Jurnas.net – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) membuka peluang kerja sama strategis dengan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dalam pengelolaan perkebunan sawit nasional yang tersebar dari Aceh hingga Papua Selatan. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program transmigrasi yang produktif dan berkelanjutan.
Rencana kerja sama itu mengemuka saat Direktur Hubungan Kelembagaan PT Agrinas Palma Nusantara, Mayjen (Purn) TNI Cucu Somantri, melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi di Gedung Makarti, Kompleks Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, Agrinas menawarkan skema pengelolaan bersama perkebunan sawit milik perusahaan yang memiliki total luasan sekitar 2,3 juta hektare dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Wamen Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menyambut positif penjajakan kerja sama tersebut. Menurutnya, orientasi utama kolaborasi yang dibangun harus berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Inti dari kerja sama ini adalah menciptakan kesejahteraan rakyat. Program apa pun yang dijalankan harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” kata Viva.
Dalam konsep yang tengah dibahas, Agrinas akan menyediakan lahan perkebunan, sementara Kementerian Transmigrasi menyiapkan sumber daya manusia melalui program transmigrasi maupun pemberdayaan masyarakat lokal. Viva menegaskan bahwa Kementrans tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan berbagai program pembangunan kawasan transmigrasi. Karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN, menjadi langkah strategis untuk mempercepat pencapaian target pembangunan.
“Selama ini kami telah menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian, lembaga negara, perguruan tinggi hingga BUMN. Kolaborasi menjadi kunci untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Menurut Viva Yoga, pengelolaan perkebunan sawit melalui skema transmigrasi bukanlah hal baru. Berbagai kawasan transmigrasi di Pulau Sumatera telah membuktikan keberhasilan model tersebut dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Salah satu contoh sukses adalah Kawasan Transmigrasi Kuamang Kuning di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Kawasan yang mulai ditempati transmigran sejak 1985 itu kini berkembang menjadi sentra perkebunan sawit yang menopang perekonomian masyarakat.
“Dari sekitar seribu kepala keluarga yang tinggal di sana, mayoritas merupakan petani sawit. Dengan kepemilikan lahan sekitar delapan hektare, mereka bisa memperoleh penghasilan yang cukup besar setiap bulannya,” ungkap Viva Yoga.
Ia menjelaskan bahwa pengembangan komoditas unggulan di kawasan transmigrasi selalu disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Pada tahap awal, masyarakat biasanya bermitra dengan perusahaan melalui pola inti-plasma sebelum akhirnya mengelola lahan secara mandiri. “Setelah masa kerja sama berakhir, lahan dan kebun sawit tersebut menjadi milik masyarakat dan dikelola secara mandiri. Inilah yang menjadi salah satu faktor keberhasilan program transmigrasi,” ujarnya.
Viva Yoga mengungkapkan, saat ini terdapat 61 proposal dari berbagai pemerintah daerah yang mengajukan pembukaan kawasan transmigrasi baru. Kondisi tersebut membuka peluang besar bagi pengembangan kerja sama dengan Agrinas.
Salah satu wilayah yang dinilai potensial adalah Papua Selatan. Di provinsi tersebut, Agrinas memiliki lahan perkebunan sawit seluas sekitar 78.850 hektare yang berpotensi dikelola melalui skema Transmigrasi Lokal (Trans Lok). Program tersebut memungkinkan masyarakat asli Papua menjadi pelaku utama pengelolaan lahan sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh warga setempat.
“Transmigrasi sekarang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Karena itu masyarakat lokal juga bisa diberdayakan melalui program Trans Lok agar mereka menjadi bagian dari pembangunan ekonomi daerahnya sendiri,” tegas Viva.
Ia optimistis pengalaman sukses pengembangan kawasan transmigrasi berbasis sawit di berbagai daerah dapat menjadi model dalam pengelolaan lahan Agrinas ke depan. Viva juga memperkenalkan buku bersejarah berjudul 10 Tahun Penerangan Koperasi 1930–1940 karya RM Margono Djojohadikusumo, tokoh pergerakan ekonomi nasional sekaligus kakek Presiden RI Prabowo Subianto.
Buku yang diterbitkan Balai Pustaka pada 1941 tersebut dinilai memiliki nilai historis penting karena mendokumentasikan perkembangan koperasi pada era Hindia Belanda secara rinci. “Buku ini luar biasa. Pak RM Margono menuliskan perkembangan koperasi secara sangat detail. Bahkan tercatat ada koperasi di wilayah Jember dan Bondowoso yang sudah mampu mengekspor komoditas pertanian pada masa itu,” kata Viva.
Menurutnya, semangat kemandirian ekonomi yang dibangun melalui koperasi pada masa lalu masih sangat relevan untuk mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan saat ini, termasuk dalam pengembangan kawasan transmigrasi dan sektor perkebunan nasional. Kolaborasi antara Kementrans dan Agrinas pun diharapkan tidak hanya menghasilkan produktivitas ekonomi, tetapi juga mampu menciptakan model pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah Indonesia.
Editor : Amal
