Jurnas.net – Di balik panorama Pulau Bawean yang dikenal sebagai destinasi wisata bahari di Kabupaten Gresik, tersimpan persoalan mendasar yang hingga kini belum juga tuntas. Transportasi laut yang belum andal, layanan kesehatan yang terbatas, hingga distribusi pupuk subsidi yang dinilai tidak tepat sasaran, kembali menjadi keluhan utama masyarakat saat bertemu rombongan legislator Partai Golkar dari DPR RI dan DPRD.
Hal itu disampaikan warga sesaat usai rombongan DPR RI dan DPRD Gresik dari Partai Golkar, melaksanakan Musyawarah Kecamatan (Muscam) Partai Golkar Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang digelar di Desa Daun pada Sabtu malam, 4 Juli 2026. Mereka langsung menyampaikan unek-uneknya, mengenai persoalan yang mereka hadapi selama bertahun-tahun.
Baca juga: Kunjungi Bawean, Legislator Golkar Janji Kawal Aspirasi Infrastruktur hingga Wisata
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Sangkapura, Kiai Masyhudi Washi, mengatakan akses transportasi laut masih menjadi persoalan paling mendasar bagi masyarakat Bawean. Menurut dia, keterisolasian pulau akibat keterbatasan moda transportasi bukan hanya berdampak pada mobilitas warga, tetapi juga menyangkut keselamatan jiwa.
"Kalau ada warga sakit dan harus dirujuk ke rumah sakit di Gresik, mereka sering kali harus menunggu kapal. Ketika cuaca buruk dan gelombang mencapai 1,5 sampai 2 meter, kapal tidak berangkat. Kondisi seperti ini sudah berlangsung puluhan tahun," kata Kiai Masyhudi.
Ia menilai pemerintah perlu menghadirkan armada laut yang lebih layak, dan mampu beroperasi dalam kondisi cuaca yang lebih beragam. Menurut dia, masyarakat kepulauan tidak seharusnya terus hidup dengan ketidakpastian akses transportasi, terlebih ketika menyangkut keadaan darurat.
"Harus ada kapal yang benar-benar mampu menjawab persoalan ini. Jangan sampai masyarakat terus bertaruh nyawa hanya karena ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di daratan," katanya.
Keluhan serupa disampaikan Moh. Basri, warga Desa Daun. Ia menyoroti terbatasnya pelayanan rumah sakit di Pulau Bawean. Menurut dia, meskipun rumah sakit di Bawean telah mengalami peningkatan status pelayanan, kenyataannya banyak pasien tetap harus dirujuk ke Gresik karena keterbatasan dokter spesialis, tenaga medis, maupun peralatan kesehatan.
Kondisi tersebut, kata Basri, membuat masyarakat kepulauan menghadapi risiko berlipat. Selain harus mengeluarkan biaya transportasi tambahan, mereka juga bergantung pada kondisi cuaca untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang semestinya bisa diakses lebih cepat.
"Tolong ini menjadi perhatian. Masa ibu yang akan melahirkan saja masih harus dirujuk ke Gresik. Padahal perjalanan laut tidak selalu bisa dilakukan setiap saat," ujarnya.
Baca juga: Ketika Ketua Golkar Jatim Disambut Pencak Silat Bawean, Warisan Budaya Leluhur yang Tetap Lestari
Persoalan lain datang dari sektor pertanian. Samhan, petani hortikultura asal Desa Daun, mengeluhkan distribusi pupuk subsidi yang dinilai belum menyesuaikan kebutuhan petani di lapangan. Menurutnya, pupuk bersubsidi sering datang ketika masa pemupukan telah lewat. Sebaliknya, saat petani membutuhkan, stok justru kosong.
"Pupuk subsidi datangnya selalu terlambat. Kalau pupuk datang terlambat, manfaatnya sudah tidak maksimal. Kemudian yang sering terjadi, ketika pupuk datang, justru petani yang punya uang tunai lebih dulu yang bisa membeli. Petani kecil sering kali tidak kebagian," kata Samhan.
Ia berharap pemerintah tidak hanya menambah kuota pupuk subsidi untuk Bawean, tetapi juga memperbaiki sistem distribusi agar sesuai dengan kalender tanam petani.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Anggota DPR RI Komisi VI Ahmad Labib, mengatakan seluruh masukan masyarakat akan dibawa ke tingkat nasional. Meski tidak membidangi sektor pertanian maupun perhubungan secara langsung, ia berjanji akan mengoordinasikan persoalan tersebut dengan kementerian terkait.
Baca juga: Golkar Safari Politik ke Bawean, Legislator Pusat hingga Daerah Jemput Aspirasi Warga Kepulauan
"Saya akan membawa aspirasi masyarakat Bawean ini ke Senayan. Untuk persoalan pupuk, saya akan menyampaikannya kepada Menteri Pertanian agar menjadi perhatian. Masalah-masalah yang disampaikan masyarakat tidak boleh berhenti sebagai catatan kunjungan," kata Labib.
Ia juga meminta anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Gresik mengawal persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terutama peningkatan pelayanan rumah sakit dan perbaikan transportasi laut menuju Pulau Bawean.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Wongso Negoro, menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah setelah kembali dari Bawean. "Nanti setelah kembali ke Gresik kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi atas persoalan transportasi laut dan pelayanan rumah sakit yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat Bawean," kata Wongso.
Rangkaian dialog tersebut memperlihatkan bahwa di tengah besarnya potensi Bawean di sektor perikanan, pariwisata, dan ekonomi maritim, masyarakat masih dibayangi persoalan dasar yang belum terselesaikan. Bagi warga, pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang datang ke pulau itu, tetapi dari seberapa cepat mereka memperoleh akses transportasi yang aman, pelayanan kesehatan yang memadai, dan dukungan bagi sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan sebagian besar masyarakat.
Editor : Amal