Jurnas.net — Peta kepemimpinan legislatif Kota Surabaya resmi bergeser. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya, menggantikan almarhum Dominikus Adi Sutarwijono.
Penunjukan tersebut menjadi penutup dari proses seleksi internal partai yang cukup dinamis, sekaligus menegaskan kendali penuh partai pemenang pemilu dalam menentukan pucuk pimpinan legislatif daerah.
Baca juga: Kata Adalah Senjata: Mas Awi dan Jalan Sunyi Menjaga Demokrasi
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDIP Jawa Timur, Didik Prasetiyono, menegaskan bahwa keputusan DPP merupakan mekanisme organisasi yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Jabatan Ketua DPRD bukan sekadar posisi struktural, tetapi amanah besar dari rakyat yang harus diwujudkan dalam kerja nyata,” kata Didik, Kamis, 23 April 2026.
Menurut Didik, penetapan ini diharapkan mampu menjaga marwah DPRD sekaligus memperkuat fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran agar benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
Baca juga: Eri Cahyadi Kenang Mas Awi, Sosok Penjaga Keseimbangan Politik Surabaya
Sebelum keputusan ditetapkan, DPC PDIP Surabaya sempat mengusulkan tiga nama kader terbaik untuk mengisi posisi tersebut. Selain Syaifudin Zuhri, nama Eri Irawan dan Budi Leksono juga masuk dalam bursa calon.
Ketiganya telah menjalani proses fit and proper test di tingkat DPD PDIP Jawa Timur. Hasil seleksi kemudian diserahkan ke DPP sebagai pemegang keputusan akhir, sebelum akhirnya memilih Syaifudin Zuhri sebagai ketua definitif.
Baca juga: Memikul Kota dalam Diam: Selamat Jalan Mas Awi
Penunjukan ini sekaligus menegaskan posisi strategis PDIP di parlemen Kota Surabaya. Pada Pemilu 2024, partai berlambang banteng tersebut tampil sebagai pemenang dengan perolehan 11 kursi DPRD, sehingga berhak menempati kursi ketua dewan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dengan kepemimpinan baru, publik kini menanti langkah konkret DPRD Surabaya dalam menjawab berbagai persoalan kota, mulai dari pelayanan publik hingga pengawasan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya.
Editor : Risfil Athon