Jurnas.net – Peringatan Hari Kartini tak lagi sekadar seremoni di Banyuwangi. Pemerintah daerah memanfaatkannya sebagai momentum merumuskan kebijakan berbasis kebutuhan riil perempuan melalui forum “Rembug Perempuan” yang digelar Selasa, 21 April 2026.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan pembangunan daerah tak bisa dilepaskan dari peran strategis perempuan. Karena itu, suara perempuan harus masuk langsung ke meja perencanaan, bukan hanya menjadi pelengkap.
Baca juga: Ngopi di Tepi Sungai Berlatar Gunung Raung, Pesona Senja Banyuwangi Jadi Magnet Wisata Baru
Forum yang berlangsung di Aula Minak Jinggo, Kantor Pemkab Banyuwangi, itu diikuti puluhan peserta dari beragam latar belakang. Mulai dari organisasi keagamaan, tenaga kesehatan, pelaku usaha, komunitas literasi, hingga pendamping sosial.
Sejumlah organisasi yang hadir antara lain Aisyiyah, Muslimat NU, serta Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Selain itu, turut terlibat Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), kader Posyandu, hingga pelaku UMKM perempuan.
“Tanpa keterlibatan aktif perempuan, kemajuan daerah sulit tercapai. Kami ingin kebijakan yang lahir benar-benar mencerminkan kebutuhan perempuan dan anak, sejalan dengan semangat Kartini tentang kesetaraan dan martabat,” ujar Ipuk.
Ia menekankan, perempuan kini memegang peran lintas sektor dari keluarga hingga ekonomi, pendidikan, kesehatan, bahkan kepemimpinan. Karena itu, forum ini dirancang sebagai ruang terbuka untuk merumuskan solusi konkret, bukan sekadar diskusi formalitas.
Kepala Bappeda Banyuwangi, Suyanto Waspotondo, menjelaskan bahwa rembuk dibagi dalam empat fokus utama literasi digital, kesehatan jiwa, pemberdayaan perempuan, serta bisnis dan ekonomi kreatif.
Baca juga: Pemkab Banyuwangi Terima 18 Truk Koperasi Merah Putih, Perkuat Ekonomi Desa
Sebelum forum berlangsung, para peserta telah melakukan kunjungan ke sejumlah OPD untuk menggali data dan persoalan lapangan. Hasilnya kemudian dibahas dalam kelompok diskusi dengan pendamping fasilitator, sebelum dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan.
Dari forum tersebut, muncul berbagai usulan strategis. Salah satunya dari perwakilan KUPI, Zulfi Zumala, yang menyoroti urgensi literasi digital di tengah meningkatnya risiko kekerasan berbasis teknologi. “Perlu pelatihan literasi digital untuk anak dan orang tua, saluran pengaduan kasus kekerasan digital, serta sistem mitigasi berbasis kolaborasi multipihak,” ujarnya.
Selain itu, peserta juga mengusulkan peningkatan kapasitas perempuan dalam memanfaatkan media sosial untuk produktivitas ekonomi, pelatihan literasi keuangan, hingga keamanan digital.
Baca juga: Pemkab Banyuwangi Hapus PBB 6.836 Warga Miskin, Demi Dongkrak Daya Beli Masyarakat
Tak hanya isu digital, forum juga menyoroti penguatan ekonomi perempuan. Salah satu usulan yang mengemuka adalah penguatan program “Kanggo Riko” yang menyasar kepala keluarga perempuan agar lebih mandiri secara ekonomi.
Isu kesehatan mental perempuan dan anak juga menjadi perhatian, termasuk kebutuhan hotline layanan kesehatan jiwa, pelatihan ekonomi kreatif, serta penguatan peran komunitas dalam pendampingan sosial.
Ipuk berharap forum ini tidak berhenti sebagai agenda tahunan, tetapi menjadi mekanisme rutin dalam menyusun kebijakan pembangunan. “Dari sini harus lahir solusi nyata. Perempuan Banyuwangi harus semakin berdaya, mandiri, sehat, dan menjadi penggerak ekonomi sekaligus penyangga keluarga,” tandasnya.
Editor : Andi Setiawan