Jurnas.net — Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), isu independensi organisasi kembali mengemuka. Warga NU dan kiai kampung asal Situbondo, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak ada pihak yang menggunakan nama Presiden, fasilitas negara, maupun pengaruh jabatan untuk memengaruhi proses pemilihan kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Menurut Gus Lilur, permintaan itu penting disampaikan karena ia menerima informasi mengenai dugaan adanya gerakan yang berupaya memengaruhi suksesi kepemimpinan NU dengan melibatkan sejumlah figur yang berada di lingkaran pemerintahan. Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Baca juga: Rais Aam Ternyata Awam: Plagiat dan Salah Pasang Harkat Saat Pidato Penutupan Munas - Konbes NU
“Sebagai warga NU, saya meminta Presiden Prabowo memastikan tidak ada satu pun orang yang membawa-bawa nama beliau untuk kepentingan hasrat politik pribadi dalam merebut kepemimpinan PBNU,” kata Gus Lilur dalam keterangannya, Selasa, 18 Agustus 2026.
Gus Lilur menyebut informasi yang diterimanya mengarah pada dugaan adanya jejaring yang melibatkan sembilan figur di sekitar kekuasaan. Sembilan nama yang disebutnya adalah Sufmi Dasco Ahmad, Teddy Indra Wijaya, Prasetyo Hadi, Jenderal TNI (Purn) Herindra, Saifullah Yusuf, Nusron Wahid, Juri Ardiantoro, Nasaruddin Umar, dan Irfan Yusuf.
Gus Lilur menyebut jejaring tersebut diduga menginginkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU dan KH Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam. “Informasi yang saya terima mereka menginginkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU dan KH Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam,” ujarnya.
Meski demikian, Gus Lilur menegaskan dirinya tidak meyakini bahwa gerakan tersebut merupakan kehendak atau diketahui Presiden Prabowo. Justru karena itu, ia meminta Presiden memastikan tidak ada pembantu Presiden yang membawa-bawa nama kepala negara untuk kepentingan politik tertentu.
“Justru karena itu saya meminta Presiden turun tangan dalam pengertian yang paling sederhana: memastikan bahwa tidak ada pembantunya yang menggunakan nama Presiden, fasilitas kekuasaan, atau pengaruh jabatan untuk mencampuri urusan internal NU,” katanya.
Gus Lilur menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena beberapa nama yang disebutnya memiliki jabatan strategis di pemerintahan. Ia mencontohkan Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet, Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara, serta Juri Ardiantoro sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara.
Saifullah Yusuf juga disebut memiliki dua posisi, yakni Menteri Sosial dan Sekretaris Jenderal PBNU. Menurut Gus Lilur, keterkaitan antara jabatan pemerintahan dan struktur organisasi NU perlu dijaga agar tidak berubah menjadi pintu masuk penggunaan kekuasaan negara untuk menentukan kepemimpinan organisasi.
“Yang saya persoalkan bukan siapa yang menjadi calon Ketua Umum atau siapa yang menjadi Rais Aam. Siapa pun boleh berkompetisi. Tetapi jangan menggunakan kekuasaan negara untuk memenangkan kandidat tertentu,” tegasnya.
Gus Lilur kemudian mempertanyakan motif apabila dugaan gerakan tersebut benar-benar terjadi. Ia menduga terdapat kepentingan mempertahankan pengaruh politik melalui penguasaan struktur organisasi NU. “Kalau benar gerakan itu ada, pertanyaannya sederhana: apakah ini semata-mata gerakan politik untuk mempertahankan posisi dan pengaruh? Apakah jabatan di pemerintahan kemudian harus diamankan melalui jabatan di PBNU?,” ujarnya.
Ia secara khusus menyoroti Saifullah Yusuf dan Nusron Wahid yang dinilainya memiliki posisi strategis di pemerintahan sekaligus keterkaitan dengan struktur NU. Menurut Gus Lilur, publik berhak mempertanyakan apakah posisi politik atau pemerintahan, kemudian menjadi alasan bagi seseorang untuk ikut menentukan arah kepemimpinan NU.
“Gus Ipul adalah Menteri Sosial dan Sekjen PBNU. Nusron adalah pejabat pemerintah dan memiliki posisi di struktur PBNU. Jangan sampai muncul persepsi bahwa jabatan pemerintahan harus diamankan dengan menguasai kepemimpinan NU,” katanya.
Gus Lilur menegaskan NU tidak boleh menjadi kendaraan untuk mengamankan kepentingan politik kelompok tertentu. Menurut dia, Muktamar seharusnya menjadi ruang bagi warga NU untuk memilih pemimpin berdasarkan kapasitas dan integritas, bukan kedekatan dengan kekuasaan.
Baca juga: Perjalanan Tengkar KH Miftahul Akhyar
“NU adalah organisasi ulama. Muktamar harus menjadi forum memilih kepemimpinan berdasarkan keulamaan, integritas, kapasitas, dan kemampuan mengkhidmatkan organisasi kepada umat dan bangsa. Bukan memilih karena siapa yang paling dekat dengan penguasa,” ujarnya.
