Jurnas.net – Sebuah harapan baru bagi keluarga miskin di Banyuwangi segera terwujud. Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis berbasis asrama yang digagas Presiden Prabowo Subianto, siap dibuka untuk jenjang SMP dan SMA pada tahun ajaran 2025/2026.
Program ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kemensos, khususnya desil satu dan dua. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, menyampaikan bahwa kuota siswa untuk tingkat SMP dan SMA sudah terpenuhi, masing-masing dua rombongan belajar (rombel) yang diisi 25 siswa per rombel.
“Alhamdulillah, animo masyarakat sangat besar. Saat ini kuota untuk SMP dan SMA sudah penuh, dan akan mulai aktif pada tahun ajaran baru mendatang,” kata Ipuk, Rabu, 28 Mei 2025.
Ipuk menyebut saat ini hanya pendaftaran jenjang SD yang masih dibuka, sementara SMP dan SMA sudah memenuhi kuota. Sekolah Rakyat Banyuwangi menyediakan satu rombel dengan kuota 25 siswa. Namun, tantangan muncul karena sebagian orang tua masih ragu melepas anak-anak mereka tinggal di asrama sejak usia dini.
“Karena konsepnya berbasis asrama, kami memahami kekhawatiran orang tua. Kami sedang berkoordinasi dengan Kemensos agar usia minimal siswa SD bisa dimulai dari kelas IV atau V, tidak harus dari kelas I,” katanya.
Baca Juga : Mahasiswa Tagih Janji DPRD Jatim: Pungli Sekolah Bukan Isu, Tapi Fakta!
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Banyuwangi, Henik Setyorini menambahkan, proses penjaringan siswa dilakukan melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang tersebar di tiap wilayah.
Untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, kata dia, siswa SD akan ditempatkan di Gedung Diklat PNS di Kecamatan Licin, yang saat ini tengah direnovasi dan ditargetkan selesai pada Juni, sehingga siap digunakan pada Juli mendatang.
“Calon siswa bisa mendaftar melalui pendamping PKH di masing-masing daerah. Jika belum mengetahui siapa pendampingnya, bisa meminta bantuan desa atau kelurahan setempat,” kata Henik.
