramadu tidak bisa meyakinkan publik sebagai jalur yang sepenuhnya aman tanpa audit teknis yang terbuka,” kata Mufidatul, sapaan akbranya, Rabu, 18 Maret Maret 2026.
Ia menilai, lonjakan kendaraan saat Lebaran akan memperbesar beban jembatan, sementara indikasi kerusakan akibat hilangnya komponen vital tidak bisa dianggap remeh.
Baca juga: Khofifah Berangkatkan 3.000 Pemudik Gratis Jalur Laut dari Jangkar ke Raas dan Sapudi
Desakan agar pemerintah segera melakukan audit teknis independen pun menguat. Audit tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah kondisi struktur masih layak menahan beban lalu lintas tinggi.
Jika ditemukan kerentanan, opsi pembatasan bahkan pengalihan arus mudik dinilai bukan hal berlebihan, melainkan langkah preventif demi keselamatan publik. Sorotan juga mengarah pada besarnya anggaran pemeliharaan yang telah dikucurkan. Pada 2024, anggaran perawatan Suramadu mencapai sekitar Rp40 miliar.
Sementara pada 2025, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kembali dialokasikan sekitar Rp10 miliar untuk pemeliharaan rutin. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan adanya kehilangan komponen vital. Kondisi ini memunculkan pertanyaan tajam: ke mana efektivitas pengawasan berjalan, jika dengan anggaran besar kerusakan dan pencurian masih bisa terjadi?.
Baca juga: Inflasi Surabaya Naik, Pemkot Siapkan Pasar Murah hingga Beras SPHP untuk Jaga Daya Beli
Di tengah ketidakpastian tersebut, masyarakat diimbau untuk tidak mengabaikan potensi risiko. Alternatif jalur mudik, seperti menggunakan transportasi laut, dapat menjadi pilihan rasional untuk meminimalisir potensi bahaya.
Situasi ini menjadi pengingat bahwa keselamatan publik tidak boleh dikompromikan oleh kelalaian atau lemahnya pengawasan. Tanpa langkah konkret, transparansi, dan perbaikan menyeluruh, Suramadu bukan hanya kehilangan kepercayaan publik, tetapi juga berpotensi menjadi titik rawan dalam arus mudik nasional.
Pada akhirnya, pilihan ada pada pengambil kebijakan, bertindak cepat sebelum risiko membesar, atau menunggu hingga kepercayaan publik benar-benar runtuh.
Editor : Risfil Athon