Tak hanya soal dugaan intervensi, Gus Lilur juga mempertanyakan sumber pembiayaan jika memang terdapat gerakan politik untuk memobilisasi dukungan dalam Muktamar ke-35 NU. Ia meminta semua pihak transparan apabila memang terdapat operasi politik yang menggunakan sumber daya tertentu.
“Kalau memang ada gerakan seperti yang saya dengar, dari mana dananya? Apakah ada penggunaan fasilitas negara? Apakah ada dana APBN yang digunakan? Apakah ada konglomerat yang membiayai? Semua itu harus dijawab secara terbuka jika memang ada,” katanya.
Namun, Gus Lilur menegaskan dirinya tidak menuduh bahwa dana APBN telah digunakan untuk membeli suara dalam Muktamar.
Ia justru meminta agar dugaan tersebut dibuktikan atau dibantah secara terbuka. “Jangan sampai ada uang negara yang dipakai untuk membeli suara Muktamar. Saya tidak mengatakan itu sudah terjadi. Saya meminta agar kalau tidak terjadi, segera bantah dan pastikan tidak terjadi,” ujarnya.
Menurut Gus Lilur, persoalan Muktamar tidak semata-mata tentang siapa yang akan menduduki kursi Ketua Umum PBNU atau Rais Aam. Yang dipertaruhkan, kata dia, adalah marwah dan independensi NU sebagai organisasi keagamaan yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan Indonesia.
Ia tidak percaya suara para kiai dan peserta Muktamar dapat dengan mudah dikendalikan oleh uang maupun kekuasaan. “Apakah semua kiai NU bisa dibeli? Apakah semua PWNU bisa dibeli? Apakah suara muktamirin bisa dibeli? Saya tidak percaya. Saya percaya masih banyak kiai dan warga NU yang memiliki independensi dan keberanian,” katanya.
Gus Lilur juga mengingatkan tradisi perjuangan NU dalam melawan penjajahan, mempertahankan republik, dan menjaga martabat umat. “NU punya tradisi panjang melawan penjajahan, mempertahankan republik, dan menjaga martabat umat. Jangan sampai tradisi itu kalah oleh kepentingan politik sesaat,” ujarnya.
Baca juga: Gus Lilur: Ketua Umum PBNU Harus Dukung Keberlanjutan Prabowo-Gibran Demi Persatuan Bangsa
Gus Lilur kemudian meminta Presiden Prabowo memberikan kejelasan mengenai dugaan gerakan tersebut. Ia mempertanyakan apakah gerakan yang disebutnya benar-benar merupakan kebijakan Presiden atau hanya manuver sejumlah pembantu Presiden yang mengatasnamakan kedekatan dengan kekuasaan.
“Presiden harus menjawab ini dengan tegas. Apakah benar Presiden menginginkan NU diarahkan kepada calon tertentu? Atau ini hanya ulah beberapa pembantunya yang mengatasnamakan kedekatan dengan Presiden?,” katanya.
Ia berharap Presiden tidak membiarkan berkembangnya persepsi bahwa Istana ikut menentukan kepemimpinan PBNU. “Presiden adalah Presiden Republik Indonesia. Pemerintah punya kewajiban menjaga negara, sementara NU punya mekanisme sendiri untuk menentukan kepemimpinannya. Jangan sampai batas itu dilanggar,” ujar Gus Lilur.
Ia juga mengajak para kiai, PWNU, PCNU, dan seluruh muktamirin menjaga independensi Muktamar ke-35 NU.B“Jangan takut. Jangan merasa bahwa karena seseorang membawa nama Presiden lalu kita harus tunduk. Muktamar adalah forum tertinggi NU. Kedaulatan NU ada di tangan muktamirin,” katanya.
Gus Lilur menegaskan dirinya tidak sedang mendukung ataupun menolak kandidat tertentu.
Menurut dia, siapa pun yang maju harus diberikan kesempatan yang sama selama memenuhi aturan organisasi. “Kalau Gus Kikin maju, silakan. Kalau Miftahul Akhyar maju, silakan. Kalau Yahya maju, silakan. Kalau ada calon lain, silakan. Tetapi jangan ada calon yang dimenangkan karena fasilitas kekuasaan,” ujarnya.
Pada akhirnya, Gus Lilur meminta pemerintah menjaga jarak yang sehat dengan proses internal NU. Menurut dia, pemerintah memiliki kewajiban menjaga negara, sementara NU memiliki mekanisme organisasi sendiri dalam menentukan kepemimpinan. "NU bukan boneka penguasa. NU adalah bagian dari sejarah berdirinya republik. NU harus tetap menjadi organisasi yang merdeka, bermartabat, dan berdikari,” katanya.
Ia pun menyerukan agar segala dugaan intervensi, politik uang, maupun penggunaan fasilitas negara dihadapi melalui mekanisme yang bermartabat dan sesuai hukum. "Bismillah, lawan setiap upaya pembonekaan NU. Lawan intervensi. Lawan politik uang. Lawan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok. Tetapi tetap dengan cara yang bermartabat, tabayun, dan sesuai hukum,” pungkas Gus Lilur.
Editor : Rahmat Fajar