Jurnas.net – Polda Jawa Timur memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi meningkat selama musim kemarau.
Kesiapan tersebut ditandai dengan apel gelar pasukan dan peralatan penanganan karhutla 2026 yang digelar di lapangan apel Polda Jatim, Selasa, 11 Agustus 2026.
Direktur Samapta Polda Jatim Kombes Noerwiyanto mengatakan, Jawa Timur memiliki tingkat kerawanan karhutla yang cukup tinggi. Kondisi geografis Jatim dengan kawasan hutan, pegunungan, perkebunan hingga wilayah padat penduduk menjadi tantangan dalam upaya pencegahan maupun penanganan kebakaran.
Baca juga: Polda Jatim Tangkap Pembunuh Nenek 79 Tahun di Pasuruan, Ternyata Kerabat Korban
“Jawa Timur merupakan wilayah yang mempunyai potensi kerawanan kebakaran hutan dan lahan yang tinggi. Kawasan hutan jati dan hutan pinus yang tersebar di berbagai wilayah berpotensi terjadi kebakaran, terutama saat musim kemarau,” kata Noerwiyanto.
Ancaman tersebut menjadi perhatian karena sejumlah wilayah Jawa Timur tengah menghadapi kondisi kering. Salah satunya kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang saat ini masih dalam penanganan akibat kebakaran.
Menurut Noerwiyanto, karhutla tidak semata-mata dipicu faktor alam dan cuaca. Aktivitas manusia juga menjadi salah satu faktor yang berpotensi memicu kebakaran, terutama praktik pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar.
“Terjadinya karhutla selain faktor alam atau cuaca pada musim kering yang ekstrem, juga dapat disebabkan faktor manusia. Misalnya membakar lahan untuk membersihkan daun-daun kering yang ada di lahan yang akan dijadikan perkebunan,” ujarnya.
Ia mengatakan, kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini. Berdasarkan prediksi BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi mengalami musim kemarau yang lebih kering dari kondisi normal. Sejumlah wilayah juga diprediksi mengalami musim kemarau yang lebih panjang.
Karena itu, potensi munculnya titik panas atau hotspot menjadi perhatian aparat. Sejumlah wilayah yang dinilai perlu mendapat kewaspadaan antara lain Probolinggo, Situbondo, Lumajang, Malang, Trenggalek, Ponorogo, Kediri, Bojonegoro, Gresik dan wilayah lainnya. "Potensi munculnya titik panas atau hotspot perlu diantisipasi di sejumlah wilayah,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, Polda Jatim memastikan kesiapan personel, peralatan, serta sarana dan prasarana pendukung. Seluruh unsur yang terlibat diminta mampu bergerak cepat dan terpadu ketika terjadi kebakaran. “Apel gelar pasukan dan peralatan ini merupakan langkah dan bukti nyata bahwa baik aspek personel, peralatan maupun sarana prasarana pendukung siap melaksanakan tugas penanganan karhutla,” tegas Noerwiyanto.
Selain kesiapan sumber daya, Polda Jatim juga mendorong penguatan deteksi dini dan patroli di kawasan rawan. Pemanfaatan teknologi untuk memantau titik panas juga perlu dioptimalkan, disertai edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.
Noerwiyanto menegaskan, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan Polri seorang diri. Diperlukan kolaborasi antara Polri, BPBD, Basarnas, pemadam kebakaran, relawan, dinas terkait dan masyarakat. “Keberhasilan penanganan karhutla sangat bergantung pada sinergitas dan kolaborasi lintas sektoral. Karena itu, kita harus menghilangkan ego sektoral agar penanganan di lapangan bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Menurut dia, kesiapan personel dan peralatan juga harus dijaga setiap saat. Koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar ketika kebakaran terjadi, proses penanganan dapat dilakukan secara cepat sebelum api meluas.
Di sisi lain, Noerwiyanto mengingatkan pentingnya keselamatan petugas dalam setiap operasi pemadaman. Medan kebakaran hutan dan lahan yang sulit serta kondisi cuaca yang ekstrem dapat meningkatkan risiko bagi personel.
"Utamakan keselamatan personel. Patuhi standar operasional prosedur keselamatan kerja atau safety first saat melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di medan yang sulit. Ingat, jiwa personel sangat berharga,” pungkasnya.
Editor : Risfil Athon