Jurnas.net - DPRD Jawa Timur melalui Komisi C yang membidangi keuangan dan aset daerah melayangkan rekomendasi keras kepada Gubernur Jawa Timur terkait polemik yang membelit Bank Jatim. Ketua Komisi C, Adam Rusydi, menegaskan bahwa rekomendasi yang telah ditandatangani Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf, harus segera ditindaklanjuti secara konkret oleh pihak eksekutif.
“Kami ingin memastikan rekomendasi ini tidak berhenti di meja DPRD saja. Harus ada tindakan nyata dari gubernur,” kata Adam, usai rapat resmi bersama pimpinan DPRD Jatim, Senin, 19 Mei 2025.
Rekomendasi tersebut muncul di tengah sorotan tajam terhadap kinerja manajemen Bank Jatim, menyusul terkuaknya kasus kredit fiktif dan kendala dalam sistem BI Fast. Dalam dokumen resmi DPRD, terdapat lima poin rekomendasi strategis yang disampaikan.
Poin pertama, meminta pertanggungjawaban penuh dari jajaran komisaris dan direksi Bank Jatim atas kasus kredit fiktif dan persoalan layanan BI Fast. "Kedua, mengganti seluruh jajaran komisaris dan direksi, serta melarang mereka untuk mencalonkan diri kembali," jelasnya.
Baca Juga : Skandal Rp569 Miliar Bank Jatim Mengambang: Rekomendasi DPRD Terkunci di Meja Pimpinan DPRD Jatim
Poin ketiga, membentuk Panitia Seleksi (Pansel) yang independen dan profesional dalam memilih jajaran baru. Keempat, menyusun komposisi direksi dari unsur internal dan eksternal dengan rasio maksimal 4:3. "Poin kelima, memperkuat fungsi kontrol dan audit BUMD untuk mencegah terulangnya praktik fraud di masa mendatang," ujarnya.
Menurutnya, langkah DPRD ini sebagai sinyal kuat untuk melakukan reformasi menyeluruh di tubuh Bank Jatim. Oleh karena itu, kata Adam, pihak DPRD berharap Gubernur segera mengambil sikap tegas untuk menjamin kepercayaan publik terhadap BUMD strategis seperti Bank Jatim tetap terjaga.
"Kami tidak ingin kasus serupa kembali terjadi. Ini momentum perbaikan sistemik," pungkas politisi Golkar itu.
Editor : Redaksi
